oleh

Cegah Konflik Kepentingan, PWNU Kaltara Ajukan Surat Penundaan Konferwil ke PBNU

JUGA ALASAN COVID-19 MASIH MEREBAK DAN ANGGARAN BELUM CUKUP

TARAKAN – Dengan sejumlah alasan, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melayangkan permohonan penundaan pelaksanaan Konferensi Wilayah (Konferwil) ke-II Kaltara kepada Pengurus Besar NU (PBNU).

Surat tersebut dilayangkan ke PBNU pada 7 November 2020 yang ditandatangi Habib H. Muthahar Al Jufri selaku Rais Syuriyah NU Kaltara, Saidul Qhudri sebagai Katib Syuriyah NU Kaltara, H Ridwan Labago yang menjabat Ketua Tanfidziyah NU Kaltara, dan Alwan Saputra selaku Sekretaris Tanfidziyah.

Disampaikan Habib H. Muthahar Al Jufri, permohonan penundaan ini merupakan hasil rapat pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Kaltara. Di mana masa bakti pengurus periode 2015-2020 telah berakhir.

Namun berdasarkan pertimbangan berbagai hal, maka pelaksanaan Konferwil ke-II diharapkan ditunda sampai Januari 2021. Selain itu juga memohon kepada PBNU untuk memperpanjang SK pengurus PWNU Kaltara diperpanjang sampai 31 Desember 2020.

Ada tiga poin alasan permintaan penundaan Konferwil ini yang disampaikan PWNU Kaltara. Pertama karena masih mewabahnya covid-19 di Kaltara yang setiap harinya terus bertambah konfirmasi positif.

“Kedua karena belum tercukupinya anggaran dalam melaksanakan Konferwil NU Kalimantan Utara di tahun 2020,” jelas Habib H. Muthahar Al Jufri.

Kemudian alasan mendasar ketiga, saat ini Provinsi Kaltara pada 9 Desember 2020 akan menggelar Pilkada serentak, yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan pemilihan bupati dan wakil bupati di empat kabupaten di Kaltara. Maka untuk menghindari konflik kepentingan yang dapat terjadi di Konferwil, dimohonkan untuk ditunda.

“Kita berkaca pada pusat, Muktamar saja ditunda yang seharusnya dilaksanakan bulan Oktober lalu akibat covid-19. Maka seharusnya Konferwil ini juga bisa ditunda,” terangnya.

Habib H. Muthahar Al Jufri menyampaikan, berpedomaman Khittah NU 1926, maka NU tidak berpolitik praktis. Tapi warga NU dipersilakan menentukan pilihan masing-masing secara individu. “Tapi secara organisasi tidak boleh,” jelasnya.(*)

 

Reporter: M. Yanudin

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed