benuanta.co.id, TARAKAN – Inflasi tidak selalu harus dipandang sebagai tekanan terhadap perekonomian. Pada tingkat tertentu, inflasi justru dapat menjadi stimulus untuk meningkatkan aktivitas ekonomi, memperbesar surplus pelaku usaha, mendorong produksi pangan hingga membuka peluang tumbuhnya industri berbasis pertanian di Kalimantan Utara.
Wakil Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Kalimantan Utara sekaligus Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan (UBT), Dr. Margiyono, S.E., M.Si., menjelaskan inflasi pada tingkat tertentu memiliki dampak positif terhadap perekonomian. Menurutnya, inflasi tidak selalu identik dengan kondisi yang merugikan masyarakat.
“Inflasi itu tidak selalu sesuatu yang memiliki implikasi negatif, karena sebenarnya inflasi pada tingkatan tertentu akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian,” ungkapnya, Selasa (29/9/2026).
Ia menjelaskan inflasi pada rentang 2 hingga 4 persen secara konseptual dikenal sebagai creeping inflation atau inflasi merangkak. Tingkat inflasi tersebut dinilai masih dapat ditoleransi konsumen sekaligus memberikan ruang bagi perekonomian untuk bergerak.
“Inflasi pada titik ini dianggap sebagai inflasi yang paling baik untuk menggerakkan ekonomi,” jelasnya.
Dr. Margiyono menggambarkan dampak inflasi melalui contoh sederhana harga beras. Jika harga beras Rp12 ribu per kilogram mengalami kenaikan 2 persen, harganya menjadi sekitar Rp12.240 per kilogram sehingga kenaikan tersebut masih relatif dapat ditoleransi pembeli.
“Kalau naik sebesar 2 persen, kurang lebih hanya menjadi Rp12.240. Kenaikan seperti itu tentu masih sangat ditoleransi oleh pembeli,” ujarnya.
Namun, kondisi berbeda terjadi ketika kenaikan harga terlalu tinggi. Ia mencontohkan kenaikan 10 persen dari harga beras Rp12 ribu menjadi Rp13.200 per kilogram yang mulai membebani konsumen.
“Kalau kenaikannya 10 persen, dari Rp12 ribu menjadi Rp13.200, itu sudah menyusahkan konsumen,” terangnya.
Kenaikan harga yang terlalu tinggi, lanjut Dr. Margiyono, dapat membuat rumah tangga merasionalisasi pendapatan dengan mengurangi jumlah maupun volume barang yang dibeli. Sebab, pendapatan masyarakat setiap bulan relatif tetap sementara harga barang meningkat.
“Respon dari rumah tangga masyarakat adalah mengurangi jumlah item belanjanya atau mengurangi volume belanjanya,” katanya.
Jika kondisi tersebut berlangsung dan tidak terkendali, dampaknya dapat merambat kepada sektor produksi. Berkurangnya belanja masyarakat membuat permintaan turun sehingga produsen dapat mengurangi produksi dan minat memasok barang.
“Kalau itu dibiarkan, dampaknya akan menurunkan produksi dan menurunkan minat produsen untuk menyuplai barang karena barangnya tidak laku,” imbuhnya.
Dalam konteks Kalimantan Utara, Dr. Margiyono menyoroti inflasi pada Agustus yang berada di angka 2,17 persen. Menurutnya, angka tersebut dapat dilihat positif dari sisi konsumen, tetapi belum cukup memberikan surplus yang besar bagi produsen lokal.
“Kalau kita memperhatikan inflasi di Kaltara pada bulan Agustus sekitar 2,17 persen, dalam konteks konsumen itu mungkin bagus, tetapi dalam konteks produsen menjadi nilai surplusnya rendah,” lanjutnya.
Ia menyebut angka 2,17 persen tersebut berkaitan dengan perkembangan harga di tiga wilayah yang menjadi pusat survei BPS, yakni Tarakan, Tanjung Selor dan Nunukan. Berdasarkan angka yang disampaikannya, Tarakan mengalami kenaikan harga sekitar 2,91 persen, Tanjung Selor 1,44 persen dan Nunukan 1,28 persen.
“Dari ketiga kota pusat survei BPS itu, kalau dirata-ratakan kurang lebih berada pada titik 2,17 persen,” sebutnya.
Menurut Dr. Margiyono, kondisi tersebut menunjukkan perlunya strategi agar kenaikan harga yang terjadi dapat menghasilkan surplus yang lebih besar bagi pelaku ekonomi lokal, bukan justru mengalir kepada pelaku ekonomi dari luar daerah. Pemerintah, kata dia, tidak selalu harus memberikan bantuan atau subsidi untuk menciptakan surplus.
“Menciptakan surplus itu tidak berarti harus memberikan bantuan, tetapi menciptakan bagaimana harga yang menarik buat produsen,” tegasnya.
Ia menilai kenaikan harga yang masih terkendali dapat meningkatkan pendapatan produsen dan pada akhirnya meningkatkan kemampuan mereka membeli input produksi. Karena itu, inflasi perlu dikelola agar menjadi bagian dari energi ekonomi yang mendorong aktivitas pelaku usaha lokal.
“Kalau harganya naik, dengan sendirinya produsen mengalami peningkatan pendapatan dan daya beli terhadap input,” tuturnya.
Persoalannya, Dr. Margiyono melihat komponen inflasi Kaltara pada Agustus justru banyak berasal dari sektor transportasi. Kenaikan pada sektor tersebut dinilai tidak sepenuhnya menciptakan surplus bagi pelaku ekonomi Kaltara karena sebagian besar penerima manfaatnya merupakan pemilik jasa penerbangan.
“Kalau kita melihat dari sisi moda, harga itu lebih banyak dinikmati mereka yang menawarkan jasa penerbangan,” katanya.
Menurut Dr. Margiyono, kondisi tersebut membuat kenaikan harga tiket pesawat tidak secara langsung memperkuat surplus ekonomi lokal. Masyarakat Kaltara mengeluarkan belanja lebih besar, tetapi tambahan pendapatan tersebut justru dinikmati pemilik penerbangan yang bukan merupakan aktor ekonomi Kaltara.
“Pemilik penerbangan bukan orang Kaltara, jadi menikmati kenaikan belanja orang Kaltara dalam konteks inflasi kemarin bukan aktor ekonomi Kaltara,” ujarnya.
Karena itu, ia menilai pemerintah perlu mengarahkan terbentuknya kenaikan harga pada komoditas yang pelaku utamanya berada di Kaltara. Komoditas seperti cabai, sayuran hijau, terong dan berbagai hasil pertanian lainnya dinilai dapat menjadi sumber surplus langsung bagi petani lokal ketika permintaannya meningkat.
“Kalau harga sayuran naik, maka surplus ekonomi yang menikmati adalah petani lokal,” tambahnya.
Dr. Margiyono menilai pembacaan terhadap inflasi tidak cukup hanya melihat angka kenaikannya, tetapi juga harus melihat siapa yang menikmati surplus dari kenaikan tersebut. Kenaikan harga, menurutnya, seharusnya menjadi tambahan pendapatan bagi pelaku utama produksi, bukan sekadar pedagang di dalam rantai distribusi.
“Bahan bacaan kita terhadap inflasi juga harus memperhitungkan yang ingin kita berikan surplus itu siapa,” tegasnya.
Salah satu instrumen yang dinilai dapat digunakan untuk menciptakan permintaan sekaligus memperbaiki harga produk pertanian adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dr. Margiyono menilai program tersebut dapat diintegrasikan dengan penguatan ketahanan pangan daerah sehingga kebutuhan pangan untuk MBG sebisa mungkin dipenuhi dari produksi lokal Kaltara.
“Sebenarnya MBG bisa digunakan untuk mengelola ekonomi, tujuannya memperbaiki harga jual produk pertanian,” sebutnya.
Ia mendorong agar kebutuhan MBG seperti telur, daging ayam, sayuran, beras dan ikan dimaksimalkan penyerapannya dari petani, peternak dan nelayan lokal. Dengan meningkatnya permintaan, harga produk lokal diharapkan menjadi lebih baik sehingga memberikan surplus kepada pelaku produksi.
“Berapapun kapasitas produksi pangan Kaltara, itu harus diintegrasikan dengan program MBG,” paparnya.
Menurut Dr. Margiyono, peningkatan permintaan terhadap produk lokal akan memberikan efek lanjutan. Ketika harga menjadi lebih baik, petani dan pelaku usaha pangan akan memiliki insentif untuk meningkatkan produksi. Kondisi tersebut juga berpotensi menarik generasi muda masuk ke sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan.
“Kalau harga naik, berarti petani memiliki surplus. Ketika anak-anak muda merasa surplus di sektor pertanian tinggi, mereka tidak sungkan dan tidak ragu masuk ke sektor pertanian,” jelasnya.
Masuknya generasi muda ke sektor tersebut dinilai dapat meningkatkan produktivitas pangan Kaltara. Peningkatan produksi kemudian diharapkan menciptakan kecukupan pangan, ketahanan pangan dan surplus pangan yang dapat menjadi dasar bagi pengembangan aktivitas ekonomi lainnya.
“Kalau milenial masuk kepada sektor ini, tentu akan meningkatkan produktivitas pangan,” ujarnya.
Dr. Margiyono menjelaskan surplus pangan juga dapat menjadi cikal bakal pengembangan industri di Kaltara karena banyak aktivitas industri memiliki keterkaitan dengan sektor pertanian dan pangan. Ia mencontohkan industri mi yang menggunakan tepung, produk berbasis umbi-umbian serta produk olahan daging seperti sosis.
“Surplus pangan itu akan menjadi cikal bakal kita membangun industri Kaltara,” katanya.
Karena itu, ia menilai inflasi Kaltara sebesar 2,17 persen masih relatif rendah jika dibandingkan dengan angka inflasi nasional yang disebutnya mencapai 3,19 persen. Ia juga merujuk pada sasaran inflasi 2,5 persen dengan deviasi 1 persen yang menurutnya memberikan ruang pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen.
“Menurut saya inflasi ini masih rendah, inflasi ini belum memberikan dampak stimulus ekonomi dan belum menciptakan surplus ekonomi,” ucapnya.
Ia menegaskan kenaikan inflasi yang dimaksud bukanlah kenaikan harga yang tidak terkendali. Menurutnya, kenaikan hingga sekitar 3 persen masih dapat dikelola selama diarahkan pada komoditas yang memberikan surplus kepada pelaku ekonomi lokal.
“Inflasi misalnya sampai dengan 3 persen pun masih aman, kenaikan inflasi ini harus kita orkestrasi agar tidak dinikmati aktivitas lain,” tegasnya.
Strategi tersebut, menurut Dr. Margiyono, dapat dilakukan dengan meningkatkan permintaan terhadap pangan yang berada dalam kendali pemerintah, terutama melalui MBG. Permintaan tersebut harus diarahkan semaksimal mungkin kepada sektor lokal agar kenaikan harga memberikan tambahan pendapatan kepada petani, peternak, pekebun dan nelayan.
“MBG harus diarahkan bagaimana berapapun kapasitas produksi tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan itu diminta dan dimaksimalkan permintaannya kepada sektor lokal,” inbuhnya.
Dengan mekanisme tersebut, ia menggambarkan adanya rantai ekonomi yang dimulai dari permintaan, kemudian kenaikan harga, peningkatan surplus pelaku usaha, peningkatan minat produksi, hingga bertambahnya produktivitas pangan. Dalam pandangannya, kenaikan harga tersebut dapat menjadi semacam insentif pasar bagi produsen tanpa harus selalu bergantung pada subsidi pemerintah.
“Meskipun tidak dibantu pemerintah dan tidak disubsidi pemerintah, petani sudah menerima subsidi dari sisi pasar, yaitu melalui kenaikan harga,” tuturnya.
Dr. Margiyono kemudian menjelaskan alasan pengendalian inflasi berada dalam koordinasi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Menurutnya, aktivitas ekonomi dari hulu hingga hilir sebagian besar membutuhkan intervensi fiskal dan kebijakan pemerintah.
“Semua aktivitas dari hulu ke hilir itu yang membiayai adalah fiskal atau pemerintah,” katanya.
Ia mencontohkan produksi beras yang tidak hanya berkaitan dengan harga di tingkat konsumen. Dari pembukaan dan penataan lahan pertanian, pembangunan kawasan persawahan, penyediaan irigasi, bantuan sarana produksi seperti pupuk dan bibit, hingga penyediaan mesin pertanian, terdapat keterlibatan pemerintah.
“Ketika sawahnya sudah jadi, diperlukan irigasi, kemudian diperlukan lagi bantuan untuk sarana produksi, yaitu pupuk, bibit dan permesinan,” contohnya.
Setelah produksi berjalan, pemerintah juga memiliki peran dalam membangun konektivitas dari kawasan produksi menuju penggilingan dan pasar. Jalan, pelabuhan, bandara serta berbagai infrastruktur transportasi diperlukan agar hasil produksi dapat dipasarkan antardaerah maupun antarprovinsi.
“Dari penggilingan dibawa ke pasar, itu membutuhkan pelabuhan, membutuhkan bandara, dan semuanya infrastruktur itu adalah dari pemerintah,” bebernya.
Atas dasar itu, Dr. Margiyono menilai pengendalian inflasi membutuhkan orkestrasi lintas sektor yang dipimpin pemerintah. Ia menjelaskan bahwa di tingkat daerah terdapat gubernur sebagai pemimpin koordinasi, dengan Bank Indonesia sebagai bagian dari tim pengendalian inflasi, sedangkan di kabupaten dan kota terdapat bupati atau wali kota. Di tingkat pusat, ia menyebut koordinasi berada pada Menko Perekonomian dengan Bank Indonesia menjalankan peran di bidang moneter.
“Orkestratornya sejak dari hulu sampai hilir kebanyakan adalah pemerintah, baik di pusat maupun di daerah,” katanya.
Ia juga merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 terkait Tim Pengendalian Inflasi, meski dalam penyampaiannya ia menyatakan perlu memastikan kembali nomor aturan tersebut. Menurut penjelasannya, gubernur menjadi ketua TPID di daerah dan kepala perwakilan Bank Indonesia menjadi wakilnya, sedangkan di kabupaten dan kota ketua berada pada bupati atau wali kota.
“Menurut Perpres Nomor 23 Tahun 2017, ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah itu gubernur, kemudian wakilnya adalah Kepala BI Perwakilan,” rujuknya.
Dalam pembagian tersebut, Dr. Margiyono menilai Bank Indonesia tetap memiliki peran penting, terutama dengan mendorong sektor perbankan agar lebih memperhatikan pembiayaan pertanian. Ia menilai pemerintah telah banyak mengambil peran dari sisi hulu hingga hilir, sehingga peran moneter dapat diperkuat melalui dukungan pembiayaan kepada sektor produktif.
“Kalau pemerintah sudah mengambil alih peran dari hulu sampai hilir, seyogianya Bank Indonesia juga harus mengorkestrasi perbankan agar peduli terhadap pembangunan pertanian,” katanya.
Ia menyebut pembiayaan pertanian di Kaltara yang menurutnya sudah mencapai sekitar 10 persen masih perlu diarahkan lebih banyak kepada sektor-sektor yang mampu meningkatkan produktivitas pangan. Ia menilai pembiayaan selama ini lebih banyak masuk ke perkebunan sawit dan sebagian perikanan, sementara tanaman pangan dan peternakan dinilainya masih perlu diperkuat.
“Menurut saya, pembiayaan pertanian di Kaltara itu harus diarahkan kepada produk-produk yang memang bisa mendorong produktivitas pangan,” sebutnya.
Dr. Margiyono juga menyoroti kebijakan pemerintah dalam meningkatkan harga yang diterima petani. Ia menilai kebijakan pembelian hasil pertanian dengan harga yang wajar dapat mengalihkan sebagian surplus dari pedagang kepada petani sehingga posisi petani dalam rantai ekonomi menjadi lebih kuat.
“Petani memang menerima harga yang wajar dan surplus yang dulu dinikmati pedagang sekarang marginnya mengecil,” sorotnya.
Ia mencontohkan kondisi harga jagung yang disebutnya sekitar Rp7 ribu per kilogram di Jawa. Menurutnya, penetapan harga tersebut membuat ruang pedagang untuk menaikkan harga menjadi terbatas sehingga surplus lebih banyak diarahkan kepada petani.
“Kalau harga jagung per kilo Rp7 ribu, pedagang mau menaikkan sudah tidak mampu, kalau mau menaikkan ya hanya sedikit sekali,” contohnya.
Menurut Dr. Margiyono, penguatan surplus sektor pertanian akan memberikan dampak berantai terhadap perekonomian. Ketika industri pertanian, perkebunan dan perikanan berkembang, lapangan kerja dapat bertambah, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita meningkat, serta aktivitas ekonomi yang lebih besar berpotensi meningkatkan penerimaan pemerintah.
“Ketika industri pertanian kita tumbuh, industri perkebunan dan perikanan tumbuh, penciptaan lapangan pekerjaan akan terjadi,” katanya.
Ia menambahkan peningkatan aktivitas ekonomi juga dapat berdampak terhadap penerimaan pajak pemerintah pusat maupun daerah. Aktivitas ekonomi yang meningkat akan membutuhkan lebih banyak kendaraan dan aktivitas usaha lainnya sehingga turut berpengaruh terhadap penerimaan perpajakan.
“Ujung-ujungnya juga akan meningkatkan penerimaan pemerintah dari sisi pajak, karena kalau aktivitas ekonomi berjalan lancar membutuhkan kendaraan lebih banyak,” ujarnya.
Karena itu, Dr. Margiyono kembali menekankan bahwa inflasi tidak seharusnya semata-mata dipandang sebagai sesuatu yang harus ditekan tanpa melihat struktur pembentuknya. Menurutnya, inflasi dapat dikelola sebagai energi ekonomi dengan memastikan komponen kenaikan harga memberikan manfaat kepada pelaku ekonomi lokal, khususnya sektor pangan.
“Kita harus mengelola inflasi sebagai energi ekonomi untuk mendorong aktivitas ekonomi lokal. Jadi, jangan terlalu alergi dengan inflasi, karena inflasi sejatinya juga kita perlukan untuk menggerakkan ekonomi,” pungkasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Ramli
