TARAKAN – Penggunaan rokok elektrik atau vape di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi larangan internal. Anggota yang kedapatan menggunakan perangkat tersebut dapat dikenakan sanksi melalui mekanisme penegakan kode etik maupun disiplin kepolisian.
Kapolda Kalimantan Utara, Brigjen Pol. Andi Syahriful Taufik, S.I.K., M.Si., mengungkapkan aturan tersebut berlaku bagi anggota Polri. Larangan tersebut merupakan tindak lanjut dari kebijakan Kapolri melalui penerbitan surat edaran terkait penggunaan vape di lingkungan kepolisian.
“Di internal kami sendiri, Bapak Kapolri sudah mengeluarkan surat edaran bahwa penggunaan vape di lingkungan Polri sudah menjadi larangan,” ungkapnya.
Anggota yang tetap menggunakan vape berarti telah melanggar perintah kedinasan. Pelanggaran tersebut dapat ditindak melalui mekanisme penegakan aturan internal Polri.
“Jika ada anggota Polri yang menggunakan, itu berarti sudah melakukan pelanggaran perintah dinas. Sudah bisa kami eksekusi dengan penegakan kode etik maupun disiplin Polri,” tegasnya.
Berbeda dengan lingkungan kepolisian, penggunaan vape di kalangan masyarakat umum belum serta-merta menjadi dasar bagi kepolisian untuk melakukan penindakan. Menurut Brigjen Pol. Andi, pihaknya masih menunggu regulasi resmi yang mengatur hal tersebut.
“Kalau untuk masyarakat, kami masih menunggu aturan resminya,” jelasnya.
Meski demikian, penggunaan vape yang terbukti berkaitan dengan peredaran narkotika tetap dapat diproses secara hukum. Kepastian kandungan zat terlarang harus didasarkan pada hasil pemeriksaan laboratorium.
“Kalau hasil pemeriksaan laboratorium membuktikan bahwa di dalamnya terdapat kandungan narkotika, tentu akan kami lakukan penegakan hukum,” tegasnya.
Perhatian terhadap penggunaan vape juga berkaitan dengan perkembangan modus peredaran narkotika yang mulai memanfaatkan perangkat rokok elektrik. Peredaran narkotika kini tidak hanya dalam bentuk padat atau serbuk, tetapi juga menggunakan cairan yang dimasukkan ke dalam perangkat vape.
“Sekarang modusnya sudah bergeser, dari yang berbentuk padat atau serbuk menjadi cairan,” jelasnya.
Perubahan bentuk narkotika menjadi cairan dinilai membuat proses pendeteksian semakin sulit, termasuk melalui pemeriksaan menggunakan mesin X-ray di bandara. Kondisi itu menjadi tantangan tersendiri bagi aparat dalam mengantisipasi penyelundupan narkotika.
“Ini yang menjadi tantangan karena bentuk cairan seperti ini cukup sulit dideteksi, termasuk melalui X-ray di bandara,” imbuhnya.
Selain menerapkan larangan di lingkungan kepolisian, Kapolri juga disebut telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Presiden dan meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait penggunaan vape.
“Bapak Kapolri juga sudah menyampaikan kepada Presiden dan meminta MUI untuk mengeluarkan fatwa,” bebernya.
Perkembangan modus peredaran narkotika tersebut, lanjutnya, menuntut aparat untuk terus meningkatkan kemampuan pengawasan dan pendeteksian.
“Kami harus terus meningkatkan kemampuan dan teknologi karena para pelaku peredaran narkotika juga semakin profesional dalam mencari cara untuk mengelabui petugas,” pungkasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Ramli
