oleh

Pemprov Dinilai Tak Serius, DPRD Kaltara Desak Pemprov Beli Alat Tes Swab

TARAKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara mulai gerah dengan sikap pemerintah provinsi terkait keseriusan dalam penanganan wabah Covid-19 di Kaltara.

DPRD Kaltara mendesak Pemprov Kaltara membeli alat laboratorium tes swab untuk Kaltara agar memudahkan pengujian swab dari masyarakat yang diduga terinfeksi Coronavirus Desease 2019 (Covid-19).

Apalagi saat ini, Tarakan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Salah satu kebijakan pemerintah adalah penghentian transportasi udara. Dampaknya, pengiriman swab ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Surabaya terkendala.

“Tidak ada solusi lain selain membeli alat laboraturium tes swab untuk Kalimantan Utara,” ungkap Ketua DPRD Kaltara Norhayati Andris kepada benuanta.co.id, Sabtu 25 April 2020.

Masalah lainnya keterbatasannya BBLK Surabaya karena banyak pengujian swab yang dilayani sehingga hasil swab sampel dari Kaltara menjadi lambat diterima. Terbukti, lebih dari seratus spesimen belum keluar hasilnya dari BBLK Surabaya.

Baca Juga :  Amir Ditemukan Selamat Setelah Tersesat Mencari Lokasi Tambak

“Karena semakin rumit perjalanan pengiriman sampel darah yg mau dites. Selama ini sudah cukup bersabar kita dalam menaati kebijakan pemerintah Provinsi sebagai ujung tombak penaganan wabah COVID-19 ini,” jelasnya.

DPRD Kaltara menilai Pemprov Kaltara sampai saat ini masih belum serius dalam menangani permasalahan ini. Jika tidak ada solusi, kata Norhayati, bisa dengan mengupayakan pesawat cargo. Namun, selama ini tidak ada pesawat khusus cargo ke Tarakan pasti meliputi pesawat komersial yang memuat penumpang.

“Masih banyak lagi spesimen yang belum kita terima hasil tes swab dari orang yang terkontak langsung dengan pasien positig terkonfirmasi,” ujarnya.

Baca Juga :  Cegah Learning Loss, Walikota Izinkan 100 Lebih Sekolah di Kota Tarakan Gelar PTM

“Nah atas dasar ini, saya atas nama ketua DPRD Kaltara mengharapkan pemerintah Kalimantan Utara membeli alat laboratorium swab,” imbuhnya.

Lebih jauh dikatakan Norhayati, jangan karena harga alat dinilai mahal atau alasan urus izin alat tersebut tidak mampu dibeli oleh Pemprov Kaltara.

“Kalau Pemprov Kaltara tidak mampu beli atau mengurusi izin alat laboratorium swab tersebut, masyarakat Kaltara terpapar dan stres karena lamanya menunggu hasil tes spesimen yang jaraknya di Surabaya,” tutur Norhayati.

Lanjutnya, untuk warga Kaltara yang menjalani proses karantina juga harus dipikirkan. Jangan sampai lamanya pelayanan pemerintah membuat warga yang di karantina tidak nyaman.

Baca Juga :  Tunggu IPK, KHE akan Buat Jalan Menuju Fasilitas Umum PLTA

“Kelamaan dikarantina anggaran makan pasti membengkak dan orang semakin bertambah setiap saat di karantina. Mungkin yang sehat bisa jadi timbul penyakit lain akibat stres dikurung terlalu lama menunggu hasil swab,” tukasnya.

Ditambahkan Norhayati, arahan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan (Menkeu) saat rapat via Telekonferensi dengan seluruh Gubernur/Bupati/Walikota, Ketua DPRD pekan lalu jelas memerintahkan seluruh kekuatan anggaran di fokuskan di penaganan wabah Covid-19.

“Jadi, anggaran APBD yang bersifat fisik di tunda dulu dan merecofusing anggaran ke penaganan virus COVID-19, dampak sosial dan lainnya,” tutupnya. (*)

 

Reporter: Ramli

Editor: M. Yanudin

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *