benuanta.co.id, BULUNGAN – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara) Denny Harianto, menegaskan pejabat administrator harus menjadi motor penggerak perubahan birokrasi yang adaptif, inovatif, dan mampu menjawab tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi.
Hal itu disampaikan Denny saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan IX Kelas Provinsi Kaltara Tahun 2026 yang diikuti 40 peserta di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
Menurut Denny, kesempatan mengikuti pelatihan kepemimpinan bukan sekadar memenuhi persyaratan jabatan, tetapi merupakan amanah sekaligus bentuk kepercayaan negara untuk menyiapkan aparatur yang mampu membawa perubahan di lingkungan birokrasi.
“Pelatihan ini bukan hanya memenuhi ketentuan administratif, tetapi memiliki makna strategis dalam membentuk pemimpin birokrasi yang adaptif, visioner, dan mampu menjawab tantangan zaman,” kata Denny, Senin (20/7/2026).
Ia menjelaskan, pejabat administrator memiliki posisi penting sebagai middle manager yang menjembatani kebijakan strategis pimpinan dengan pelaksanaan program di lapangan. Karena itu, keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan para administrator dalam mengelola organisasi dan menggerakkan sumber daya.
Denny menilai pelatihan tersebut merupakan investasi strategis pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara. Pembangunan daerah, kata dia, hanya dapat berjalan optimal apabila didukung aparatur yang profesional, berintegritas, dan memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat.
Ia juga mengingatkan masyarakat kini menuntut pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, serta berbasis digital. Karena itu, setiap administrator dituntut menjadi penggerak transformasi digital di unit kerjanya.
“Administrator tidak boleh menjadi penghambat perubahan, tetapi harus menjadi penggerak inovasi, pengambil keputusan yang adaptif, sekaligus teladan dalam membangun budaya kerja yang modern dan berorientasi pada hasil,” ujarnya.
Selain itu, Denny menekankan pentingnya transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Menurut dia, keterbukaan tidak hanya sebatas menyampaikan data kepada publik, tetapi juga memastikan proses pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran dapat dipahami secara jelas sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Ia menambahkan keberhasilan peserta pelatihan tidak diukur dari sertifikat kelulusan, melainkan dari lahirnya aksi perubahan yang mampu menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Inovasi yang dibutuhkan bukan sekadar mengganti nama program atau membuat aplikasi baru yang tidak berkelanjutan. Inovasi harus mampu menjawab persoalan nyata, memperbaiki prosedur kerja, meningkatkan efektivitas pelayanan, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” tuturnya.
Denny berharap seluruh peserta memanfaatkan pelatihan sebagai momentum meningkatkan kompetensi kepemimpinan sekaligus mendukung terwujudnya visi Pemprov Kaltara yakni membangun fondasi transformasi daerah yang kokoh sebagai beranda depan NKRI yang maju, makmur, dan berkelanjutan. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Endah Agustina
