MALINAU – Banyak dikeluhkan oleh para pengusah Agen Pemasok Minyak Solar (APMS) terkait, tidak bolehnya ada pengawalan yang dilakukan oleh pihak APMS saat memesan Bahan Bakar Minyak (BBM), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau, berjanji akan menyurati pihak Pertamina.
Pjs Bupati Kabupaten Malinau Topan Amrullah, S. Pd, M. Si melalui Kabag Perekonomian dan SDA Pemkab Malinau, Erly Sumiati mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya berjanji akan mengirimkan surat tertulis kepada pihak Pertamina terkait adanya larangan pengawalan pengiriman BBM.
“Itu nanti kita akan bersurat ke Pertamina, apa sebabnya si pemesan BBM, tidak boleh ikut mengawal BBMnya di kapal pengangkut. Karena hal itu tidak ada aturannya,” kata Erly.
Bukan karena tidak ada aturannya saja, terkait pengawalan BBM. Erly juga menjelaskan kalau setiap APMS itu sebenarnya bisa mengawal BBM miliknya agar tidak ada kecerugiaan antar APMS dan Pertamina terkait dengan BBM yang telah dipesan.
“Setahu saja, BBM itu kan dipesan oleh pihak APMS, jadi mereka harus tau dong kondisi BBMnya saat dipesan karena BBM itu kan milik si pemesan,” jelasnya.
Untuk Kabupaten Malinau sendiri sebelumnya sempat mengalami kelangkaan BBM pada beberapa minggu yang lalu, namun kelangkaan itu akhirnya berhenti saat BBM sudah mulai masuk secara stabil di Malinau.
Mengenai kondisi itu, Erly membeberkan, hal itu terjadi lantaran adanya beberapa masalah yang sempat terjadi dikalangan APMS Malinau, seperti masalah lahan, ijin usaha hingga kendala pengiriman yang semua itu telah diatasi oleh Pemkab Malinau agar masyarakat tidak mengalami kelangkaan BBM.
“Beberapa minggu yang lalu iya, BBM sempat langka, karena kapal APMS Semoga Jaya itu ada yang rusak sehingga BBM disini sedikit masuknya, sedangkan APMS Tri buana itu kendalanya ijin usaha dan APMS beringin itu lahan yang tidak sesuai. Tapi kita di Pemda sudah membantu pihak APMS mengatasi masalah tersebut dan semoga kelangkaan tidak terjadi lagi,” tutupnya.(*)
Reporter: Osarade
Editor: Ramli
