oleh

Pemkab Nunukan Jawab Pandangan Fraksi DPRD Terkait Laporan Pelaksanaan APBD 2019

NUNUKAN – Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid SE MM yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Nunukan, Muhammad Amin SH menyampaikan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Nunukan terhadap Nota Penjelasan Bupati Nunukan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2019, di ruang sidang paripurna DPRD Nunukan, Selasa (30/6/2020).

“Setelah mendengar, membaca dan mencermati pandangan umum dari fraksi-fraksi di DPRD yang disampaikan melalui rapat paripurna, kami akan memberikan penjelasan atas pertanyaan pandangan maupun saran, pendapat dan masukan anggota dewan yang terhormat,” kata Muhammad Amin.

Ia memaparkan jawaban Pemkab terhadap lima pandangan umum yang berawal dari Fraksi Hanura yang menyampaikan terima kasih atas apresiasi terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah. Sehingga Pemerintah Daerah akan berusaha melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, efektif, efisien, akuntabel dan transparan.

“InsyaAllah di tahun yang akan datang pemerintah daerah dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kembali atas laporan keuangan. Terkait realiasi pendapatan yang belum maksimal sesuai apa yang kita harapkan kedepannya, Pemda Nunukan akan lebih mengoptimalkan potensi penerimaan seperti PAD,” jelasnya.

Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi terhadap pencapaian Pemerintah daerah dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD. Dengan jawaban, realisasi kegiatan yang telah selesai 100 persen namun biayanya hanya sebesar 40 persen, hal tersebut dikarenakan antara realisasi transferan dengan alokasi.

Untuk penyelesaian utang aset tetap akan menjadi prioritas pembayaran, namun disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, terkait dengan indeks pembangunan manusia (PMI) di Kabupaten Nunukan akan menjadi fokus perhatian daerah, terutama pada 3 indikator yang sangat menentukan nilai PMI. Yakni pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

“Selanjutnya terkait realisasi pendapatan yang belum maksimal sesuai dengan apa yang kita harapkan kedepannya, Pemda akan lebih mengoptimalkan potensi penerimaan,” ujarnya.

Adapun untuk kegiatan yang realisasinya di bawah 50 persen adalah merupakan realisasi keuangan, namun realisasi fisik sudah mencapai 100 persen. Keuangan ini terjadi disebabkan realisasi transfer tidak sesuai dengan alokasi.

Untuk pembayaran utang kegiatan tahun 2011 yang dibayar tahun 2019 hal tersebut sudah sesuai dengan makanisme pengakuan utang dan makanisme pembayaran.

Berdasarkan pandangan Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional, Pemda menjawab, tentang pemanfaatan rumah sakit pertama di wilayah 3 telah diupayakan penyelesaian permasalahan lahan. Yang mana hal ini telah diakomodir dalam program tanah objek reforma agraria (Tora) oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Pada November 2019 usulan tersebut telah disetujui oleh tim teknis Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), tahapan selanjutnya akan diproses oleh Menko Perekonomian. Namun dalam perkembangannya terhadap pengalihan kewenangan kepada Menko Bidang Kementrian dan Investasi dan menunggu persetujuan saja.

Yang terakhir adalah Fraksi Gerakan Karya Membangun, menjawab terkait dengan pencapaian pendapatan daerah baik PAD, pendapatan transferan maupun lain-lain pendapatan yang sah, yang realisasinya belum mencapai target kedepannya, Pemda Nunukan akan lebih mengoptimalkan potensi yang ada khususnya PAD dan lainnya. (*)

 

Reporter: Darmawan

Editor: M. Yanudin

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed