benuanta.co.id, NUNUKAN – Penggunaan dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran (TA) 2026 menjadi perhatian Komisi II DPRD Nunukan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan anggaran yang disalurkan kepada organisasi kepemudaan, olahraga, rekreasi masyarakat, dan pembinaan generasi muda benar-benar berjalan sesuai peruntukan dan memberi dampak bagi masyarakat.
Evaluasi tersebut dibahas dalam rapat kerja bersama Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Nunukan serta lembaga penerima hibah di Ruang Rapat Ambalat I DPRD Nunukan, Rabu (12/8/2026).
Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, mengatakan pengawasan tidak cukup hanya melihat besaran anggaran yang telah terserap. DPRD juga ingin mengetahui sejauh mana program yang dibiayai hibah telah berjalan dan manfaat yang dihasilkan.
“Rapat ini penting untuk melihat dan memetakan realisasi penggunaan dana hibah APBD secara transparan, sehingga kita bisa mengukur efektivitas anggaran yang dikelola oleh masing-masing lembaga,” ujar Andi Fajrul.
Dalam rapat tersebut, Kepala Disbudporapar Nunukan H. Surai terlebih dahulu memaparkan realisasi anggaran hingga triwulan kedua 2026. Disbudporapar mengelola 11 program dengan total 23 kegiatan.
Dari pagu anggaran sebesar Rp19,86 miliar, realisasi hingga triwulan kedua mencapai Rp8,18 miliar atau sekitar 41,23 persen. “Pagu anggaran Disbudporapar tercatat sebesar Rp19.862.761.057. Hingga triwulan kedua, realisasi anggaran telah mencapai Rp8.189.935.053 atau sekitar 41,23 persen,” sebut H. Surai.
Pembahasan kemudian mengarah pada penggunaan dana hibah oleh masing-masing lembaga penerima. KORMI Nunukan menjadi salah satu yang memaparkan realisasi dan program yang telah dijalankan.KORMI menerima hibah sebesar Rp1,69 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp1,55 miliar telah dicairkan, sedangkan sekitar Rp135,46 juta masih tersisa.
Anggaran tersebut digunakan untuk pembinaan Induk Organisasi Olahraga (Inorga), sport festival, hingga program Minggu Bugar. KORMI juga menyiapkan dukungan bagi lebih dari 20 Inorga dengan anggaran sekitar Rp600 juta.
Program olahraga masyarakat dan olahraga tradisional turut menjadi perhatian dalam rapat. DPRD melihat sejumlah cabang memiliki peluang untuk dikembangkan lebih luas, salah satunya olahraga memanah yang dinilai berpotensi menarik minat masyarakat hingga dari luar daerah.
Dari bidang kepemudaan, KNPI Nunukan melaporkan menerima dana hibah sebesar Rp400 juta dengan realisasi sekitar 60 persen. Persoalan yang disampaikan bukan hanya terkait penggunaan anggaran, tetapi juga kebutuhan memperluas pembinaan pemuda hingga ke tingkat kecamatan.
Dengan wilayah Nunukan yang mencakup 21 kecamatan, KNPI mengusulkan peningkatan dana hibah menjadi Rp800 juta agar program pembinaan dapat menjangkau lebih banyak pemuda.
Usulan tersebut menjadi bahan pembahasan Komisi II. Namun, DPRD menegaskan peningkatan anggaran tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku.
“Yang kita lihat bukan hanya berapa anggaran yang terserap, tetapi juga apa manfaat yang dihasilkan. Anggaran harus mampu mendukung kegiatan kepemudaan, olahraga masyarakat, pembinaan atlet, serta pembentukan karakter generasi muda,” tegas Fajrul.
Sementara itu, KONI Nunukan menerima dana hibah sebesar Rp3,1 miliar. Dalam laporan yang disampaikan, realisasi belanja hibah tahap kedua mencapai Rp2,826 miliar.Dukungan tersebut diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pembinaan cabang olahraga dan peningkatan prestasi atlet. Komisi II meminta pengelolaannya tetap dilakukan secara akuntabel serta sesuai dengan peruntukan hibah.
Hal serupa juga disampaikan kepada Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Nunukan yang menerima dana hibah sebesar Rp700 juta. Dalam pemaparannya, Pramuka Nunukan menyampaikan bahwa anggaran tersebut masih belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan seluruh program kerja. Salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian ialah pembangunan gedung sekretariat tetap.
Hingga kini, Pramuka Nunukan belum memiliki gedung sekretariat sendiri yang dapat menunjang aktivitas organisasi dan pembinaan generasi muda secara berkelanjutan. Kebutuhan tersebut akan menjadi bahan pembahasan DPRD melalui mekanisme penganggaran dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Fajrul menegaskan, evaluasi dana hibah akan menjadi bahan DPRD untuk melihat apakah dukungan anggaran yang diberikan telah memberikan hasil yang sepadan dengan tujuan program.
“Anggaran harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, evaluasi seperti ini penting untuk melihat capaian, kendala, sekaligus kebutuhan masing-masing lembaga,” pungkasnya. (*)
Reporter: Novita A.K
Editor: Endah Agustina
