NUNUKAN – Memasuki usia ke-14 pada 25 Oktober 2026, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan pembangunan dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dan masuknya investasi perlu diikuti pemerataan infrastruktur, penguatan ekonomi lokal, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedalaman dan perbatasan.
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Fraksi PKS, Komisi II, M. Nasir, menegaskan bahwa peringatan hari jadi provinsi tidak boleh hanya menjadi ajang merayakan capaian pembangunan. Momentum ini, menurutnya, juga harus menjadi ruang evaluasi terhadap kebijakan dan kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
“Empat belas tahun adalah usia yang masih muda bagi sebuah provinsi. Kita patut bersyukur atas kemajuan yang sudah dicapai, tetapi pemerintah juga harus berani mengevaluasi apa yang belum berjalan optimal. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi terlihat baik, sementara sebagian masyarakat masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar,” ujar Nasir.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari angka pertumbuhan ekonomi, besarnya investasi, maupun capaian administratif. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa pembangunan benar-benar berdampak pada kehidupan masyarakat, terutama mereka yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan dan kawasan perkotaan.
Pertumbuhan Ekonomi Harus Diikuti Pemerataan
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekonomi Kaltara tumbuh 4,96 persen secara tahunan pada triwulan II 2026, sedangkan pertumbuhan kumulatif semester I 2026 mencapai 5,09 persen. Capaian tersebut menjadi modal penting bagi perekonomian daerah, tetapi menurut Nasir, angka pertumbuhan perlu diikuti kebijakan yang mampu memperluas manfaat ekonomi.
Ia menilai Pemprov Kaltara perlu memastikan bahwa investasi dan perkembangan industri pengolahan tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi, tetapi juga membuka lapangan kerja, memperkuat usaha masyarakat, dan meningkatkan pendapatan warga lokal.
“Pertanyaannya, sejauh mana pertumbuhan itu dirasakan masyarakat? Berapa banyak tenaga kerja lokal yang terserap, bagaimana perkembangan UMKM, dan apakah pendapatan petani, nelayan, serta pembudidaya rumput laut ikut meningkat? Indikator seperti ini harus menjadi bagian penting dalam mengevaluasi pembangunan,” tegasnya.
Nasir juga mendorong pemerintah daerah memperkuat hilirisasi sumber daya alam, khususnya komoditas rumput laut yang menjadi salah satu potensi unggulan Kaltara. Menurutnya, daerah penghasil seperti Nunukan dan Tarakan membutuhkan dukungan industri pengolahan agar hasil produksi masyarakat tidak hanya dijual sebagai bahan mentah.
Ia berharap Pemprov Kaltara lebih aktif membangun ekosistem industri yang menghubungkan petani dan pembudidaya dengan pasar, investor, serta industri pengolahan. Dengan demikian, nilai tambah ekonomi dapat dinikmati masyarakat daerah, bukan hanya berhenti pada produksi bahan baku.
Infrastruktur Pedalaman dan Perbatasan Jadi Catatan
Di sektor infrastruktur, Nasir menyoroti masih pentingnya percepatan pembangunan jalan, jembatan, jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih, pendidikan, dan fasilitas kesehatan di sejumlah wilayah pedalaman serta perbatasan.
Menurutnya, pemerataan pembangunan harus menjadi ukuran penting dalam menilai keberhasilan Pemprov Kaltara selama 14 tahun terakhir. Sebab, kemajuan di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi belum otomatis menggambarkan kondisi masyarakat di seluruh wilayah provinsi.
“Jangan sampai pembangunan lebih terkonsentrasi di wilayah yang sudah berkembang, sedangkan masyarakat di pedalaman masih berjuang mendapatkan akses jalan, listrik, jaringan komunikasi, pendidikan, dan layanan kesehatan yang memadai. Pemerintah harus memiliki keberpihakan yang jelas terhadap wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan,” katanya.
Nasir menyebut Krayan, wilayah pedalaman Malinau, Sebuku, Sembakung, dan kawasan terpencil lainnya membutuhkan perhatian serius melalui perencanaan pembangunan yang terukur dan berkelanjutan.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan kawasan perbatasan tidak boleh semata-mata didasarkan pada pertimbangan jumlah penduduk atau keuntungan ekonomi jangka pendek. Kehadiran infrastruktur dan pelayanan publik di kawasan tersebut merupakan bagian dari pemerataan pembangunan sekaligus penguatan kedaulatan negara.
Selain infrastruktur dasar, Nasir turut menyoroti pentingnya optimalisasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik yang berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia. Ia berharap pengembangan dan operasionalisasi fasilitas perbatasan dapat mendorong perdagangan yang tertib, memperluas peluang usaha, serta meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
Investasi Jangan Sampai Minim Manfaat bagi Warga Lokal
Nasir juga mengingatkan agar Pemprov Kaltara tidak hanya berorientasi pada peningkatan nilai investasi, tetapi memastikan kehadiran investor memberikan manfaat nyata bagi masyarakat daerah.
Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat kebijakan yang mendorong penyerapan tenaga kerja lokal, kemitraan perusahaan dengan UMKM dan koperasi, serta keterlibatan pengusaha daerah dalam rantai pasok industri.
Ia menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia harus berjalan seiring dengan masuknya investasi. Pendidikan vokasi dan pelatihan kerja perlu disesuaikan dengan kebutuhan industri agar masyarakat Kaltara memiliki kesempatan lebih besar untuk mengisi lapangan kerja yang tersedia.
“Jangan sampai investasi besar masuk ke Kaltara, tetapi masyarakat lokal hanya menjadi penonton. Pemerintah harus memastikan ada keterkaitan antara investasi, penyerapan tenaga kerja, pengembangan UMKM, dan peningkatan kesejahteraan warga,” ujarnya.
Di sisi lain, Nasir mengapresiasi berbagai capaian Pemprov Kaltara, termasuk upaya menekan kemiskinan, menjaga tingkat pengangguran, serta mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah.
Namun, ia menegaskan bahwa capaian administratif dan tata kelola keuangan tetap harus diikuti peningkatan kualitas belanja daerah. Anggaran pemerintah, menurutnya, perlu diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung, terukur, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
HUT ke-14 Harus Jadi Momentum Evaluasi
Mengusung tema “Ekonomi Tumbuh, Semua Berdaya”, Nasir berharap peringatan HUT ke-14 Kaltara menjadi momentum bagi Pemprov, DPRD, pemerintah kabupaten/kota, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat komitmen terhadap pembangunan yang inklusif.
Ia menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap program pembangunan, terutama untuk mengukur kesenjangan antarwilayah, efektivitas penggunaan anggaran, penciptaan lapangan kerja, serta dampak investasi terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Tema ‘Ekonomi Tumbuh, Semua Berdaya’ harus diwujudkan dalam kebijakan yang nyata. Ekonomi tumbuh bukan sekadar angka statistik, dan semua berdaya bukan hanya slogan. Masyarakat harus merasakan perubahan melalui akses pelayanan publik yang lebih baik, peluang usaha yang terbuka, dan infrastruktur yang semakin memadai,” tegas Nasir.
Ia berharap pada usia ke-14 ini, Pemprov Kaltara semakin memperkuat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memastikan setiap program pemerintah menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Selamat Hari Jadi ke-14 Provinsi Kalimantan Utara. Kita mengapresiasi kemajuan yang sudah dicapai, tetapi pekerjaan rumah masih banyak. Mari jadikan momentum ini sebagai evaluasi bersama agar pembangunan Kaltara semakin merata, berkelanjutan, dan benar-benar meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Bumi Benuanta,” pungkasnya. (*)
Reporter: Novita
Editor: Ramli
