benuanta.co.id, TARAKAN – Pasca dicopotnya Norhayati Andris sebagai Ketua DPRD Kaltara dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP mengundang tanya diberbagai kalangan.
Salah satu kalangan sosial, yakni Dosen Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan (UBT), Ismit Mado memberikan padangan terkait penggantian jabatan tersebut. Menurutnya keputusan yang diambil oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI akan memberikan pengaruh terhadap dinamika sosial masyarakat Kaltara.
“Mungkin ranah partai itu secara pribadi saya tidak bisa masuk ya, karena itu hak dari parpol. Tapi seharusnya dalam aspek politik sosial, keputusan partai itu nantinya akan mempengaruhi dinamika sosial masyarakat. Ya, setidaknya memberikan efek kepada masyarakat secara sosial,” jelasnya, Ahad (5/12/2021).
Dalam perjalannya dulu saat Ismit menjadi mahasiswa, ia mengetahui betul dinamika sosial di Kaltara yang dibuat oleh seorang Norhayati Andris. Ia menjelaskan bahwa Norhayati adalah salah satu tokoh yang mendengungkan Kaltara.
“Pernyataan pribadi saya itu mengarah pada ketika saya sebagai alumni mahasiswa Kaltara, sebagai sosial masyarakat Tarakan dan Kaltara, saya sudah kenal beliau kurun waktu 2 periode,” sambungnya.
Menurut Ismit yang juga merupakan pegiat Kaltara, dengungan tersebut terlihat ketika penetapan Perda HUT Kaltara yang akhirnya disepakati dan ketuk palu jatuh pada tanggal 25 Oktober.
“Saat kita protes penetapan HUT Kaltara yang sebelumnya ditetapkan 22 April itu, beliau salah satu tokoh yang mendukung kita artinya pada saat itu berdasarkan rapat paripurna DPRD periode pertama Raperda HUT kaltara dipending, salah satu tokohnya beliau ini,” ucapnya.
“Dari situlah kita mengenal sosok Norhayati Andris, periode kedua atas prakarsa gubernur dan janji politik gubernur menyerap aspirasi alumni mahasiswa Kaltara, pemuda, masyarakat ditetapkanlah Oktober sebagai HUT dan jadilah itu Perda,” imbuh Ismit.
Dengan penggantian jabatan ini, Ismit menerangkan bahwa Kaltara telah kehilangan satu sosok yang berjiwa sosial dan memperjuangkan bumi Benuanta ke depan.
Menurutnya, segala keputusan haruslah melalui uji coba agar masyarakat yang dalam hal ini terdampak secara tidak langsung juga dapat ikut merasakan kinerja perempuan yang akrab disapa Nor tersebut.
“Dengan kasus ini hilangnya sebuah kewenangan untuk mengelola aspirasi masyarakat, menurut saya ini menjadi catatan buruk di Kaltara. Tanda kutip saya merasa kehilangan satu sosok yang mampu memperjuangkan kaltara ke depan,” tutupnya. (*)
Reporter: Endah Agustina
Editor: Ramli
