TARAKAN – Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kalimantan Utara (Kaltara) telah mencapai sekitar Rp640 miliar. Namun, pemerintah pusat masih menyoroti persoalan akses pembiayaan yang dirasakan sebagian pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), termasuk kemudahan memperoleh pinjaman tanpa agunan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri UMKM RI, Helvi Yuni Moraza, dalam kegiatan Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Kota Tarakan, Rabu (11/11/2026).
Helvi mengungkapkan, dengan waktu efektif sekitar dua bulan tersisa pada tahun berjalan, pemerintah berharap penyaluran KUR di Kaltara terus meningkat. Bahkan, pihaknya berharap realisasi dapat mendekati Rp1 triliun, meskipun berdasarkan perkiraan kondisi saat ini, capaian Rp800 miliar sudah menjadi hasil yang sangat baik.
“Ada Rp640 miliar yang sudah disebar KUR di Kalimantan Utara,” ujarnya.
Besarnya penyaluran tersebut menjadi salah satu indikator dukungan pembiayaan pemerintah terhadap sektor UMKM. Namun, Helvi mengakui masih terdapat persoalan klasik berupa masyarakat yang merasa kesulitan mengakses pembiayaan meskipun fasilitas KUR telah tersedia.
Salah satu hal yang kembali ditekankan kepada lembaga penyalur adalah kemudahan pinjaman hingga Rp100 juta tanpa agunan. Menurutnya, fasilitas tersebut perlu dipahami dan dilaksanakan oleh lembaga keuangan agar pelaku usaha mikro tidak kesulitan mendapatkan tambahan modal.
“Kita berkali-kali tekankan, termasuk masalah pinjaman Rp100 juta tanpa agunan,” tegasnya.
Helvi menyebut, Bank Rakyat Indonesia (BRI) memiliki porsi sekitar 70 persen dari alokasi KUR. Karena itu, kementerian meminta BRI memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah untuk memfasilitasi pembiayaan bagi pelaku UMKM.
“BRI ini kan 70 persen dari alokasi KUR yang dipegang oleh BRI,” jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut, kerja sama fasilitasi pembiayaan antara BRI dan pemerintah daerah juga telah ditandatangani. Langkah itu diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan, sekaligus mendekatkan layanan perbankan kepada pelaku usaha yang membutuhkan.
Selain KUR, pemerintah juga mendorong pembiayaan bagi kelompok ultra mikro. Helvi menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto agar bunga pembiayaan ultra mikro yang sebelumnya berada pada kisaran 24 hingga 28 persen dapat ditekan menjadi 8 persen.
“Yang tadinya bunga di 24-28 persen, itu harus diberikan 8 persen kepada ultra mikro,” ungkapnya.
Menurut Helvi, pembiayaan yang lebih terjangkau menjadi salah satu upaya agar kelompok usaha dengan skala paling kecil dapat berkembang. Namun, upaya tersebut harus disertai kolaborasi lembaga keuangan, pemerintah daerah, dan lembaga penjamin agar akses pembiayaan benar-benar dapat dijangkau masyarakat.
Dalam kegiatan Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro, turut hadir bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Bank Kaltimtara, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta lembaga penjamin seperti Jamkrindo dan Askrindo.
Kehadiran berbagai lembaga tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam menyelesaikan persoalan pembiayaan UMKM. Sebab, capaian penyaluran KUR yang besar tetap perlu diimbangi dengan kemudahan akses bagi pelaku usaha yang selama ini masih menghadapi kendala ketika mengajukan pinjaman.
Dengan realisasi sekitar Rp640 miliar, target berikutnya bukan hanya meningkatkan angka penyaluran, tetapi memastikan fasilitas pembiayaan tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM, khususnya usaha mikro yang membutuhkan tambahan modal untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas pasar. (*)
Reporter: Sunny Celine
Editor: Ramli
