benuanta.co.id, TARAKAN – Menjelang Idulfitri 1447 H, Komisi III Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) memastikan kesiapan pelabuhan dalam menghadapi arus mudik, khususnya di Kota Tarakan sebagai sentral pergerakan penumpang. Sejumlah langkah pengawasan telah dilakukan melalui kunjungan lapangan dan rapat koordinasi bersama instansi terkait.
Ketua Komisi III DPRD Kaltara, Jufri Budiman, mengungkapkan bahwa beberapa minggu lalu pihaknya telah melakukan kunjungan dan rapat bersama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Pelindo serta Pelni untuk membahas kesiapan arus mudik. Ia menegaskan DPRD ingin memastikan seluruh pelayanan di pelabuhan berjalan aman dan tertib.
“Beberapa minggu lalu memang kami sudah kunjungan dan rapat bersama KSOP, Pelindo serta Pelni. Kami dari DPRD Kaltara Komisi III menekankan bagaimana pelayanan di pelabuhan itu aman dan terjaga,” ungkapnya, Rabu (4/3/2026).
Dalam rapat tersebut, Komisi III juga memberi perhatian serius terhadap ketersediaan tiket agar tidak terjadi praktik percaloan. DPRD menegaskan bahwa tiket harus tersedia bagi masyarakat dan tidak boleh dikuasai oleh pihak tertentu dengan cara memborong.
“Tiket harus tersedia, jangan diambil oleh calo. Tidak boleh ada yang memborong tiket langsung banyak,” tegasnya.
Ia juga menambahkan pembelian tiket harus sesuai dengan identitas penumpang dan tidak boleh diperjualbelikan secara bebas. Hal ini untuk menghindari penyalahgunaan serta memastikan keadilan bagi calon pemudik. “Ketika membeli tiket harus sesuai dengan data pribadi dan tidak boleh main borong,” tambahnya.
Selain soal tiket, Komisi III DPRD Kaltara juga meminta adanya penambahan armada kapal dari pihak Pelni guna mengantisipasi lonjakan penumpang. Mengingat Kalimantan Utara, khususnya Tarakan, menjadi titik sentral pergerakan orang masuk dan keluar daerah, penumpukan penumpang berpotensi terjadi jika armada tidak mencukupi.
“Kami tekankan ke Pelni kalau kapal atau armada itu ditambah, karena daerah kita ini sentralnya Tarakan, tentu tempat penumpukan penumpang yang datang dan pergi,” lanjutnya.
Jufri juga meminta KSOP yang bertugas di lapangan untuk benar-benar menjalankan peran pengawasan selama pelaksanaan Operasi Ketupat. Posko yang didirikan harus berfungsi optimal dan petugas diminta bekerja sesuai aturan yang berlaku. “Kami minta KSOP yang ada di lapangan, yang mana ada Operasi Ketupat dan posko, harus benar-benar ada tugasnya dan sesuai aturan, tidak boleh melanggar aturan,” terangnya.
Pengawasan tersebut tidak hanya berlaku bagi transportasi laut, tetapi juga transportasi darat yang terhubung dengan pelabuhan. Komisi III mengingatkan agar seluruh pengguna jasa transportasi mendapatkan pelayanan yang aman dan tertib sesuai regulasi. “Tidak boleh melanggar aturan terkait pengguna transportasi laut maupun darat,” imbuhnya.
Terkait kesiapan armada, Jugri secara khusus meminta agar seluruh kapal yang beroperasi dalam kondisi prima. Tidak boleh ada kapal yang mengalami gangguan teknis saat melayani pemudik. “Untuk armada sendiri tentu kami minta yang terbaik, tidak boleh ada armada itu yang mesinnya rusak. Sebelum masuk Idulfitri harus beres semua,” pungkasnya.
Dengan sejumlah penekanan tersebut, DPRD Kaltara berharap arus mudik Idulfitri 1447 Hijriah di wilayah Kalimantan Utara, khususnya Tarakan, dapat berjalan lancar, aman, dan tertib tanpa kendala berarti, baik dari sisi pelayanan, ketersediaan tiket maupun kesiapan armada. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Ramli
