benuanta.co.id, NUNUKAN – Pernyataan anggota DPRD Nunukan, Syafrudin yang menyoroti ketidakhadiran sejumlah anggota DPRD dalam sidang paripurna hingga menyebabkan skorsing dua kali, menuai reaksi keras dari anggota DPRD lainnya, khususnya dari Partai NasDem.
Anggota DPRD dari Partai NasDem, Muhammad Mansur, menyayangkan sikap dan pernyataan Syafrudin yang dinilainya tidak pantas dan tidak mencerminkan etika politik yang baik di lingkungan legislatif.
“Syafrudin tidak elok berbicara seperti itu. Kami di Partai NasDem berdiri tegak mengikuti hasil Rakernas yang sejalan dengan Nawa Cita Presiden. Program-program itu akan kami sandingkan dengan visi-misi Bupati Nunukan demi pembangunan yang merata,” tegas Mansur, Kamis (14/8/2025).
Ia menilai, tuduhan yang dilontarkan Syafrudin terkait ketidakhadiran anggota DPRD karena urusan pokok pikiran (pokir) merupakan bentuk tudingan sepihak yang tidak mencerminkan keharmonisan dalam lembaga legislatif.
“Jangan munafik lah, kalau bicara soal pokir. Coba lihat dulu ke Dapil 4, apakah Syafrudin pernah turun langsung ke wilayah seperti Krayan atau Kabudaya. Lihat infrastruktur di sana, sekolah, kesehatan, dan akses lainnya masih jauh dari layak. Dana bagi hasil pun sangat kecil,” tambahnya.
Mansur juga mengecam tindakan Syafrudin yang merupakan bagian dari Badan Kehormatan DPRD. Ia menuntut agar Syafrudin segera meminta maaf secara terbuka.
“Saya minta Syafrudin minta maaf kepada Partai NasDem dalam waktu 3×24 jam. Ini menyangkut marwah partai kami. Jangan asal tuduh tanpa memahami realitas lapangan,” ujarnya dengan tegas.
Dalam keterangannya, Mansur menekankan bahwa pihaknya memperjuangkan agar anggaran pembangunan dialokasikan secara adil dan merata, khususnya untuk wilayah perbatasan seperti Dapil 4.
“Tujuan kami membangun Kabupaten Nunukan ini harus merata. Harusnya 45 persen anggaran itu dialokasikan ke Dapil 4, karena kondisi wilayah kami yang paling tertinggal. Kami perjuangkan itu habis-habisan,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Mansur mengimbau agar anggota DPRD saling menjaga etika dan keharmonisan, serta menghindari pernyataan yang berpotensi menimbulkan perpecahan.
“Belajarlah politik yang santun. Di DPRD kita harus saling menghormati, bukan saling menuduh. Kita di sini untuk membangun Nunukan, bukan menjatuhkan satu sama lain,” pungkasnya. (*)
Reporter: Darmawan
Editor: Yogi Wibawa
