benuanta.co.id, TARAKAN – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat diperkirakan akan berdampak pada perekonomian daerah, termasuk di Kalimantan Utara (Kaltara). Salah satu ekomom di Bumi Benuanta, sebutan lain Provinsi Kaltara yakni Dr. Margiyono, S.E., M.Si., menjelaskan perekonomian Kaltara memiliki empat sektor utama. Yaitu ekspor-impor, investasi, belanja pemerintah serta konsumsi masyarakat.
“Dari keempat sektor tersebut, ekspor merupakan kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), mencapai 45 persen. Sementara itu, belanja pemerintah hanya menyumbang sekitar 6,5 persen,” ujarnya kepada benuanta.co.id, Jumat (14/2/2025).
Margiyono menjelaskan efisiensi anggaran akan berdampak pada belanja pemerintah, tetapi dampaknya tidak terlalu besar karena kontribusi belanja pemerintah terhadap PDRB hanya sekitar 6,5 persen, jauh lebih kecil dibandingkan sektor ekspor.
“Porsi belanja pemerintah hanya sekitar 6,5 persen dari PDRB, dampak yang ditimbulkan tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan sektor ekspor,” katanya.
Margiyono menjelaskan, dalam skenario terburuk, efisiensi anggaran ini dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi sebesar porsi belanja pemerintah tersebut. Namun, jika dihitung berdasarkan rata-rata dampaknya hanya sekitar 3,5 persen. Jika pertumbuhan ekonomi Kaltara pada tahun 2024 mencapai 4,98 persen, maka dengan adanya efisiensi anggaran, koreksi terhadap pertumbuhan hanya sekitar 0,18 persen.
“Artinya, dalam skenario terburuk, pertumbuhan ekonomi Kaltara tahun 2025 masih bisa berada di kisaran 4,8 persen,” tambahnya.
Di sisi lain, Margiyono melihat adanya dampak positif dari kebijakan efisiensi ini. Ia mengemukakan kondisi ini bisa mendorong para pelaku usaha untuk lebih inovatif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.
“Ketika pemasukan daerah berkurang akibat efisiensi anggaran, maka pelaku usaha akan terdorong untuk mencari cara baru agar tetap bisa bertahan dan berkembang,” ungkapnya.
Sebagai langkah strategis, Margiyono menyarankan agar kapasitas ekspor Kaltara ditingkatkan. Beberapa komoditas ekspor utama yang potensial untuk dikembangkan antara lain produk perikanan, produk kehutanan dan batu bara. Namun, ia menekankan peningkatan ekspor batu bara harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak lingkungan.
“Jangan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan,” tegasnya.
Margiyono menjelaskan efisiensi anggaran merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang bertujuan untuk menyesuaikan pengeluaran pemerintah dengan kemampuan keuangan negara. Namun, menurutnya, pemotongan anggaran sebaiknya tidak dilakukan secara merata di semua departemen.
“Jangan sampai anggaran dipotong secara seragam di setiap departemen. Harus ada perbedaan antara departemen yang kinerjanya sudah baik dengan yang masih bermasalah,” imbuhnya.
Margiyono menjabarkan departemen dengan kinerja baik, seharusnya tidak mengalami pemotongan anggaran yang terlalu besar agar tetap bisa menjalankan tugasnya dengan optimal. Sebaliknya, departemen yang memiliki banyak masalah, seperti kasus korupsi, justru perlu mendapat pemangkasan lebih besar.
“Departemen yang kinerjanya buruk, terutama yang memiliki banyak kasus korupsi, sebaiknya anggarannya dikurangi lebih banyak. Ini bisa menjadi dorongan bagi mereka untuk memperbaiki tata kelola dan menekan angka korupsi di dalamnya,” tuturnya.
Selain itu, Margiyono menekankan efisiensi anggaran tidak boleh terlalu membebani masyarakat. Ia mengingatkan dalam kebijakan ini harus ada prinsip keadilan, di mana pengurangan anggaran yang dirasakan masyarakat harus setara dengan yang dialami oleh para elit.
“Jangan sampai masyarakat menanggung beban lebih besar dibandingkan para pejabat. Jika anggaran harus dipotong, maka harus ada keseimbangan, misalnya pemotongan sebesar 50:50 antara sektor yang bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat dan sektor yang lebih dekat dengan elit,” tegasnya.
Margiyono berharap pemerintah pusat bisa menerapkan kebijakan ini dengan cermat, agar efisiensi anggaran tidak justru menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Jika dilakukan dengan tepat, efisiensi anggaran justru bisa menjadi peluang untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara dan meningkatkan efektivitas belanja pemerintah,” pungkasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Yogi Wibawa
