benuanta.co.id, NUNUKAN – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nunukan merilis publikasi Keadaan Angkatan Kerja Kabupaten Nunukan 2025 yang memotret kondisi ketenagakerjaan daerah berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025.
Rilis tersebut menggambarkan dinamika pasar kerja di wilayah perbatasan, mulai dari tingkat partisipasi angkatan kerja hingga karakteristik pengangguran.
Kepala BPS Kabupaten Nunukan, Iskandar Ahmaddien, mengatakan data ketenagakerjaan menjadi instrumen penting dalam membaca arah pembangunan ekonomi daerah, khususnya yang berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja.
“Data ketenagakerjaan bukan sekadar angka statistik, tetapi cerminan kondisi riil masyarakat dalam mengakses pekerjaan dan berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi. Informasi ini penting sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran,” ujar Iskandar.
Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Nunukan hingga Agustus 2025 tercatat 164.363 orang. Dari jumlah tersebut, 53,37 persen atau 87.725 orang merupakan laki-laki, sedangkan 46,63 persen atau 76.638 orang adalah perempuan. Secara geografis, penduduk usia kerja masih didominasi masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan dengan porsi 52,80 persen.
Sementara itu, jumlah angkatan kerja pada 2025 tercatat 118.765 jiwa, turun 2.434 jiwa dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 121.199 jiwa. Dari komposisi tersebut, angkatan kerja laki-laki masih mendominasi dengan jumlah 77.138 orang, hampir dua kali lipat dibanding perempuan yang tercatat 41.627 orang.
Adapun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Nunukan berada di angka 72,26 persen. Meski demikian, kesenjangan partisipasi berdasarkan gender masih cukup lebar. TPAK laki-laki tercatat 87,93 persen, sedangkan perempuan berada di level 54,31 persen.
Di sisi lain, indikator pengangguran di Kabupaten Nunukan menunjukkan kondisi yang relatif terkendali. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2025 tercatat sebesar 2,61 persen. Jika dirinci, TPT di kawasan perkotaan mencapai 3,77 persen, sementara di wilayah perdesaan lebih rendah, yakni 1,40 persen.
Menurut Iskandar, rendahnya tingkat pengangguran di pedesaan menjadi catatan penting untuk melihat struktur ekonomi daerah secara lebih mendalam.
“Fenomena ini menunjukkan adanya karakteristik pasar kerja yang berbeda antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Ini bisa menjadi bahan evaluasi bersama, terutama dalam menyusun kebijakan ekonomi yang inklusif dan mampu membuka peluang kerja yang lebih luas,” jelasnya.
BPS juga mencatat mayoritas penduduk yang bekerja di Nunukan berasal dari kelompok usia produktif atau usia prima 25–54 tahun, dengan persentase 67,95 persen. Sementara pekerja usia muda 15–24 tahun berkontribusi 16,84 persen, dan pekerja berusia 55 tahun ke atas mencapai 15,21 persen.
Tak hanya itu, sebanyak 28,88 persen penduduk usia kerja masuk kategori bukan angkatan kerja. Kelompok ini didominasi masyarakat yang mengurus rumah tangga (19,12 persen), bersekolah (6,83 persen), dan aktivitas lainnya.
Pada kelompok perempuan, persentase yang memilih fokus mengurus rumah tangga mencapai 35,88 persen, jauh lebih tinggi dibanding laki-laki yang hanya 2,35 persen.
Iskandar berharap data ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih efektif.
“Kami berharap publikasi ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pemangku kepentingan untuk merancang program pembangunan yang mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, produktif, dan berkualitas bagi masyarakat Nunukan,” tutupnya. (*)
Reporter: Novita A.K
Editor: Ramli
