TARAKAN – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Tarakan telah mencapai sekitar 80 hektare dengan jumlah titik kebakaran tercatat sebanyak 82 hingga 84 titik. Hingga saat ini, dua titik api di kawasan Pantai Amal masih menyala akibat keberadaan batu bara di bawah permukaan tanah yang membuat api belum sepenuhnya padam.
Kapolres Tarakan, AKBP Bonifasius Rumbewas, S.I.K., mengungkapkan sebagian besar lokasi kebakaran merupakan kawasan yang bukan termasuk lahan produktif, seperti semak-semak dan area yang tidak dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian maupun perkebunan. Berdasarkan pemantauan sementara, kebakaran yang terjadi diduga lebih banyak disebabkan faktor alam.
“82 atau 84 titik yang sudah terbakar dan sekitar 80 hektare. Titik-titik ini adalah titik yang bukan lahan produktif, semak-semak, tempat-tempat yang tidak mempunyai kemungkinan itu dibakar dengan sengaja,” ungkapnya.
Dari sejumlah lokasi yang terdampak, dua titik di kawasan Pantai Amal masih menjadi perhatian karena hingga kini apinya belum sepenuhnya padam. Kondisi tersebut berkaitan dengan keberadaan batu bara di dalam tanah yang menyebabkan api tetap menyala meskipun penanganan telah dilakukan.
“Sampai sekarang ada dua titik di Pantai Amal yang apinya masih menyala. Itu pun karena batu bara,” jelasnya.
Untuk menangani kondisi tersebut, kepolisian telah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Pemerintah Kota Tarakan. Bahkan, pihak terkait sebelumnya telah turun langsung ke lokasi untuk meninjau kondisi kebakaran sekaligus membahas langkah penanganan yang dapat dilakukan.
“Kami sudah koordinasikan kepada BPBD, kepada wali kota juga. Waktu itu sudah sama-sama turun, kita tinjau,” katanya.
Penanganan terhadap dua titik api di Pantai Amal dilakukan melalui upaya memutus jalur batu bara yang menjadi sumber bertahannya api. Langkah tersebut diharapkan dapat menghentikan perambatan api melalui lapisan batu bara di bawah permukaan tanah. Sementara itu, sisa bara yang masih menyala diperkirakan dapat padam dengan sendirinya setelah jalur batu bara berhasil diputus.
“Sementara ini dilakukan penanganan dengan memutuskan jalur batu baranya, sehingga batu bara yang ada ini dibiarkan untuk menyala sampai kemungkinan dalam jangka waktu ini sudah bisa mati sendiri,” imbuhnya.
Mengenai kemungkinan adanya unsur kesengajaan dalam kebakaran tersebut, AKBP Bonifasius memastikan hingga saat ini belum ada warga yang ditetapkan sebagai tersangka kasus karhutla di Tarakan. Menurutnya, hasil penanganan sementara menunjukkan kebakaran lebih banyak terjadi di kawasan yang bukan merupakan lahan produktif dan diduga berlangsung secara alami.
“Belum ada. Sampai sekarang di Tarakan belum ada yang bisa kita tetapkan,” terangnya.
Ia menjelaskan, penanganan terhadap dugaan pembakaran tidak bisa disamaratakan karena penyidik harus melihat tujuan, kondisi, serta dampak yang ditimbulkan dari aktivitas pembakaran tersebut. Menurutnya, terdapat perbedaan antara pembakaran yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu dan aktivitas masyarakat yang awalnya hanya bermaksud membersihkan sampah, tetapi kemudian api tidak terkendali.
“Kita juga melihat kondisi masyarakatnya, apakah memang mempunyai niat untuk membakar dengan tujuan tertentu atau mungkin masyarakat yang hanya membersihkan sampah, kemudian terbakar,” lanjutnya.
Terkait ancaman sanksi bagi pelaku, Bonifasius menyebut penerapan pasal akan disesuaikan dengan jenis perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Apabila kebakaran menyebabkan pencemaran lingkungan atau kerusakan habitat, penanganan hukumnya dapat berbeda dengan perkara pembakaran yang memiliki dampak lain. Karena itu, penyidik perlu melihat secara menyeluruh kondisi dan dampak kebakaran sebelum menentukan ketentuan hukum yang diterapkan.
“Kalau kasus ini kebakarannya mengakibatkan pencemaran lingkungan atau mungkin rusaknya habitat, tentunya penerapan pasalnya akan lebih berbeda-beda lagi,” imbuhnya.
Ia menambahkan, apabila kebakaran terjadi di wilayah perkebunan, penyidik juga akan melakukan pendalaman lebih lanjut untuk mengetahui kondisi dan kemungkinan pelanggaran yang terjadi. Menurutnya, setiap perkara harus ditangani berdasarkan fakta di lapangan sehingga penerapan hukum tidak dilakukan secara seragam.
“Kalau ditanya terkait penerapan hukum atau prosesnya, itu tergantung dengan perkara atau permasalahan yang terjadi,” pungkasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Ramli
