benuanta.co.id, NUNUKAN – Anggota DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Muhammad Nasir, meminta pembahasan RAPBD Perubahan 2026 dilakukan lebih selektif menyusul menyempitnya ruang fiskal daerah.
Sorotan Nasir terutama tertuju pada koreksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025. Dari sebelumnya diproyeksikan Rp200 miliar, hasil audit akhir menetapkan SiLPA hanya Rp15,35 miliar. Kondisi itu membuat ruang fiskal Kaltara berkurang sekitar Rp184,65 miliar.
“Ruang fiskal kita memang semakin terbatas. Karena itu, pembahasan APBD Perubahan harus benar-benar memastikan anggaran diarahkan kepada program yang prioritas, realistis untuk dilaksanakan, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Nasir kepada Benuanta, Jumat (25/9/2026).
Dalam rancangan perubahan APBD, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp2,340 triliun atau meningkat sekitar Rp63,88 miliar dibanding APBD murni sebesar Rp2,276 triliun. Namun, kenaikan tersebut tidak berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD justru terkoreksi dari Rp1,028 triliun menjadi Rp962,88 miliar atau berkurang sekitar Rp65,12 miliar.
Sementara pendapatan transfer meningkat dari Rp1,248 triliun menjadi Rp1,377 triliun. Kondisi tersebut membuat kontribusi PAD terhadap total pendapatan turun dari sekitar 45 persen menjadi 41 persen. Nasir yang merupakan anggota Komisi II sekaligus Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltara meminta potensi PAD dievaluasi dan dioptimalkan tanpa menambah beban masyarakat.
“Koreksi PAD ini harus kita evaluasi lebih jauh. Kita perlu melihat potensi-potensi pendapatan yang masih dapat dioptimalkan. Tapi peningkatan PAD jangan selalu diterjemahkan dengan menambah beban masyarakat. Yang harus didorong adalah optimalisasi potensi, kepatuhan, tata kelola, dan tumbuhnya ekonomi produktif,” tegasnya.
Di sisi belanja, RAPBD Perubahan 2026 mengalokasikan sekitar Rp2,356 triliun, turun Rp120,49 miliar dari APBD murni. Di tengah penurunan tersebut, belanja modal justru meningkat menjadi Rp205,19 miliar atau bertambah Rp33,95 miliar, terutama untuk infrastruktur jalan, jaringan, dan irigasi.
Nasir mengingatkan keterbatasan fiskal tidak boleh membuat program yang berkaitan langsung dengan ekonomi masyarakat terpinggirkan. Menurutnya, sektor pertanian, perikanan, UMKM, perkebunan, hingga ketahanan pangan perlu tetap menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan pendapatan dan kebutuhan masyarakat.
“Jangan sampai program yang memberi dampak langsung kepada petani, nelayan, dan pelaku UMKM justru banyak dikurangi, sementara kegiatan yang dampaknya tidak terlalu besar malah dipertahankan,” katanya.
Nasir menambahkan, pembahasan di Banggar tidak hanya melihat besaran anggaran setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tetapi juga menilai manfaat dan hasil yang dihasilkan dari belanja tersebut.
Pemprov Kaltara dalam Nota Keuangan Perubahan APBD 2026 menetapkan lima prioritas, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia, konektivitas wilayah, penguatan ekonomi rakyat dan ketahanan pangan, percepatan pembangunan kawasan perbatasan, serta pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
Dengan waktu pelaksanaan anggaran yang semakin terbatas, Nasir meminta program yang masuk dalam perubahan APBD benar-benar siap dijalankan.
“Waktu pelaksanaannya pendek. Maka program yang ditetapkan harus siap dieksekusi dan dirasakan manfaatnya. Jangan hanya mengejar serapan di ujung tahun, tetapi kualitas hasilnya harus tetap dikawal,” pungkasnya. (*)
Reporter: Novita A.K
Editor: Endah Agustina
