benuanta.co.id, TARAKAN – Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara (Kaltara) yang mencapai 4,96 persen pada triwulan II 2026 dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kemandirian ekonomi daerah. Di tengah pertumbuhan yang masih ditopang investasi, sektor pertambangan, serta pengadaan listrik dan gas, Kaltara masih menghadapi persoalan ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah.
Akademisi sekaligus Ekonom Kaltara, Dr. Syaiful Anwar, S.E., M.Si., mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Kaltara secara umum masih berada dalam kondisi baik. Secara kumulatif, ekonomi Kaltara pada semester I 2026 tumbuh 5,09 persen, namun capaian tersebut perlu dilihat lebih jauh dari sisi pemerataan dan ketahanan ekonomi daerah.
“Secara kumulatif semester I 2026 masih bagus, berada di kisaran 5,09 persen,” sebutnya, Ahad (9/8/2026).
Menurut Dr. Syaiful, persoalan yang perlu menjadi perhatian adalah struktur pertumbuhan ekonomi Kaltara yang masih banyak bergantung pada sektor berbasis sumber daya alam. Ketergantungan tersebut membuat perekonomian daerah rentan terhadap perubahan harga komoditas dunia dan kondisi geopolitik global.
“Kita jangan hanya melihat pertumbuhannya, tetapi sektor-sektor lain juga harus diperhatikan,” jelasnya.
Ia menilai sektor pertanian dan peternakan harus mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah daerah. Pasalnya, meskipun Kaltara memiliki potensi pertanian, sejumlah kebutuhan pangan masyarakat masih harus didatangkan dari luar daerah.
“Kita ini kaya di sektor pertanian, tetapi masih lemah di sektor peternakan,” bebernya.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah ketergantungan terhadap pasokan telur dari luar daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum otomatis membuat daerah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri.
“Telur saja masih mengandalkan pasokan dari luar,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu dibenahi karena ketahanan pangan menjadi semakin penting di tengah ketidakpastian global. Apalagi pemerintah pusat saat ini tengah mendorong sektor pertanian untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis yang membutuhkan ketersediaan bahan pangan dari dalam negeri.
“Pemerintah juga harus serius memperhatikan sektor pertanian agar ikut menikmati kesejahteraan,” tegasnya.
Dr. Syaiful menilai penguatan pertanian dan peternakan bukan hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Produksi pangan lokal yang meningkat akan menciptakan aktivitas ekonomi dari hulu hingga hilir dan mengurangi ketergantungan terhadap daerah lain.
“Sektor-sektor lain harus diperkuat supaya kita tidak terlalu sering mengandalkan sektor tambang,” katanya.
Di sisi lain, ia menilai potensi sumber daya alam Kaltara sebenarnya masih sangat besar dan belum seluruhnya digarap secara maksimal. Menurutnya, masuknya investasi perlu diarahkan untuk menciptakan nilai tambah di daerah sekaligus memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar.
“Kita punya sumber daya alam, tetapi belum digali secara masif,” imbunnya.
Ia juga mengingatkan agar investasi yang masuk tidak menimbulkan gejolak sosial. Pemerintah perlu memastikan adanya rasa aman bagi investor sekaligus melibatkan masyarakat dalam aktivitas ekonomi yang muncul dari investasi tersebut.
“Masyarakat juga harus dilibatkan dan ikut mendapatkan manfaat dari investasi,” katanya.
Dr. Syaiful mencontohkan sejumlah proyek besar yang tengah berkembang di Kaltara, seperti Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Mangkupadi dan pembangunan pembangkit listrik tenaga air di Mentarang. Menurutnya, proyek tersebut harus memberikan efek berganda terhadap perekonomian lokal melalui penyerapan tenaga kerja, keterlibatan UMKM, hingga tumbuhnya kegiatan ekonomi baru.
“Proyek-proyek itu harus memberikan manfaat kepada daerah dan masyarakat sekitar,” papparnya.
Selain itu, hilirisasi komoditas perkebunan, khususnya kelapa sawit, juga dinilai penting untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi Kaltara. Dr. Syaiful mempertanyakan optimalisasi industri pengolahan sawit yang telah dibangun di sejumlah wilayah seperti Nunukan dan Malinau sehingga komoditas tersebut tidak hanya menghasilkan bahan mentah.
“Hilirisasi sawit harus diperhatikan supaya sektor perkebunan juga memberikan nilai tambah bagi daerah,” pungkasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Endah Agustina
