TARAKAN – Kontingen Kota Tarakan tetap memasang target mempertahankan gelar juara umum pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) II Kalimantan Utara (Kaltara) 2026 di tengah keterbatasan anggaran yang membuat tidak seluruh cabang olahraga (cabor) mendapatkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pada tahun ini, KONI Tarakan mendapatkan alokasi Rp250 juta yang diperuntukkan bagi operasional. Termasuk persiapan cabor, mulai dari seleksi hingga Training Center (TC) Porprov II Kaltara. Sementara untuk keikutsertaan Porprov II Kaltara di Malinau, anggaran yang akan dipergunakan sebesar Rp 700 juta yang kemudian dikelola oleh Disbudporapar Tarakan.
Kondisi tersebut membuat keberangkatan atlet Tarakan terbagi dalam dua skema, yakni pembiayaan pemerintah kota dan pembiayaan mandiri. Meski demikian, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tarakan memastikan tetap memfasilitasi proses administrasi seluruh cabor agar atlet yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti pertandingan.
Sekretaris KONI Tarakan, Rizkiyanto, menjelaskan sejak awal pihaknya mengupayakan seluruh cabor yang berpotensi mengikuti Porprov agar bisa didaftarkan. Pada tahap entry by sport atau pendaftaran berdasarkan cabang olahraga, KONI Tarakan mendaftarkan sebanyak 46 cabor, termasuk dua cabang eksibisi, yakni domino dan minisoccer.
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar tidak ada cabor yang kehilangan kesempatan bertanding hanya karena persoalan skema pembiayaan. KONI berharap seluruh cabor dapat diberangkatkan dengan dukungan pemerintah daerah, tanpa harus ada yang menanggung biaya secara mandiri.
Namun, dalam proses menuju tahap entry by name atau pendaftaran berdasarkan nama atlet, muncul persoalan administratif di tingkat kepengurusan provinsi. Sejumlah cabor ternyata tidak memenuhi persyaratan untuk dipertandingkan karena kepengurusannya di beberapa kabupaten maupun kota tidak aktif atau tidak lengkap.
“Awalnya kita daftarkan semua 46 cabor. Dalam perjalanannya, ternyata ada beberapa cabor yang tidak layak atau tidak memenuhi syarat untuk dipertandingkan di Porprov. Akhirnya berimbas juga ke Tarakan,” jelasnya.
Dampaknya, dari 46 cabor yang didaftarkan, hanya 36 cabor yang dapat mengikuti Porprov. Salah satu contohnya cabang olahraga sepeda yang tidak dapat dipertandingkan karena kepengurusan di tingkat provinsi telah berakhir dan tidak diperpanjang.
Persoalan serupa juga terjadi pada cabang olahraga barongsai. Rizkiyanto menyebut, hanya Tarakan dan Malinau yang mendaftarkan cabor tersebut, sementara Bulungan, Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung (KTT) tidak mendaftarkan. Akibatnya, barongsai tidak memenuhi persyaratan untuk dipertandingkan secara resmi. Kalaupun masuk eksibisi, perolehan medalinya tidak diperhitungkan dalam klasemen juara umum.
Di sisi lain, keterbatasan anggaran membuat Pemerintah Kota Tarakan harus melakukan verifikasi terhadap cabor yang akan mendapatkan pembiayaan. Prioritas diberikan kepada cabor yang dipertandingkan secara resmi dan memiliki peluang menyumbangkan medali untuk mempertahankan posisi juara umum.
Ia mengatakan, dasar pertimbangan tersebut mengacu pada hasil Porprov sebelumnya. Saat itu, terdapat 31 cabor yang menjadi dasar perolehan medali hingga mengantarkan Tarakan sebagai juara umum. Karena itu, pemerintah kota memprioritaskan pembiayaan terhadap cabor-cabor tersebut dengan menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia.
“Setelah tahapan entry by sport selesai, masuk entry by name, kemudian pemerintah kota melakukan verifikasi. Cabor yang diprioritaskan adalah yang berpeluang mendapatkan medali dan bisa mempertahankan juara umum,” katanya.
Berdasarkan data kontingen Porprov II Kaltara 2026, total terdapat 746 orang yang diberangkatkan dengan dua skema pembiayaan. Sebanyak 408 orang masuk dalam pembiayaan APBD untuk 31 cabor, terdiri dari 222 atlet putra, 138 atlet putri, serta 48 pelatih, ofisial, dan manajer.
Sementara itu, kelompok pembiayaan mandiri terbagi menjadi dua kategori. Pertama, sebanyak 241 orang merupakan tambahan personel dari cabor yang juga memperoleh pembiayaan APBD, seperti atletik, bola voli, dan woodball. Kelompok ini terdiri dari 112 atlet putra, 56 atlet putri, serta 73 pelatih, ofisial, dan manajer.
Kedua, terdapat 97 orang dari cabor dengan pembiayaan mandiri sepenuhnya, seperti dayung, panjat tebing, selam, sambo, triathlon, dan domino. Rinciannya, 52 atlet putra, 34 atlet putri, serta 11 pelatih, ofisial, dan manajer. Dengan demikian, total personel dalam skema pembiayaan mandiri mencapai 338 orang.
Meski tidak seluruhnya dibiayai APBD, KONI Tarakan tetap membuka fasilitasi administrasi bagi cabor yang memilih berangkat secara mandiri. Termasuk membantu pendaftaran entry by name agar atlet memperoleh kartu identitas atau ID Card sebagai syarat mengikuti pertandingan.
Namun, KONI juga meminta cabor yang memilih pembiayaan mandiri menandatangani surat pernyataan. Hal ini untuk menghindari munculnya persoalan atau tuntutan pembiayaan ketika kontingen sudah berada di lokasi pertandingan.
“Kami tidak memaksa mereka berangkat mandiri. Kalau tetap mau berangkat, kami fasilitasi pendaftarannya. Kami juga minta ada surat pernyataan supaya jangan sampai ketika sudah di sana, kemudian muncul keluhan terkait pembiayaan,” ungkapnya.
Pihaknya mengakui keterbatasan anggaran bukan hanya dialami Tarakan, tetapi juga daerah lain akibat kebijakan efisiensi. Karena itu, KONI meminta seluruh cabor memaksimalkan dukungan yang tersedia dan tetap menjaga kesiapan atlet.
Ia mengaku optimistis Tarakan masih memiliki peluang mempertahankan juara umum. Terlebih, jumlah cabor yang dapat diikuti meningkat dibandingkan 31 cabor yang menjadi basis perolehan medali pada Porprov sebelumnya.
“Kalau kami hitung, dari 32 menjadi 36 cabor, kami optimistis. Memang masalah anggaran ini menjadi tantangan semua daerah. Kami maksimalkan yang ada dan berharap tetap bisa mempertahankan juara umum,” tutupnya. (*)
Reporter: Sunny Celine
Editor: Endah Agustina
