benuanta.co.id, TARAKAN – Pengembangan sumber daya manusia di Kalimantan Utara (Kaltara) masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam pemerataan akses pendidikan, keterbatasan infrastruktur, kesenjangan antarwilayah, serta kemampuan fiskal daerah. Kondisi geografis Kaltara yang luas dan berbatasan langsung dengan negara lain membuat peningkatan kualitas pendidikan harus dilakukan melalui kerja sama lintas sektor dan dukungan pemerintah pusat.
Hal tersebut disampaikan Ketua Tenaga Ahli Gubernur Kalimantan Utara, Prof. Dr. Ing. Ir. Daud Nawir, S.T., M.T., dalam Forum Konsultasi Publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltara Tahun 2026 di Tarakan. Ia menjelaskan bahwa Tenaga Ahli Gubernur bertugas memberikan masukan kepada gubernur, wakil gubernur, serta organisasi perangkat daerah dalam merumuskan dan mengawal pembangunan.
“Dasar kami bekerja adalah rencana pembangunan jangka menengah daerah,” ungkapnya.
Daud menyebut arah pengembangan SDM Kaltara tidak dapat dilepaskan dari target pembangunan daerah dan cita-cita Indonesia Emas 2045. Menurutnya, pembangunan manusia harus diarahkan untuk menghasilkan masyarakat yang berkualitas, memiliki kemampuan beradaptasi, serta mampu menghadapi perubahan ekonomi dan teknologi.
“Kita harus menghasilkan SDM berkualitas dan adaptif,” katanya.
Ia menerangkan, pembangunan Kaltara memiliki peluang strategis karena daerah ini berada di kawasan perbatasan dan jalur penting Asia-Pasifik. Posisi tersebut dapat menjadi modal untuk mengembangkan ekonomi, industri, pendidikan, dan tenaga kerja lokal. Namun, peluang tersebut harus diikuti dengan peningkatan kapasitas masyarakat agar tidak hanya menjadi penonton ketika investasi masuk ke daerah.
“Kita tidak lagi hanya berbicara tentang nasional, tetapi juga tentang kawasan Asia-Pasifik,” tuturnya.
Dalam konteks pendidikan, Daud menegaskan, pengembangan SDM harus dilakukan secara kolaboratif. Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi juga melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, perguruan tinggi, dunia usaha, serta organisasi perangkat daerah lainnya.
“Dulu Dinas Pendidikan saja yang bekerja, sekarang harus dilakukan melalui kolaborasi,” ucapnya.
Ia mencontohkan pembangunan dan pengembangan sejumlah satuan pendidikan yang melibatkan kementerian berbeda. Sekolah Rakyat berada dalam koordinasi Kementerian Sosial, sedangkan program pendidikan lainnya melibatkan kementerian dan lembaga sesuai dengan bidang masing-masing. Karena itu, setiap pihak perlu membangun kerja sama agar program pendidikan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Masing-masing OPD akan berkolaborasi,” singkatnya.
Daud juga mengingatkan, peningkatan kualitas SDM Kaltara harus memperhatikan ketimpangan pembangunan antarwilayah. Berdasarkan data yang dipaparkannya, Indeks Pembangunan Manusia Kaltara pada 2024 berada di angka sekitar 73,51. Angka tersebut menunjukkan adanya kemajuan, tetapi masih menjadi tantangan karena kualitas pembangunan manusia di sejumlah wilayah belum merata.
“Ini tantangan buat kita bagaimana meningkatkan IPM,” bebernya.
Menurutnya, persoalan pendidikan di wilayah perbatasan masih dipengaruhi oleh keterbatasan transportasi, kondisi geografis, sulitnya akses jalan, keterisolasian wilayah, serta minimnya jaringan internet. Hambatan tersebut menyebabkan sebagian anak belum memperoleh kesempatan pendidikan yang setara dengan masyarakat di kawasan perkotaan.
“Akses pendidikan terhambat oleh keterbatasan transportasi, medan yang sulit, dan minimnya jangkauan internet,” jelasnya.
Daud menerangkan, rata-rata lama sekolah masyarakat Kaltara masih berada di kisaran 9,44 tahun. Kondisi itu menunjukkan bahwa sebagian masyarakat hanya menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMP. Persoalan tersebut dinilai perlu segera ditangani karena pendidikan menjadi salah satu fondasi utama dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja daerah.
“Kalau SD enam tahun, berarti anak-anak kita hanya sampai SMP,” terangnya.
Kesenjangan tersebut juga terlihat di wilayah kabupaten dan perbatasan. Daud menyebut terdapat daerah yang rata-rata lama sekolahnya hanya sekitar 8,4 tahun. Menurutnya, fakta tersebut tidak boleh dipandang sebagai bahan perdebatan, melainkan harus dijadikan dasar untuk menyusun kebijakan pendidikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah.
“Fakta ini harus kita selesaikan bersama,” sebutnya.
Ia menilai pembangunan infrastruktur memiliki hubungan langsung dengan peningkatan kualitas SDM. Jalan, jembatan, transportasi, dan jaringan komunikasi menjadi kebutuhan penting agar anak-anak di wilayah terpencil dapat menjangkau sekolah, sementara guru dan tenaga pendidikan dapat menjalankan tugasnya secara lebih optimal.
“Konektivitas harus dipastikan untuk mendukung pengembangan SDM,” tegasnya.
Daud turut menyinggung persoalan pembangunan jalan di wilayah perbatasan yang kerap terkendala pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Menurutnya, terdapat ruas jalan yang dibutuhkan masyarakat, tetapi belum dapat segera ditangani karena masuk dalam kewenangan pemerintah pusat.
“Jalan yang dibutuhkan masyarakat ternyata merupakan kewenangan nasional,” ucapnya.
Keterbatasan anggaran juga menjadi tantangan tersendiri dalam mempercepat pembangunan pendidikan dan infrastruktur. Daud mengatakan efisiensi anggaran menyebabkan ruang fiskal daerah semakin terbatas, sehingga pemerintah daerah perlu memperkuat komunikasi dan kerja sama dengan kementerian terkait untuk memperoleh dukungan program.
“Kita harus mampu membangun hubungan yang baik dengan kementerian,” katanya.
Ia menjelaskan, dukungan pemerintah pusat dapat dilakukan melalui berbagai program, termasuk revitalisasi satuan pendidikan. Program tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki gedung sekolah, menyediakan sarana dan prasarana, serta meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan.
“Revitalisasi membantu pengadaan dan perbaikan gedung sekolah,” ujarnya.
Selain pendidikan umum, Daud menekankan pentingnya penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja. Menurutnya, lulusan sekolah menengah maupun perguruan tinggi harus memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri yang berkembang di Kaltara. Pendidikan tidak cukup hanya menghasilkan lulusan yang memiliki ijazah, tetapi juga harus membekali mereka dengan kemampuan praktis.
“Kita harus mempersiapkan SDM untuk mengisi peluang kerja,” imbuhnya.
Daud menyebut keberadaan kawasan industri dan investasi di Kaltara harus diikuti dengan kesiapan tenaga kerja lokal. Jika tidak dipersiapkan sejak dini, peluang kerja yang muncul justru berpotensi diisi oleh tenaga kerja dari luar daerah. Karena itu, pendidikan vokasi, pelatihan, penguasaan teknologi, dan keterampilan bahasa asing perlu diperkuat.
“Jangan sampai usaha-usaha besar yang masuk justru diisi oleh orang dari luar,” tuturnya.
Dalam pengembangan keterampilan, ia juga menilai penguasaan bahasa asing menjadi salah satu kebutuhan penting. Hal tersebut berkaitan dengan meningkatnya hubungan ekonomi dan investasi dengan negara-negara lain, termasuk Tiongkok. Penguasaan bahasa asing dinilai dapat memperbesar peluang lulusan Kaltara untuk memasuki pasar kerja regional maupun internasional.
“Peluang kerja kita banyak berkaitan dengan lingkungan asing,” lanjutnya.
Daud turut menyampaikan pentingnya pengembangan sekolah dan pendidikan yang mendukung ekonomi hijau serta ekonomi biru. Menurutnya, konsep tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan potensi Kaltara yang memiliki wilayah daratan, pesisir, laut, dan kawasan perbatasan.
“Kita perlu mengembangkan ekonomi hijau dan ekonomi biru,” bebernya.
Ia juga menyinggung persoalan stunting sebagai bagian dari tantangan pembangunan manusia. Menurutnya, penanganan stunting tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga berhubungan dengan kemampuan kognitif, motivasi belajar, serta kualitas generasi mendatang. Karena itu, persoalan tersebut harus ditangani secara terpadu melalui kerja sama lintas sektor.
“Salah satu target pembangunan manusia adalah menyelesaikan masalah stunting,” singgungnya.
Dalam kesempatan itu, Daud menjelaskan bahwa pemerintah daerah juga perlu memperhatikan keberlanjutan sekolah negeri dan swasta. Pertumbuhan satuan pendidikan baru harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, daya tampung, serta keberlangsungan lembaga pendidikan yang telah ada. Menurutnya, sekolah swasta tetap memiliki peran penting dalam memperluas akses pendidikan.
“Sekolah swasta juga harus dipikirkan keberlanjutannya,” ucapnya.
Ia menegaskan seluruh program pengembangan SDM harus tetap mengacu pada arah pembangunan daerah. Tenaga Ahli Gubernur, kata dia, tidak dapat menjalankan program di luar kerangka rencana pembangunan jangka menengah daerah, tetapi bertugas memastikan kebijakan tersebut dapat diterapkan sesuai kondisi di lapangan.
“Kami tidak boleh melakukan improvisasi di luar RPJMD,” tegasnya.
Daud berharap forum konsultasi publik tersebut dapat menjadi ruang untuk menyamakan pemahaman mengenai tantangan dan peluang pengembangan SDM Kaltara. Masukan dari pemerintah, sekolah, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat dirumuskan menjadi rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti.
“Tugas kami adalah menyosialisasikan isi RPJMD kepada masyarakat,” katanya.
Daud juga turut menegaskan peningkatan kualitas SDM Kaltara membutuhkan kerja sama yang konsisten, perencanaan yang terarah, serta keberanian untuk menyelesaikan persoalan mendasar, terutama akses pendidikan dan konektivitas wilayah. Seluruh upaya tersebut harus diarahkan untuk memperkuat daya saing masyarakat Kaltara menuju Indonesia Emas 2045.
“Semuanya harus mengarah pada Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Ramli
