TARAKAN – Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Wilayah Kota Tarakan mengakui masih terdapat ketimpangan distribusi tenaga pendidik di sejumlah sekolah. Kondisi tersebut terlihat dari adanya mata pelajaran yang kekurangan guru, sementara di sekolah lain terdapat tenaga pendidik yang memiliki beban mengajar cukup tinggi.
Kepala Cabang Disdikbud Kaltara Wilayah Tarakan, Mustari, S.Pd., M.Pd., mengungkapkan pemetaan kebutuhan guru sebenarnya telah dilakukan melalui analisis kebutuhan tenaga pendidik. Dari hasil pemetaan tersebut, masih ditemukan sejumlah mata pelajaran yang membutuhkan tambahan guru di sekolah tertentu.
“Kita kan punya analis kebutuhan guru. Jadi memang ada mata pelajaran itu yang kurang,” ungkapnya, Rabu (4/11/2026).
Menurut Mustari, kondisi kekurangan guru dapat dilihat dari beban mengajar tenaga pendidik yang telah melampaui kebutuhan normal. Ia menyebut terdapat guru yang harus memenuhi beban mengajar hingga lebih dari 40 jam dalam satu minggu. Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator perlunya penambahan tenaga pendidik.
“Seorang guru itu kan saya kira maksimal mengajar 40 jam. Nah, ada guru kita yang melebihi itu. Artinya, kalau sudah melebihi, mestinya di situ ada penambahan guru,” jelasnya.
Namun, pemenuhan kebutuhan guru saat ini tidak semudah sebelumnya. Jika dahulu sekolah masih memiliki peluang mengatasi kekurangan tenaga pendidik melalui pengangkatan guru tidak tetap atau honorer, sekarang mekanisme tersebut tidak lagi dapat dilakukan secara leluasa. Karena itu, pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik harus menunggu kebijakan dan peluang rekrutmen dari pemerintah daerah.
“Kalau dulu masih memungkinkan mengangkat guru tidak tetap atau guru-guru honorer, gampang tertangani. Tapi saat ini kan tidak diperbolehkan lagi,” bebernya.
Untuk sementara, Mustari menilai sekolah masih berupaya mengatasi kekurangan tersebut dengan memaksimalkan tenaga pendidik yang tersedia. Meski kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, kondisi tersebut berpotensi menambah beban kerja guru, terutama di sekolah yang memiliki keterbatasan tenaga pengajar.
“Teman-teman di sekolah itu juga masih bisa mengatasi. Masih jalan, cuma memang kasihan gurunya, apalagi yang mengajar pagi sampai sore,” katanya.
Ia menyebut kekurangan tenaga pendidik tidak hanya terjadi pada satu mata pelajaran. Beberapa bidang yang masih membutuhkan perhatian di antaranya seni budaya dan bimbingan konseling (BK), termasuk sejumlah mata pelajaran kejuruan di sekolah tertentu. Namun, ia belum dapat memastikan jumlah pasti kekurangan guru karena data rinci berada dalam sistem pendataan guru dan tenaga kependidikan (GTK).
“Mapelnya secara umum, misalnya seni budaya, kemudian BK itu lumayan. Beberapa mata pelajaran kejuruan juga,” paparnya.
Sebagai salah satu upaya mengatasi ketimpangan tersebut, Cabang Disdikbud Kaltara Wilayah Tarakan tengah mengupayakan redistribusi guru. Skema ini dilakukan dengan mengusulkan pemindahan tenaga pendidik dari sekolah yang dinilai memiliki kelebihan guru ke sekolah lain yang masih membutuhkan tenaga pengajar sesuai mata pelajaran.
“Kita mencoba untuk mudah-mudahan memungkinkan, melakukan redistribusi. Yang berlebih di sekolah tertentu kita ajukan untuk sekolah yang memang masih membutuhkan guru mata pelajaran,” imbuhnya
Meski demikian, kewenangan Cabang Disdikbud dalam proses tersebut masih sebatas melakukan pemetaan dan mengajukan usulan. Keputusan terkait redistribusi tenaga pendidik berada pada instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan kepegawaian, khususnya Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
“Kalau kami kewenangannya sampai usulan. Nanti keputusan redistribusi atau pengusulan itu ada di Dinas Pendidikan, kemudian keputusan dari BKD,” terangnya.
Mustari berharap upaya pemerataan tenaga pendidik dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi ketimpangan kebutuhan guru antarsekolah di Tarakan. Dengan distribusi yang lebih merata, beban mengajar guru di sekolah yang selama ini kekurangan tenaga pendidik diharapkan dapat berkurang, sekaligus menjaga keberlangsungan proses pembelajaran.
“Kita berupaya mengusulkan agar yang berlebih di sekolah tertentu bisa ditempatkan di sekolah yang masih membutuhkan mata pelajaran tersebut,” pungkasnya. (adv)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Ramli
