benuakaltim.co.id, SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Yenni Eviliana, mengungkapkan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah pemilihannya masih didominasi kebutuhan dasar. Hal itu terlihat dari hasil reses yang dilakukan setiap tahun, di mana aspirasi warga nyaris tidak mengalami perubahan.
Menurut Yenni, masyarakat masih banyak mengusulkan perbaikan jalan lingkungan, program rumah layak huni (RTLH), bantuan peralatan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pembangunan maupun rehabilitasi rumah ibadah, hingga bantuan sarana untuk nelayan.
“Hasil reses sebenarnya, mau tiga kali atau berkali-kali turun ke lapangan, aspirasi yang disampaikan masyarakat tetap sama. Mereka masih meminta perbaikan jalan lingkungan, bantuan alat UMKM, perbaikan masjid dan musala, rumah layak huni, sampai mesin kapal untuk nelayan,” ujarnya usai Rapat Paripurna ke-17 DPRD Kaltim, Jumat (10/7/2026).
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan masih banyak kebutuhan mendasar masyarakat yang belum sepenuhnya terpenuhi dan memerlukan perhatian pemerintah.
Menurutnya, usulan serupa tidak hanya muncul di satu wilayah, tetapi hampir ditemukan di seluruh lokasi yang dikunjunginya selama masa reses.
Yenni mengatakan, kondisi itu juga terjadi di wilayah pesisir Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara (PPU). Sebagai daerah yang banyak dihuni masyarakat nelayan, kebutuhan akan peralatan penunjang melaut masih menjadi aspirasi utama.
“Kalau di Paser dan PPU kurang lebih sama karena banyak masyarakat pesisir. Mereka masih membutuhkan alat-alat pendukung untuk mencari nafkah sebagai nelayan,” katanya.
Pada masa reses tahun ini, Yenni memusatkan kegiatan penyerapan aspirasi di Kabupaten Paser. Dari hasil dialog bersama masyarakat, berbagai usulan pembangunan kembali disampaikan dan membutuhkan dukungan anggaran agar dapat direalisasikan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian legislator Partai PKB itu adalah belum dialokasikannya bantuan keuangan (Bankeu) daerah pada tahun anggaran 2026.
Meski demikian, ia berharap kebijakan tersebut masih dapat berubah seiring pembahasan anggaran ke depan.
“Untuk tahun 2026 memang sementara tidak ada Bankeu. Tapi mudah-mudahan nanti ada perubahan kebijakan sehingga bantuan keuangan bisa kembali dialokasikan,” ujarnya.
Yenni menilai keberadaan Bankeu selama ini sangat membantu merealisasikan berbagai usulan masyarakat yang diperoleh anggota DPRD saat turun ke lapangan.
Menurutnya, sebagian besar proposal yang disampaikan warga bukanlah program berskala besar, namun tetap membutuhkan dukungan anggaran agar bisa diwujudkan.
“Ketika reses kami menerima banyak proposal. Kebanyakan bukan bantuan yang nilainya besar, tetapi kalau tidak ada Bankeu tentu usulan-usulan itu sulit diakomodasi,” jelasnya.
Ia menambahkan, program rumah layak huni menjadi salah satu kebutuhan yang paling sering disampaikan masyarakat. Selain itu, bantuan peralatan UMKM dan sarana penunjang bagi nelayan juga dinilai penting karena berpengaruh langsung terhadap peningkatan kesejahteraan warga.
“Harapannya tetap ada ruang dalam anggaran daerah untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang benar-benar mereka rasakan,” pungkasnya. (*)
Reporter: Aditya Setiawan
Editor: Ramli
