TARAKAN – Rencana kenaikan upah minimum yang tengah menjadi perhatian di berbagai daerah di Indonesia turut mendapat tanggapan dari kalangan pengusaha. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kalimantan Utara (Kaltara) menilai penetapan kenaikan upah perlu mempertimbangkan kondisi pekerja sekaligus kemampuan dunia usaha, agar kebijakan tersebut tidak hanya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, tetapi juga menjaga keberlangsungan perusahaan.
Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) APINDO Kaltara, Peter Setiawan, mengungkapkan pihaknya pada prinsipnya mengikuti kebijakan dan keputusan pemerintah terkait penetapan upah minimum. Menurutnya, APINDO di daerah tetap mengacu pada regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat, terlebih penyesuaian upah merupakan agenda tahunan yang harus mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat.
“Kalau dari dulu, kita mengikuti saja. Keputusan apa pun yang terbaik untuk pekerja dan pengusaha, itu kita ikuti,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, kenaikan upah setiap tahun merupakan hal yang penting untuk menjaga daya beli masyarakat. Terlebih, harga berbagai kebutuhan pokok terus mengalami peningkatan, sehingga penghasilan pekerja perlu menyesuaikan dengan kondisi ekonomi.
“Kalau kita tidak mengikuti kenaikan, otomatis daya beli masyarakat berkurang. Harga sembako ini naik banyak sekali, apalagi Tarakan ini biaya hidupnya juga mahal, semua mahal,” jelasnya.
Menanggapi usulan kenaikan upah sebesar 7,5 hingga 9,5 persen, Peter menyebut angka tersebut masih merupakan permintaan dari kalangan pekerja. Ia memahami tuntutan tersebut karena pekerja juga menghadapi peningkatan kebutuhan hidup. Menurutnya, permintaan kenaikan upah merupakan sesuatu yang wajar, meskipun besaran akhirnya masih perlu dibahas bersama.
“Itu kan baru permintaan dari mereka. Nanti pasti ada titik temu berapa persen dari itu. Wajar mereka meminta karena kebutuhan mereka juga semuanya mahal, memang harus naik,” terangnya.
Dari perspektif pengusaha, penyesuaian upah juga perlu mempertimbangkan peningkatan biaya operasional perusahaan. Peter menjelaskan, kenaikan harga tidak hanya terjadi pada kebutuhan pokok, tetapi juga berbagai komponen produksi dan operasional, termasuk bahan baku serta pengemasan produk. Kondisi tersebut membuat pengusaha harus memperhitungkan kemampuan perusahaan sebelum menentukan besaran kenaikan upah.
“Sekarang semuanya lebih mahal, biaya operasional mahal, packaging juga mahal. Kalau bisa jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah juga. Sebisanya supaya perusahaan tidak terbebani,” paparnya.
Ia juga mengakui, penerapan ketentuan upah minimum masih menjadi tantangan bagi sejumlah perusahaan dengan kemampuan finansial terbatas. Menurutnya, perusahaan berskala besar pada umumnya dapat mengikuti ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Namun, kondisi berbeda dapat dialami usaha berskala lebih kecil, termasuk sejumlah usaha di sektor perhotelan.
“Kalau perusahaan besar pasti mengikuti UMK dan UMP. Tapi kalau yang di perhotelan atau usaha seperti itu mungkin tidak bisa, karena mereka tidak seperti perusahaan besar,” tuturnya.
Selain persoalan upah, Peter menyoroti kondisi ketenagakerjaan di Kaltara yang dinilainya cukup dilematis. Ia menyebut hubungan antara pengusaha dan pekerja sebenarnya dapat terjalin dengan baik melalui komunikasi dan kesepahaman. Namun, sejumlah kebijakan pemerintah justru dinilai dapat memengaruhi aktivitas perusahaan hingga berujung pada pengurangan tenaga kerja.
“Kadang-kadang pengusaha dan buruh ini sudah kompak, hubungan komunikasinya sudah bagus. Cuma regulasi pemerintah yang membuat banyaknya PHK, seperti RKAB yang dibatasi,” ujarnya.
Ia mencontohkan pembatasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang dapat berdampak terhadap aktivitas perusahaan, khususnya pada sektor usaha yang berkaitan dengan pertambangan. Ketika aktivitas perusahaan mengalami pembatasan, kondisi tersebut berpotensi memaksa pengusaha mengurangi jumlah pekerja. Peter menilai situasi itu tidak selalu disebabkan persoalan antara pengusaha dan buruh, tetapi juga dipengaruhi regulasi yang berada di luar kendali kedua pihak.
“Terpaksa PHK. Pengurangan itu bukan unsur dari pengusaha dan buruh, tetapi pemerintah yang memiliki peraturan. Kadang-kadang kita tidak bisa berbuat apa-apa,” katanya.
Peter mengaku keputusan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) bukan perkara mudah bagi pengusaha. Terlebih, pekerja yang telah lama mengabdikan diri kepada perusahaan memiliki kontribusi tersendiri dalam perjalanan usaha. Karena itu, pengurangan tenaga kerja juga menjadi beban emosional bagi pihak perusahaan.
“Kita kadang-kadang sedih kalau harus melakukan PHK. Apalagi kalau sudah lama bekerja. Aduh, sedihnya,” imbuhnya.
Karena itu, Peter berharap pembahasan kenaikan upah dapat mengedepankan komunikasi antara perwakilan pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Ia menilai keputusan yang dihasilkan harus mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pihak, sehingga peningkatan kesejahteraan pekerja tidak mengorbankan keberlangsungan perusahaan.
“Yang penting semua kita komunikasikan. Sewajarnya saja, bagaimana supaya pekerja bisa mendapatkan kenaikan, tetapi perusahaan juga tidak berat,” pungkasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Ramli
