benuanta.co.id, TARAKAN – Pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan di Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi perhatian dalam Forum Konsultasi Publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026 yang digelar di Aula Rakyat IV SMA Negeri 1 Tarakan, Kamis (10/9/2026). Forum tersebut mengusung tema “Mewujudkan Layanan Pendidikan yang Berkeadilan dan Berkualitas melalui SPMB yang Transparan, Penguatan Vokasi serta Pendidikan Inklusi”.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Disdikbud Kaltara, Hasanuddin, S.Pd., M.Si., mengungkapkan, forum konsultasi publik menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan terkait penyelenggaraan layanan pendidikan.
“Forum konsultasi publik ini dilaksanakan sebagai wadah dialog antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam rangka memperoleh masukan terhadap penyelenggaraan pelayanan pendidikan,” ungkapnya.
Menurutnya, masukan dari masyarakat diperlukan untuk memperkuat kualitas, pemerataan, keterjangkauan, dan aksesibilitas pelayanan pendidikan bagi seluruh masyarakat Kaltara.
“Kita ingin terus meningkatkan kualitas, pemerataan, keterjangkauan dan aksesibilitas pelayanan pendidikan bagi seluruh masyarakat,” katanya.
Hasanuddin memaparkan, pelaksanaan forum tersebut berlandaskan sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
Selain itu, pelaksanaannya juga berkaitan dengan ketentuan mengenai Forum Konsultasi Publik, SPMB, pendidikan vokasi, pendidikan inklusi, serta Peraturan Daerah Kaltara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
“Dasar pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,” paparnya.
Ia menyebut forum tersebut dilaksanakan pada 7-10 September 2026 di SMA Negeri 1 Tarakan dan diikuti sekitar 112 peserta. Peserta berasal dari unsur Pemerintah Provinsi Kaltara, DPRD Kaltara, instansi vertikal, pemerintah kabupaten/kota, satuan pendidikan, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, komite sekolah, perwakilan orang tua, dunia usaha dan dunia industri, serta media.
“Forum konsultasi publik ini diikuti kurang lebih 112 orang yang berasal dari berbagai unsur dan pemangku kepentingan pendidikan,” bebernya.
Dalam pelaksanaannya, forum membahas sejumlah materi utama, mulai dari tantangan dan arah pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Kaltara, evaluasi pelaksanaan SPMB, penguatan pendidikan vokasi, hingga penguatan pendidikan inklusi.
“Ada empat materi yang dibahas, yaitu tantangan dan arah pembangunan SDM, evaluasi pelaksanaan SPMB, penguatan pendidikan vokasi dan penguatan pendidikan inklusi,” sebutnya.
Selain itu kegiatan juga diisi dengan sesi dengan diskusi, tanya jawab, dan konsultasi publik untuk merumuskan sejumlah rekomendasi. Hasil rekomendasi tersebut kemudian dibacakan dan dituangkan dalam berita acara sebagai bentuk kesepakatan bersama.
“Selanjutnya akan dilakukan diskusi dan tanya jawab, kemudian dirumuskan rekomendasi, dibacakan hasil rekomendasi dan dilakukan penandatanganan berita acara,” tuturnya.
Hasanuddin mengatakan forum tersebut diharapkan menghasilkan masukan dan aspirasi masyarakat, identifikasi berbagai persoalan dalam pelaksanaan SPMB, masukan untuk peningkatan kualitas pendidikan vokasi, serta rekomendasi terkait penguatan pendidikan inklusi.
“Yang kita harapkan adalah adanya masukan dan aspirasi masyarakat, identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan SPMB serta rekomendasi untuk pendidikan vokasi dan pendidikan inklusi,” imbuhnya.
Ia menegaskan seluruh hasil pembahasan forum diharapkan tidak berhenti sebagai rekomendasi, tetapi menjadi bagian dari perencanaan pendidikan ke depan. Menurutnya, kesepakatan dan komitmen seluruh pihak sangat diperlukan agar kebijakan pendidikan di Kaltara dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kesepakatan dan komitmen bersama ini akan kita kuatkan dalam rencana kerja kita,” tegasnya.
Hasanuddin menegaskan seluruh kebijakan pendidikan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, sehingga pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kaltara. Karena itu, Forum Konsultasi Publik menjadi momentum untuk menghimpun pemikiran, kritik, dan masukan dari masyarakat serta pemangku kepentingan.
“Kalau kami tidak bekerja dan tidak menerima masukan dari Bapak-Ibu, kami bisa bekerja sendiri, tetapi itu bukan yang kami harapkan,” katanya.
Ia berharap seluruh peserta forum dapat memberikan pandangan mengenai langkah yang perlu dilakukan pemerintah dalam menghadapi kebutuhan pendidikan ke depan, termasuk memastikan lulusan sekolah memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
“Inilah yang kami harapkan untuk hari ini, untuk memberi masukan kepada kami apa yang harus kami lakukan dalam proses pendidikan kita ke depan,” pungkasnya. (adv)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Ramli
