benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Kabupaten Bulungan kembali menjadi perhatian DPRD Kalimantan Utara (Kaltara). DPRD menilai perlu ada langkah pengawasan yang lebih serius melalui pembentukan tim terpadu untuk mencegah penyalahgunaan distribusi BBM.
Ketua DPRD Kaltara, Ahmad Djufrie, mengatakan persoalan antrean BBM di Bulungan sudah sering terjadi. Bahkan, dalam rapat bersama sejumlah pihak terkait, ditemukan adanya dugaan modus penggunaan barcode yang tidak sesuai dengan identitas kendaraan.
“Tadi hasil rapat ditemukan bahwa ada modus mereka menggunakan barcode, pelatnya sesuai dengan barcode, tapi STNK-nya beda. Itu banyak sekali modus-modus yang diterapkan,” ujarnya usai rapat dengar pandapat Senin (12/5/2026).
Menurut Ahmad, kondisi di Bulungan berbeda dengan daerah lain seperti Malinau yang dinilai lebih kondusif karena tidak terjadi antrean panjang di SPBU.
“Kalau di Malinau itu enggak ada antrean. Memang harga Pertalite di sana lebih tinggi, bisa sampai Rp12 ribu, tapi enggak pernah ada antrean,” katanya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, DPRD mendorong pembentukan tim terpadu yang melibatkan sejumlah instansi, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), aparat penegak hukum hingga unsur TNI.
“Kalau tim itu terbentuk, saya rasa mereka enggak akan berani melakukan pengetapan maupun praktik-praktik seperti itu,” jelasnya.
Ia menambahkan, pembentukan tim terpadu saat ini masih menunggu pemetaan dari biro ekonomi terkait pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam pengawasan distribusi BBM subsidi di lapangan.
“Tadi sudah disetujui bersama, baik dari DPRD, kejaksaan maupun Korem. Mereka sangat antusias untuk pembentukan tim terpadu ini,” tutup Ahmad Djufrie. (*)
Reporter: Alvianita
Editor: Ramli
