benuanta.co.id, TARAKAN – Pemerataan kualitas sekolah, kesiapan lulusan menghadapi dunia kerja hingga perlindungan terhadap anak berkebutuhan khusus menjadi sejumlah persoalan yang mengemuka dalam Forum Konsultasi Publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Utara (Kaltara) Tahun 2026.
Forum yang berlangsung di SMA Negeri 1 Tarakan itu menjadi ruang bagi pemerintah dan pemangku kepentingan pendidikan untuk membahas sejumlah persoalan mulai dari Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), pendidikan vokasi hingga pendidikan inklusi.
Mewakili Gubernur Kaltara, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Kaltara, Sanusi, mengungkapkan persoalan pendidikan tidak cukup diselesaikan hanya melalui kebijakan penerimaan murid. Menurutnya, pemerataan kualitas antarsekolah menjadi bagian penting agar masyarakat tidak hanya berkumpul pada sekolah tertentu.
“Jangankan antara negeri dengan swasta, negeri dengan negeri saja masih ada,” ungkapnya, Kamis (10/9/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut membuat sebagian besar orang tua masih menjadikan sekolah negeri sebagai pilihan utama karena menganggap kualitas tenaga pendidik dan fasilitasnya lebih baik. Akibatnya, terjadi persaingan untuk masuk ke sekolah-sekolah tertentu.
“Orang tua itu pasti ingin anaknya masuk ke sekolah yang menurut mereka lebih baik,” jelasnya.
Sanusi juga menyinggung pengalaman penerimaan peserta didik pada sistem sebelumnya. Ia mengaku pernah melihat persoalan ketika sistem zonasi diterapkan sehingga orang tua berupaya mendekatkan alamat tempat tinggal dengan sekolah yang dituju.
“Akhirnya membuat orang tua itu menjadi berbohong karena sistem penerimaannya harus dekat dengan sekolahnya,” bebernya.
Karena itu, pelaksanaan SPMB dinilai perlu dibarengi dengan pemerataan mutu sekolah. Menurut Sanusi, sistem penerimaan akan sulit benar-benar adil apabila kualitas sekolah masih memiliki perbedaan yang cukup jauh.
Selain persoalan SPMB, Sanusi menilai pendidikan Kaltara juga harus diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan. Pendidikan vokasi dinilai penting agar anak tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga mampu menghasilkan sesuatu secara mandiri.
“Yang tak kalah penting juga agar bagaimana anak-anak kita punya keterampilan,” imbuhnya.
Ia menilai kebiasaan peserta didik yang memilih membeli hasil pekerjaan atau tugas dapat mengurangi kesempatan mereka untuk mengembangkan kreativitas. Menurutnya, proses mengerjakan sebuah karya justru menjadi bagian penting dari pembelajaran.
“Anak-anak kita harus punya keterampilan, kreativitas dan imajinasi,” lanjutnya.
Perkembangan teknologi digital juga diminta tidak membuat peserta didik kehilangan kemampuan berpikir dan memecahkan persoalan. Sanusi mengingatkan bahwa teknologi seharusnya digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran, bukan sebagai pengganti proses berpikir.
“Digital itu hanyalah proses sebagai pengantar, bukan proses menyelesaikan masalah,” katanya.
Ia juga mengingatkan peserta didik agar tidak menerima seluruh informasi dari mesin pencari begitu saja. Menurutnya, informasi di internet belum tentu sesuai dengan fakta maupun ketentuan yang berlaku. “Di Google itu tidak semuanya benar,” singkatnya.
Dalam pendidikan inklusi, Sanusi meminta sekolah tidak sekadar menerima peserta didik berkebutuhan khusus berdasarkan kuota, tetapi juga memastikan kesiapan layanan setelah mereka diterima. Setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda sehingga pendekatan pembelajarannya tidak bisa disamaratakan.
“Ketika mereka diterima, penanganannya jangan disamakan begitu saja dengan anak-anak biasa,” tegasnya.
Kondisi geografis Kaltara yang terdiri dari wilayah daratan hingga kepulauan juga menjadi tantangan tersendiri. Menurut Sanusi, pemerataan pendidikan harus memperhitungkan kondisi daerah seperti Bunyu, Sembatik hingga wilayah Semanggaris yang memiliki karakteristik dan akses berbeda.
“Bagaimana kalau di Pulau Bunyu, Pulau Sembatik, wilayah Semanggaris dan wilayah Kalimantan daratan?” ujarnya.
Perhatian juga diarahkan kepada anak-anak yang pernah mengalami kekerasan. Sanusi menilai sekolah harus mampu memberikan perlindungan dan pendampingan, termasuk terhadap kondisi mental anak agar mereka dapat kembali mengikuti pendidikan dengan baik.
“Anak-anak yang sudah mengalami kekerasan juga harus dilindungi, termasuk jiwa dan mentalnya,” bebernya.
Berbagai persoalan tersebut menurut Sanusi perlu menghasilkan rekomendasi konkret, bukan hanya menjadi bahan diskusi selama forum berlangsung. Masukan dari sekolah, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi hingga pemangku kepentingan lainnya dinilai penting untuk memperbaiki kebijakan pendidikan.
“Mudah-mudahan dalam konsultasi publik ini ada rekomendasi-rekomendasi yang dapat kita ambil,” harapnya.
Sanusi juga berharap pembahasan dalam forum dapat memperkuat arah kebijakan pendidikan Kaltara sehingga sekolah tidak hanya menghasilkan peserta didik yang unggul secara akademik, tetapi juga memiliki keterampilan dan mampu beradaptasi dengan kehidupan setelah lulus.
“Kita inginkan anak-anak pintar, tetapi dia tahu kerja dan dia bisa,” pungkasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Ramli
