TARAKAN – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mencatatkan tingkat inflasi sebesar 2,68 persen pada Oktober 2026. Capaian tersebut menempatkan Kaltara sebagai daerah dengan inflasi terendah kedua secara nasional setelah DKI Jakarta. Meski masih terkendali dan berada di bawah angka inflasi nasional, Bank Indonesia (BI) mengingatkan adanya potensi peningkatan tekanan harga menjelang akhir tahun.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kaltara, Agus Taufik, mengungkapkan angka inflasi tersebut masih berada dalam rentang sasaran yang ditetapkan pemerintah, yakni 2,5 persen dengan toleransi plus minus 1 persen. Bahkan, tingkat inflasi Kaltara tercatat lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,23 persen pada Oktober 2026.
“Kalau kita lihat data BPS yang dirilis tanggal 1 November 2026, angka inflasi kita berada di level 2,68 persen. Jadi masih dalam rentang target yang ditetapkan pemerintah,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, kondisi inflasi di Kaltara relatif stabil sejak April 2026. Pergerakan harga secara umum masih terkendali meskipun terdapat sejumlah komoditas pangan yang mengalami kenaikan dan memberikan tekanan terhadap inflasi daerah. Menurutnya, stabilitas tersebut menunjukkan upaya pengendalian inflasi yang dilakukan selama beberapa bulan terakhir masih berjalan cukup baik.
“Sejak bulan April 2026 sampai saat ini, angka inflasi kita berada di level yang terjaga, yakni 2,5 plus minus 1 persen,” jelasnya.
Meski demikian, terdapat beberapa komoditas pangan yang perlu menjadi perhatian karena memberikan kontribusi terhadap perkembangan inflasi. Di antaranya cabai merah, cabai rawit, jagung manis, dan kol putih. Kenaikan harga komoditas tersebut dapat memberikan dampak langsung terhadap pengeluaran masyarakat, terutama karena sebagian merupakan kebutuhan konsumsi sehari-hari.
“Terutama cabai merah, jagung manis, dan kol putih. Kemudian ada juga cabai rawit yang harganya cukup pedas,” katanya.
Agus menuturkan, kenaikan harga komoditas pangan perlu dilihat dari dua sisi, yakni produsen dan konsumen. Bagi petani, peningkatan harga dapat memberikan keuntungan karena hasil produksi memiliki nilai jual lebih tinggi. Namun, bagi masyarakat sebagai konsumen, kenaikan tersebut justru berpotensi menambah beban pengeluaran rumah tangga.
“Dari sisi produksi, itu satu hal yang baik. Tapi dari sisi konsumen tentunya memengaruhi kebutuhan sehari-hari, sehingga ini menjadi perhatian kami,” tuturnya.
Dalam pemantauan inflasi, Kaltara memiliki tiga wilayah yang menjadi kota acuan penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Ketiga wilayah tersebut menjadi dasar untuk melihat perkembangan harga berbagai kebutuhan masyarakat dan menggambarkan kondisi inflasi di daerah.
“Kita ada tiga kota IHK, yaitu Tarakan, Tanjung Selor, dan Nunukan. Itu merupakan kota yang selama ini dihitung oleh BPS untuk melihat perkembangan indeks harga,” terangnya.
Agus juga mengapresiasi upaya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama pemerintah daerah dan instansi terkait dalam menjaga stabilitas harga. Menurutnya, pengendalian inflasi membutuhkan kerja sama berbagai pihak, terutama dalam memastikan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif kepada masyarakat.
“Ini juga membanggakan, terutama dalam menjaga 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif,” ujarnya.
Meski saat ini inflasi masih terkendali, BI memperkirakan tekanan harga berpotensi meningkat pada Desember 2026. Hal tersebut berkaitan dengan pola musiman menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, ketika permintaan terhadap berbagai kebutuhan masyarakat biasanya mengalami peningkatan. Kondisi tersebut perlu diantisipasi agar kenaikan permintaan tidak berujung pada lonjakan harga barang.
“Biasanya tekanan inflasi akan meningkat di bulan Desember karena ada kecenderungan permintaan barang-barang secara keseluruhan meningkat,” imbuhnya.
Selain peningkatan permintaan, faktor cuaca juga menjadi salah satu risiko yang perlu diperhatikan. Gelombang laut yang tinggi berpotensi menghambat distribusi barang melalui jalur laut maupun sungai. Kondisi ini dikhawatirkan memengaruhi kelancaran pasokan sejumlah komoditas ke wilayah Kaltara, terutama daerah yang memiliki ketergantungan terhadap distribusi antardaerah.
“Ada risiko juga terkait cuaca, gelombang laut yang tinggi, sehingga distribusi melalui jalur laut maupun sungai bisa mengalami hambatan,” lanjutnya.
Untuk mengantisipasi potensi tersebut, BI bersama Pemerintah Provinsi Kaltara dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait telah melaksanakan rapat koordinasi TPID. Pertemuan tersebut membahas sejumlah langkah yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi potensi kenaikan harga menjelang akhir tahun, termasuk menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi kebutuhan pokok.
“Kami sudah melakukan rapat TPID dengan pemerintah provinsi dan OPD-nya. Dalam rangka TPID, kita sudah menyiapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan, terutama untuk menghadapi periode tersebut,” terangnya.
Berdasarkan catatan historis beberapa tahun terakhir, inflasi bulanan atau month-to-month (mtm) pada Desember dibandingkan November cenderung mengalami peningkatan sekitar 0,5 hingga 0,9 persen. BI berharap kenaikan inflasi pada akhir tahun ini tidak sebesar kecenderungan tersebut sehingga stabilitas harga di Kaltara tetap dapat dipertahankan.
“Mudah-mudahan tidak setinggi itu, sehingga kita bisa menjaga angka inflasi di Desember ini tetap terjaga,” harapnya.
Secara keseluruhan, BI memperkirakan inflasi Kaltara sepanjang 2026 masih berada dalam koridor sasaran pemerintah, yakni 2,5 persen dengan toleransi plus minus 1 persen.
“Pengawasan terhadap perkembangan harga pangan dan kesiapan distribusi tetap diperlukan untuk mengantisipasi berbagai risiko menjelang pergantian tahun,” tandasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Ramli
