benuanta.co.id, TARAKAN – Pemerintah Australia menilai keberhasilan peluncuran Kartu Layanan Disabilitas di Kota Tarakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) tidak hanya menjadi inovasi layanan publik, tetapi juga contoh pembangunan inklusif yang dibangun melalui data akurat dan kolaborasi langsung dengan masyarakat.
Wakil Duta Besar (Deputy Head of Mission) Australia untuk Indonesia, Gita Kamath mengatakan, komitmen Pemprov Kaltara dalam menghadirkan layanan setara bagi penyandang disabilitas patut diapresiasi karena melibatkan berbagai pihak dalam proses penyusunannya.
“Tarakan hari ini menunjukkan satu komitmen yang sangat kuat bahwa setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, berhak mendapatkan layanan yang setara,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan yang inklusif tidak cukup hanya melalui kebijakan pemerintah, tetapi juga harus didukung data yang tepat serta keterlibatan langsung organisasi penyandang disabilitas agar layanan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia menjelaskan, pemerintah memiliki peran dalam menyiapkan kebijakan dan layanan, sementara organisasi penyandang disabilitas memastikan data yang digunakan tetap akurat dan kebutuhan riil masyarakat dapat terakomodasi.
“Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembangunan yang inklusif harus dimulai dari data yang tepat dan dari proses yang melibatkan masyarakat secara langsung,” ujarnya.
Melalui Kartu Layanan Disabilitas, masyarakat disebut dapat memperoleh berbagai manfaat secara langsung. Mulai dari potongan pajak kendaraan melalui program Samsat Beruanta, akses transportasi, hingga dukungan di bidang pendidikan dan ekonomi.
“Dengan kartu ini, layanan menjadi lebih mudah diakses, lebih jelas, dan lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.
Menurutnya, Australia merasa bangga dapat mendukung penguatan sistem layanan publik tersebut melalui kemitraan dengan Pemerintah Indonesia lewat program SKALA. Program itu berfokus pada penguatan data, perencanaan, hingga kebijakan agar pelayanan publik dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
“Pemerintah Australia merasa bangga dapat mendukung upaya ini melalui kemitraan dengan Pemerintah Indonesia, termasuk melalui program SKALA,” jelasnya.
Ia menilai inisiatif tersebut memiliki potensi besar untuk diperluas ke seluruh wilayah Kaltara, termasuk daerah perbatasan, desa terpencil, dan kawasan yang masih memiliki keterbatasan akses layanan publik.
Menurutnya, perluasan program menjadi penting agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh hak pelayanan dasar, khususnya penyandang disabilitas.
“Yang terpenting adalah memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal,” tegasnya.
Selain itu, ia juga mendorong para penerima manfaat untuk aktif memberikan masukan terhadap pelaksanaan program agar layanan yang diberikan terus berkembang dan semakin tepat sasaran.
“Partisipasi dan masukan Anda akan membantu memastikan bahwa program ini terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar,” tuturnya.
Ia menegaskan, Kartu Layanan Disabilitas bukan sekadar simbol layanan sosial, melainkan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam membuka akses, menghadirkan manfaat, dan memperkuat martabat penyandang disabilitas di tengah masyarakat.
“Kartu Layanan Disabilitas ini adalah bukti bahwa inklusivitas bukan hanya komitmen, tetapi langkah nyata membuka akses, menghadirkan manfaat, dan memperkuat martabat,” pungkasnya. (*)
Reporter: Sunny Celine T
Editor: Ramli
