benuanta.co.id, TARAKAN – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), menyebut organisasi Khilafahtul Muslimin yang telah masuk ke Tarakan, enggan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan perizinan administrasi organisasi ke pemerintah. Hal itu karena organisasi kekhalifahan ini dinilai MUI tak sejalan dengan Pancasila.
Disampaikan MUI Kaltara, Khilafahtul Muslimin masuk ke Tarakan awalnya digawangi oleh Amir (Pemimpin) Khilafahtul Muslimin Regional Kalimantan yang mengunjungi Tarakan.
“Kita (MUI) sudah melakukan komunikasi dan intinya Khilafahtul Muslimin tidak sama dengan Ormas Islam lainnya yang berlandaskan Pancasila dan NKRI. Bahkan, mereka tidak memiliki KTP,” ucap Wakil Ketua MUI Kaltara, Syamsi Sarman kepada benuanta.co.id, Jumat (10/6/2022).
Berita Terkait : Alamak! MUI Sebut Anggota Khilafahtul Muslimin Telah Lama Menetap di Tarakan
Selain itu, kata Syamsi Sarman pendaftaran administrasi ke instansi terkait tidak mungkin dilakukan oleh Khilafahtul Muslimin dan sejauh ini tidak pernah terdaftar.
“Sewaktu saya bertemu Amir (sebutan pemimpin) Khilafahtul Muslimin Regional Kalimantan, pas dia ke Tarakan. Dia sendiri mengaku tidak memiliki KTP, apalagi untuk mendaftar ke Kesbangpol, tidak akanlah itu,” tambah tokoh Muhammadiyah Kaltara itu.
Meski demikian, salah satu anggota Khilafahtul Muslimin yang berada di Kelurahan Juata Permai disebutkan MUI tidak terlalu memiliki pengetahuan yang luas tentang kekhalifahannya. Sosok tersebut tergolong masyarakat sipil yang bukan pemuka agama dan tokoh masyarakat.
Gerakan yang diduga anti Pancasila ini terpantau masuk ke Tarakan sejak tahun 2020 dan langsung menjadi perhatian serta pengawasan pihak kepolisian, Kementerian Agama (Kemenag) Tarakan beserta ormas Islam lainnya. Bahkan pengawasan hingga saat ini terus dilakukan oleh MUI Kecamatan Tarakan Utara.
“Kalau secara ibadah, ritualnya sama berdasarkan rukun Islam. Namun dia punya imam utama (Abdul Qadir Baraja) yang baru saja ditangkap itu dianggap seperti Khalifah,” urainya.
Sedangkan organisasi umat Islam yang lain seperti NU, Muhammadiyah dan LDII yang tergabung dalam MUI, pun disebut Saymsi tidak mengakui kekhalifahan seperti itu.
“Kita berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah tetapi kita berada dalam naungan ideologi Pancasila negara kita. Kita berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila, bukan Khalifah seperti mereka (Khilafahtul Muslimin),” tutupnya. (*)
Reporter : Kristianto Triwibowo
Editor : Yogi Wibawa
