benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kaltara Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan III Tahun 2026.
Dalam rapat tersebut, DPRD memberikan 21 rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara). Beberapa hal yang menjadi perhatian yakni pembangunan di wilayah perbatasan serta pembangunan sekolah yang belum selesai.
Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala mengatakan pemerintah daerah memahami kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan. Namun menurutnya, pembangunan masih terkendala keterbatasan anggaran.
“Kita juga paham kondisi penganggaran. Bagaimana caranya kita membantu dan berjuang. Mudah-mudahan pusat juga bisa membantu kita,” katanya, Senin (11/5/2026).
Ia menyebut pembangunan di wilayah perbatasan membutuhkan biaya besar sehingga tidak bisa diselesaikan dalam waktu cepat.
“Kalau kita mau tuntaskan di daerah perbatasan, dengan anggaran triliunan pun tidak bakal mampu selesai dalam dua sampai tiga tahun. Jadi harus bertahap,” ujarnya.
Ingkong Ala menambahkan pemerintah harus menyesuaikan pembangunan dengan kebutuhan masyarakat secara proporsional.
“Harus bijak menangkap kebutuhan dan aspirasi masyarakat,” lanjutnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Ahmad Djufri mengatakan rekomendasi yang diberikan DPRD merupakan hasil temuan langsung anggota pansus di lapangan.
“Ada 21 rekomendasi yang akan disampaikan. Itu adalah yang teman-teman pansus temukan di lapangan,” katanya.
Ia menjelaskan beberapa persoalan di wilayah perbatasan memang menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui APBN. Meski begitu, menurutnya pemerintah provinsi tetap perlu memberikan perhatian.
“Rekomendasi kami ingin ada kebijakan yang bisa diberikan kepada mereka. Karena ini masuk wilayah kita,” ujarnya.
Selain wilayah perbatasan, DPRD juga menyoroti pembangunan sekolah yang dinilai belum rampung hingga saat ini.
“Ada pembangunan sekolah yang belum selesai-selesai, dari tahun kemarin sampai tahun ini masih belum. Itu menjadi perhatian teman-teman,” ungkapnya.
Ahmad Djufri berharap pemerintah provinsi dapat lebih serius menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah diberikan DPRD.
“Karena itu adalah masukan dari masyarakat dan kami lihat langsung di lapangan ternyata benar,” tutupnya. (*)
Reporter: Alvianita
Editor: Ramli
