benuanta.co.id, NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Salah satunya melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) lanjutan aplikasi E-Monev dan E-SAKIP yang digelar pada 15–16 April 2026 di Ruang Rapat Lantai 5 Kantor Bupati Nunukan.
Kegiatan ini diikuti seluruh perangkat daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang lebih terintegrasi, efektif, dan modern.
Bimtek tersebut menjadi langkah konkret Pemkab Nunukan dalam meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan kinerja yang selama ini dinilai masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam integrasi data.
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Raden Iwan Kurniawan, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari agenda besar reformasi birokrasi yang tengah dijalankan pemerintah.
“Melalui reformasi birokrasi, kita ingin memastikan setiap perencanaan dalam RPJMD dapat diterjemahkan secara konkret hingga ke level program dan kegiatan di perangkat daerah,” ujarnya pada Kamis, (16/04/26).
Ia mengakui, selama ini proses pelaporan kinerja kerap terkendala oleh data yang tersebar dan belum terkelola secara optimal. Kehadiran aplikasi E-Monev dan E-SAKIP diharapkan mampu menjawab persoalan tersebut.
“Selama ini satu data bisa diminta berulang kali untuk berbagai laporan. Dengan sistem ini, proses kerja menjadi lebih ringkas, terintegrasi, dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan pelaporan,” jelasnya.
Dalam pelaksanaannya, Bimtek menghadirkan tim teknis yang memberikan pendampingan langsung kepada peserta, khususnya dalam penginputan data realisasi fisik dan keuangan serta evaluasi kinerja perangkat daerah. Peserta terdiri dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan staf perencanaan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Nunukan.
Lebih lanjut, Sekda menekankan bahwa keberhasilan implementasi sistem ini akan berdampak signifikan terhadap peningkatan nilai SAKIP Kabupaten Nunukan, yang saat ini berada pada kategori “B” dan ditargetkan naik menjadi “BB” sesuai RPJMD.
“Target kita bukan sekadar nilai, tetapi membangun sistem yang kuat dan berkelanjutan. Jika sistem sudah baik, siapapun pejabatnya, kinerja akan tetap berjalan optimal,” tegasnya.
Sementara itu, salah satu peserta Bimtek mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut karena dinilai mampu menyederhanakan proses kerja, khususnya dalam pelaporan.
“Dengan aplikasi ini, kami berharap pelaporan tidak lagi berulang. Cukup satu kali input, bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan,” ungkapnya.
Melalui Bimtek ini, Pemkab Nunukan berharap terwujud sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja yang semakin akuntabel, transparan, dan terintegrasi, sekaligus mempercepat terwujudnya reformasi birokrasi di daerah. (*)
Reporter: Soni Irnada
Editor: Ramli
