TARAKAN – Tindak lanjut pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan menggelar sosialiasi syarat dan ketentuan dalam pengumpulan massa yang menyasar pada pimpinan perwakilan kementerian atau lembaga negara, pimpinan perguruan tinggi, KPU, Bawaslu, dan segenap instansi terkait yang ada di Tarakan.
Dalam kesempatan tersebut, Walikota Tarakan, dr. H. Khairul, M.Kes menegaskan bahwa PSBB Kota Tarakan masih berlaku dengan beberapa kelonggaran yang dibagi menjadi tujuh tahapan dan pada tanggal 20 Juni mendatang, pelonggaran ini akan memasuki fase kelima.
Di dalam fase ini akan dilaksanakan pelonggaran antara lain bagi kegiatan politik dan akademik. Sementara di fase keenam yang mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2020, direncanakan akan dimulai pelonggaran kegiatan pendidikan yang dilaksanakan secara kombinasi baik secara daring (online) maupun luring (offline).
Pasalnya, bagaimana kesanggupan calon mahasiswa asal luar daerah yang ingin mengenyam pendidikan perguruan tinggi di Bumi Paguntaka ini untuk dibebankan PCR atau tidak, menjadi persoalan penting yang dibahas dalam rapat ini.
“Rencana ada penerimaan mahasiswa baru untuk perguruan tinggi dari UBT ada sekitar 4.000 orang, belum lagi dari perguruan tinggi swasta rata-rata kan dari luar daerah. Sementara standar kita kalau dari luar daerah kan masih harus PCR, kalau tidak mau karantina. Dan kalau pun karantina padahal tujuan mereka ke sini kan untuk ujian, itu yang menjadi persoalan yang kita diskusikan,” ujar dr. H. Khairul, M.Kes kepada benuanta.co.id, Senin (15/6/2020).
“Jadi kalau di dalamnya kan mungkin sudah tidak ada masalah kan. Bisa diatur tempat duduk atau jaga jarak dan fisik segala macam. Yang penting pintu masuk aja kita jaga, dan kita bahas tadi,” sambungnya.
Namun, lanjut Khairul, hal tersebut juga masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. Baik dari Kementerian Pemberdayaan Manusia maupun Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan untuk kepastian bagaimana langkah penerimaan mahasiswa baru 2020 di tengah pandemi global ini.
“Apakah harus offline seperti itu atau online, untuk keputusannya kalau dari kita di internal penyelenggaraan disini sudah tidak ada masalah, tinggal yang pintu masuk ini harus PCR dan segala macam untuk teknisnya akan kita diskusikan lagi,” lanjutnya.
Tak hanya pendidikan saja, kata orang nomor satu di Tarakan ini, kegiatan politik dalam menghadapi Pilkada Kaltara 2020 juga dibahas dalam rapat yang berdurasi 5 jam ini.
“Pilkada nanti ini kan ada kegiatan KPU, ada Bawaslu yang saya kira perlu kita diskusikan. Supaya bagaimana pengumpulan masa ini tetap dengan koridor protokol kesehatan tetap dijaga, tetap diperhatikan,” tandasnya.(*)
Reporter : Yogi Wibawa
Editor : Ramli
