benuanta.co.id, TARAKAN – Bank Indonesia (BI) terus mendorong perluasan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) hingga ke wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Namun, upaya tersebut dilakukan secara bertahap dengan tetap memperhatikan kesiapan infrastruktur, terutama jaringan telekomunikasi.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Agus Taufik mengatakan, Kabupaten Malinau yang berbatasan langsung dengan Malaysia menjadi salah satu wilayah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan transaksi pembayaran digital.
Menurutnya, masyarakat di kawasan perbatasan dapat memanfaatkan layanan QRIS Cross-Border, yakni sistem pembayaran lintas negara yang memungkinkan transaksi menggunakan QRIS antara Indonesia dan negara mitra, termasuk Malaysia.
“Bertahap kami lakukan. Di daerah perbatasan, Malinau berbatasan dengan Malaysia. Kita juga sudah punya QRIS Cross-Border. Jadi masyarakat Indonesia yang bertransaksi di Malaysia bisa menggunakan QRIS yang saat ini digunakan. Begitu juga masyarakat Malaysia yang berkunjung ke Malinau dapat menggunakan QRIS untuk kanal pembayaran di Malinau,” ujarnya.
Dengan skema tersebut, transaksi lintas negara di kawasan perbatasan diharapkan menjadi lebih praktis tanpa harus bergantung pada pembayaran tunai maupun proses penukaran mata uang secara langsung. Kendati demikian, Agus mengakui salah satu tantangan dalam pengembangan pembayaran digital di Kalimantan Utara masih berkaitan dengan ketersediaan jaringan internet yang belum merata dan stabil.
Menurutnya, persoalan jaringan bukan hanya terjadi di Kalimantan Utara, tetapi juga menjadi tantangan di berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, diperlukan dukungan pemerintah daerah untuk terus memperluas infrastruktur telekomunikasi sebagai fondasi transformasi digital.
“Ini tentunya tidak hanya di Kaltara, di seluruh daerah juga ada isu berkaitan dengan jaringan. Saya yakin pemerintah daerah, termasuk para bupati, memiliki komitmen untuk terus memperluas jaringan telekomunikasi sehingga menjadi salah satu dukungan bagi perluasan digitalisasi sistem pembayaran,” jelasnya.
Selain persoalan infrastruktur, Bank Indonesia juga menyoroti masih adanya masyarakat di wilayah pedesaan yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital. Guna mengatasi hal tersebut, BI secara rutin menjalankan program edukasi dan literasi kepada berbagai kelompok masyarakat agar penggunaan QRIS semakin luas dan dipahami.
Agus menjelaskan, sasaran edukasi tersebut meliputi pelajar, perguruan tinggi, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), hingga kelompok masyarakat lainnya.
“Kami memiliki program literasi dan sosialisasi kepada masyarakat, baik melalui sekolah, perguruan tinggi, ibu-ibu PKK, pelaku UMKM maupun kelompok masyarakat lainnya. Jadi di satu sisi kami mendorong penggunaan QRIS, di sisi lain kami juga memperkuat aspek edukasi dan literasi kepada masyarakat,” pungkasnya. (*)
Reporter: Sunny Celine T
Editor: Endah Agustina
