TARAKAN – Penanganan laporan dugaan penghinaan Pancasila di Kota Tarakan masih terus bergulir. Kepolisian saat ini masih mendalami perkara tersebut dengan memeriksa keterangan ahli dan memperkuat bukti sebelum menentukan kelanjutan proses hukum, termasuk kemungkinan penetapan tersangka.
Kapolres Tarakan, AKBP Bonifasius Rumbewas, S.I.K., mengungkapkan sejauh ini penyidik telah memeriksa dua saksi ahli. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan unsur-unsur pidana dalam pernyataan yang dipersoalkan, sekaligus memperkuat dasar hukum sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.
“Sejauh ini sudah ada dua saksi ahli yang diperiksa dan kita butuh memperkuat lagi beberapa pernyataan yang mungkin masih perlu dikonfirmasi,” ungkapnya.
Adapun ahli yang telah dilibatkan di antaranya ahli bahasa dan ahli pidana. Penyidik masih melakukan pendalaman terhadap sejumlah aspek, termasuk penggunaan bahasa dan konteks pernyataan yang disampaikan dalam orasi. Namun, AKBP Bonifasius belum bersedia mengungkapkan secara terperinci identitas maupun asal para ahli karena berkaitan dengan teknis penyidikan.
“Ahli bahasa, ahli pidana ada, kemudian ada ahli yang nanti kita lihat terkait dengan tata bahasa,” jelasnya.
Menurutnya, penyidik juga perlu memastikan pihak yang mengucapkan pernyataan tersebut serta keterlibatan orang-orang yang mengikuti ucapan tersebut. Hal ini penting agar penanganan perkara dilakukan berdasarkan peran masing-masing, bukan dengan menyamaratakan seluruh pihak yang berada dalam situasi tersebut.
“Karena pengucapannya itu diucapkan oleh satu orang dan diikuti oleh beberapa orang, artinya pendapat-pendapat itu harus kita konfirmasi betul,” terangnya.
AKBP Bonifasius menegaskan, proses penanganan perkara tidak dilakukan berdasarkan perintah pimpinan kepolisian, melainkan melalui hasil penyidikan dan kecukupan alat bukti. Dengan demikian, keputusan untuk melanjutkan atau meningkatkan status perkara harus didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur hukum pidana.
“Untuk membuktikan terbukti atau tidaknya, sah atau tidaknya, atau dapat ditingkatkan ke penyidikan, itu bukan berdasarkan perintah Kapolres, tetapi berdasarkan hasil penyidikan dan bukti-bukti yang cukup,” tegasnya.
Ia juga membantah adanya upaya kriminalisasi terhadap pihak yang dilaporkan. Menurutnya, kepolisian tetap mengedepankan profesionalitas dalam menangani perkara tersebut. Apabila hasil pemeriksaan tidak menemukan bukti yang cukup, proses hukum tidak akan dipaksakan untuk berlanjut.
“Tidak ada kriminalisasi sama sekali. Sementara berjalan, kalau memang tidak terbukti kita tutup,” katanya.
Terkait kemungkinan penetapan tersangka, Kapolres menyebut penyidik masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan pendalaman. Apabila seluruh bukti telah dinilai cukup, pihaknya akan melakukan gelar perkara untuk menentukan peningkatan status hukum pihak yang dilaporkan.
“Kalau sudah dapat kita yakinkan untuk kita naikkan statusnya sebagai tersangka, kita akan gelarkan dan naikkan status tersangka untuk langsung diikat penyidikan,” imbuhnya.
Dalam perkembangannya, persoalan penanganan laporan ini juga menjadi salah satu tuntutan mahasiswa dalam aksi beberapa waktu lalu. Mahasiswa meminta kepolisian tidak melakukan diskriminasi terhadap aktivis-aktivis yang berhadapan dengan proses hukum, termasuk dalam penanganan laporan dugaan penghinaan Pancasila tersebut.
Selain perkara dugaan penghinaan Pancasila, terdapat pula laporan lain yang berkaitan dengan dugaan doxing. AKBP Bonifasius menjelaskan, kedua persoalan tersebut menjadi bagian dari hal yang disoroti dalam penyampaian aspirasi mahasiswa. Ia memastikan kepolisian terbuka apabila masyarakat ingin mengetahui perkembangan penanganan perkara melalui koordinasi dengan pihak penyidik.
“Terkait proses penanganan ini kami terbuka. Silakan, bila memang ingin mengetahui lebih dalam terkait teknis, nanti kita sama-sama berkoordinasi,” tuturnya.
Kapolres juga menanggapi rumor mengenai kemungkinan adanya tukar guling dalam penanganan perkara tersebut. Ia menegaskan bahwa proses yang berjalan saat ini murni berkaitan dengan kebutuhan teknis penyidikan dan pendalaman alat bukti, bukan sebagaimana isu yang berkembang.
“Itu mungkin rumor, saya juga tidak tahu berpikir sampai ke sana. Padahal tidak sejauh itu proses penanganan perkara ini,” pungkasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Ramli
