TARAKAN – Menjelang pertandingan cabang olahraga bola basket pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) II Kalimantan Utara (Kaltara) 2026 yang dijadwalkan berlangsung Rabu (11/11/2026, persoalan kesiapan dan keabsahan perangkat pertandingan mulai mencuat. Pengurus Kota (Pengkot) Perbasi Tarakan menyoroti adanya isu penggunaan wasit yang belum mengantongi lisensi aktif untuk memimpin laga di multievent olahraga terbesar se-Kaltara tersebut.
Sekretaris Perbasi Tarakan, Indra, mengungkapkan sebelumnya, pihaknya telah berupaya memfasilitasi peningkatan kualitas wasit daerah melalui kegiatan penataran dan penyegaran (refreshment) lisensi yang digelar pada 5–8 November 2026 lalu. Kegiatan tersebut menghadirkan instruktur tingkat nasional, Harja Jaladri, dan diikuti oleh 14 wasit dari berbagai kabupaten/kota di Kaltara.
Langkah ini diambil untuk memperbarui masa berlaku lisensi wasit yang memasuki masa kedaluwarsa, sesuai ketentuan wajib perpanjangan empat tahunan, sekaligus menyosialisasi aturan baru pertandingan basket yang diterbitkan pada Oktober 2026.
“Jadi wasit-wasit yang setelah kemarin refresh dan penataran harusnya sudah bisa digunakan untuk dalam event Porprov. Wasit-wasit yang refreshment ini kami persiapkan juga untuk itu,” ujar Indra.
Indra menjelaskan, idealnya penetapan perangkat pertandingan dilakukan secara transparan melalui penugasan resmi yang ditembuskan ke Pengkot maupun Pengcab daerah asal. Namun hingga kini, koordinasi tersebut dinilai belum berjalan jelas.
“Untuk siapa yang turun saya belum tahu, belum ada kepastian karena tidak ada surat tugas atau apa yang diberikan ke saya atau ke teman-teman wasit di Tarakan saat ini. Untuk SK sendiri saat ini belum, saya juga pernah menghubungi Pengprov untuk meminta, tapi belum ada respon,” lanjutnya.
Merespons potensi dipakainya wasit yang tidak memperbarui lisensi aktif atau tak mengantongi sertifikasi resmi sesuai aturan terbaru, Perbasi Tarakan menegaskan tidak akan tinggal diam jika isu tersebut terbukti saat pertandingan dimulai.
“Kalau seandainya memang kejadian, ada isu-isu yang beredar itu, ya mungkin kami dari Pengkot Tarakan akan coba koordinasi atau mungkin protes. Kami ingin minta, kalau bisa ya semua yang lisensinya aktif. Nanti tinggal kita akan layangkan protesnya ke Pengprov,” tegas Indra.
Menurutnya, sesuai Anggaran Rumah Tangga (ART) PERBASI Pasal 19, seluruh kompetisi antardaerah, institusi pendidikan, maupun kejuaraan resmi wajib dipimpin oleh wasit yang memiliki lisensi aktif dan mengantongi surat tugas resmi. Wasit dengan lisensi non-aktif dilarang keras memimpin pertandingan. Jika nekat bertugas tanpa surat rekomendasi atau dalam keadaan lisensi mati, event tersebut terancam dihentikan oleh pengurus wilayah dan wasit yang bersangkutan dapat dikenai sanksi disiplin organisasi.
Selain persoalan keabsahan lisensi, pelaksanaan cabor basket pada Porprov II Kaltara kali ini juga diwarnai dengan dipangkasnya sejumlah perangkat pertandingan. Dari informasi yang dihimpun, jumlah wasit yang akan bertugas dipangkas menjadi hanya sembilan orang untuk memimpin seluruh nomor pertandingan akibat keterbatasan anggaran penyelenggaraan. (*)
Reporter/Editor: Endah Agustina
