BULUNGAN – Jumlah peserta didik asal Kalimantan Utara (Kaltara) yang diterima di SMA Unggul Garuda Bulungan pada penerimaan sebelumnya masih menjadi perhatian. Dari kuota yang tersedia, jumlah siswa daerah yang berhasil masuk disebut belum sesuai harapan.
Menghadapi penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2027/2028, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara mulai menggencarkan sosialisasi dan pendampingan bagi pelajar kelas 9 SMP maupun Madrasah Tsanawiyah (MTs).
Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang, mengakui jumlah peserta didik asal Kaltara yang diterima pada tahun sebelumnya masih sedikit. Ia menyebut jumlahnya sekitar 12 orang. “Ini penerimaan yang kedua kalinya. Kita berharap tidak seperti tahun lalu, hanya 12 orang peserta didik yang diterima dari Provinsi Kaltara,” ujarnya, Rabu (4/11/206).
Sedikitnya jumlah siswa yang diterima menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan, terutama dalam menjangkau calon peserta didik yang belum mendapatkan informasi maupun persiapan menghadapi seleksi. Sebab, sosialisasi tidak cukup hanya dilakukan di sekolah-sekolah perkotaan, tetapi juga harus menjangkau daerah terpencil dan perbatasan.
Zainal mengatakan, penyebaran informasi terus dilakukan melalui sekolah SMP dan MTs di seluruh Kaltara. Pemerintah juga melibatkan tim untuk memberikan pendampingan kepada calon peserta didik.
“Kita terus menginformasikan ke sekolah-sekolah SMP se-Kalimantan Utara maupun MTs melalui Kemenag, supaya lebih banyak yang hadir mengikuti sosialisasi dan pendampingan,” katanya.
Namun, jangkauan sosialisasi ke wilayah perbatasan juga menjadi tantangan tersendiri. Gubernur menyebut tim akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk melaksanakan kegiatan serupa di daerah masing-masing.
“Untuk wilayah terpencil seperti perbatasan, nanti tim melalui kabupaten. Sudah ada di kabupaten-kabupaten untuk melaksanakan kegiatan yang sama,” ungkapnya.
Dengan kuota penerimaan sebanyak 80 siswa, muncul harapan agar kesempatan bagi putra-putri Kaltara bisa lebih besar. Meski demikian, kuota tersebut tidak secara khusus diperuntukkan bagi siswa daerah karena peserta dari seluruh Indonesia juga memiliki kesempatan mengikuti seleksi.
“Harapan saya semuanya putra-putri kita, tapi tidak menutup kemungkinan juga putra-putri dari seluruh wilayah Indonesia untuk bersekolah di sini,” jelasnya.
Di sisi lain, proses seleksi juga menjadi perhatian agar tidak menimbulkan persoalan dalam penerimaan siswa baru. Gubernur menegaskan seluruh tahapan harus berjalan transparan dan akuntabel sesuai ketentuan pemerintah pusat.
“Aturan dari Kemendikti itu harus melalui seleksi yang transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Pemprov Kaltara mengaku menyiapkan tim monitoring untuk mengawasi proses seleksi. Pengawasan ini diperlukan agar penerimaan benar-benar berdasarkan hasil seleksi, bukan karena kedekatan atau adanya pihak yang menitipkan calon peserta didik.
“Kita ada tim monitoring untuk memantau kegiatan seleksi ini,” pungkasnya. (*)
Reporter: Alvianita
Editor: Ramli
