TARAKAN – Masuknya investasi berskala besar ke Kalimantan Utara (Kaltara) dinilai belum cukup jika tidak diikuti keterlibatan pelaku usaha lokal. Bank Indonesia (BI) mendorong agar industri besar yang beroperasi di daerah turut membuka peluang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk masuk dalam rantai pasok industri sehingga manfaat investasi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Direktur Departemen Regional Bank Indonesia, Tri Yanuarti, mengungkapkan penguatan hubungan antara industri besar dan UMKM lokal menjadi salah satu pekerjaan penting dalam mengoptimalkan potensi ekonomi Kaltara. Menurutnya, keberadaan industri besar semestinya tidak hanya meningkatkan aktivitas produksi, tetapi juga menciptakan peluang usaha dan nilai tambah bagi pelaku ekonomi di daerah.
“Penguatan keterkaitan industri besar dengan UMKM dan rantai pasok lokal juga menjadi kunci agar manfaat hilirisasi dapat menyebar lebih luas, menciptakan lapangan kerja lebih banyak, dan menghasilkan nilai ekonomi yang lebih besar untuk dirasakan masyarakat di daerah,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, salah satu tantangan ekonomi Kaltara saat ini adalah struktur industri yang cenderung padat modal. Kondisi tersebut membuat peningkatan aktivitas ekonomi belum sepenuhnya sebanding dengan penyerapan tenaga kerja. Karena itu, penguatan sektor usaha yang mampu melibatkan lebih banyak masyarakat perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
“Struktur ekonomi Kalimantan Utara cenderung bersifat padat modal sehingga dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja dan nilai tambah masih terbatas,” jelasnya.
Menurut Tri, keterlibatan UMKM dalam ekosistem industri membutuhkan persiapan yang tidak sedikit. Pelaku usaha lokal perlu didorong meningkatkan kapasitas produksi, kualitas sumber daya manusia, serta kemampuan memenuhi standar dan kebutuhan industri agar dapat bersaing dan menjadi bagian dari rantai pasok perusahaan besar.
“Pengembangan UMKM dan pelaku usaha kami lakukan melalui peningkatan kapasitas usaha, penguatan kompetensi SDM berbasis kebutuhan industri, dukungan sarana dan prasarana, serta perluasan akses pasar dan pembiayaan,” katanya.
Selain peningkatan kapasitas usaha, kesesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri juga menjadi perhatian BI. Sinergi antara lembaga pendidikan dan dunia usaha dinilai penting agar sumber daya manusia lokal memiliki keterampilan yang dibutuhkan sektor industri yang terus berkembang di Kaltara.
“Sinergi dengan lingkungan pendidikan dan lingkungan usaha juga menjadi kunci untuk menyelaraskan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri,” bebernya.
Di sisi investasi, BI turut mendorong promosi penanaman modal yang lebih terarah melalui strategi real match. Pendekatan ini dilakukan mulai dari pemetaan kebutuhan investor, penyiapan proyek potensial di daerah, fasilitasi pertemuan bisnis atau business matching, hingga pemantauan realisasi investasi. Dengan strategi tersebut, investasi diharapkan tidak sekadar masuk, tetapi benar-benar memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.
“Fokus utama diarahkan pada investasi produktif yang mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah, termasuk memperluas penyerapan tenaga kerja,” tuturnya.
BI juga memperkuat peran pemberian rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi unggulan Kaltara. Salah satunya melalui penguatan industri berbasis potensi daerah, peningkatan ekspor komoditas unggulan, serta perbaikan kinerja industri padat karya yang dinilai memiliki peluang lebih besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan.
“Kami memperkuat peran advisory strategis kepada pemerintah daerah dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi keunggulan daerah, termasuk peningkatan ekspor wilayah dan perbaikan kinerja industri padat karya untuk memperluas penciptaan lapangan kerja yang lebih berkualitas,” paparnya.
Dari sisi transaksi, BI juga mendorong percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan daerah melalui perluasan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) serta elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas akses keuangan, dan memperkuat daya saing pelaku usaha lokal.
“Hal ini diarahkan untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas inklusi keuangan, serta memperkuat daya saing pelaku usaha daerah,” imbuhnya.
Di samping itu, BI terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi pangan bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Upaya tersebut difokuskan pada penguatan ketahanan pasokan dan stabilisasi harga agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
“Fokus dari upaya ini adalah penguatan ketahanan pasokan dan stabilisasi harga. Harapannya, inflasi yang terkendali akan menjadi fondasi penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan membangun ketahanan rumah tangga,” lanjutnya.
Tri menegaskan, penguatan ekonomi daerah membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, perbankan, perguruan tinggi, hingga pelaku UMKM. Kolaborasi tersebut diperlukan agar investasi yang masuk ke Kaltara dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang saling terhubung dan memberikan manfaat lebih merata.
“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk memperkuat sinergi dan komitmen bersama dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah yang semakin integratif, inklusif, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Ramli
