“Bulog siap untuk melaksanakan penugasan tambahan pemerintah dalam program bantuan pangan selama tiga bulan yang akan dimulai pada Juli 2026,” kata Rizal dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Rizal menegaskan pihaknya siap menjalankan penugasan tersebut dengan dukungan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang mana saat ini mencapai 5,3 juta ton hingga awal Juni 2026.
Selain itu, didukung pula infrastruktur pergudangan yang tersebar di seluruh Indonesia, serta jaringan distribusi yang telah teruji dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah.
“Kami optimistis program ini dapat berjalan lancar, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Rizal.
Menurutnya, penyaluran bantuan pangan merupakan salah satu instrumen strategis pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan, memperkuat daya beli masyarakat, serta membantu menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen.
Adapun tambahan bantuan pangan berupa komoditas beras itu telah dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Perkembangan Harga Komoditas Pangan yang diselenggarakan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Selasa (9/6).
Selain program bantuan pangan, dalam Rakortas juga dibahas rencana pemberian subsidi kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram dengan alokasi awal sebanyak 250.000 ton yang pelaksanaannya akan ditugaskan kepada Perum Bulog guna menjaga keterjangkauan harga kedelai bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Rizal menambahkan Bulog akan terus memperkuat koordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan guna memastikan seluruh penugasan pemerintah di bidang pangan dapat terlaksana secara efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan sejumlah langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan nasional.
Terdapat beberapa fokus utama yang menjadi perhatian dan penugasan bagi Perum Bulog.
“Pemerintah menugaskan Bulog untuk melanjutkan program bantuan pangan selama tiga bulan kepada 33,2 juta keluarga yang akan dimulai pada bulan Juli 2026,” kata Zulhas di Jakarta, Selasa (9/6).
Program itu diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu stabilisasi harga pangan, khususnya pada periode masa tanam dan musim paceklik yang berpotensi mempengaruhi pasokan pangan.
Sumber ; Antara
