TARAKAN – Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Anang Busra di Tarakan direncanakan menjadi lokasi penempatan satu skadron udara yang dilengkapi pesawat nirawak atau military drone. Fasilitas tersebut diproyeksikan mulai diresmikan pada awal 2027 dan diharapkan dapat memperkuat pengawasan wilayah udara sekaligus mendukung pengungkapan berbagai tindak kejahatan di Kalimantan Utara (Kaltara).
Komandan Lanud Anang Busra, Marsekal Pertama (Marsma) TNI Andreas A. Dhewo, M.Sc., M.Si. (Han), mengungkapkan rencana tersebut merupakan bagian dari penguatan kemampuan pengamatan dan pengintaian melalui udara. Menurutnya, keberadaan skadron drone militer nantinya juga berpotensi dimanfaatkan untuk mendukung tugas kepolisian dan instansi terkait.
“Dalam kurun waktu tidak lama lagi, mungkin di awal tahun 2027, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan juga Markas Besar Angkatan Udara akan mulai meresmikan salah satu skadron udara yang akan ditempatkan di Lanud Anang Busra, dengan alutsistanya berupa military drone,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, penggunaan drone militer tersebut tidak hanya berorientasi pada kepentingan pertahanan udara, tetapi juga dapat mendukung pengawasan terhadap berbagai aktivitas ilegal yang berpotensi terjadi di wilayah Kaltara. Kemampuan pengamatan dari udara dinilai dapat membantu aparat mendeteksi aktivitas mencurigakan di wilayah yang sulit dijangkau melalui pengawasan darat.
“Ini akan bisa bermanfaat untuk pengamatan dan pengintaian melalui udara,” jelasnya.
Andreas mencontohkan, teknologi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memantau potensi tindak pidana seperti penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing, pembalakan liar atau illegal logging, hingga berbagai bentuk kejahatan lintas negara. Pengawasan udara diharapkan dapat membantu aparat memperoleh gambaran situasi wilayah secara lebih luas sehingga penanganan terhadap aktivitas ilegal dapat dilakukan secara lebih optimal.
“Sebagai contoh, tentunya akan bermanfaat untuk melihat bagaimana potensi-potensi illegal fishing, illegal logging, ataupun kejahatan lintas negara,” katanya.
Selain itu, keberadaan skadron drone militer juga berpotensi mendukung pengawasan terhadap kejahatan terorganisasi lintas negara atau transnational organized crime. Beberapa di antaranya meliputi penyelundupan dan peredaran gelap narkotika serta tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking yang menjadi perhatian dalam pengamanan wilayah perbatasan.
“Seperti penyelundupan narkoba, peredaran gelap narkoba, human trafficking, dan lain sebagainya,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Andreas turut mengapresiasi sinergi yang selama ini terjalin antara TNI, Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta jajaran kementerian dan lembaga lainnya. Menurutnya, kolaborasi lintas instansi menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pengungkapan berbagai kasus, termasuk penanganan kejahatan khusus yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak.
“Kami dari pihak TNI Angkatan Udara tentunya ikut mengapresiasi atas sinergi yang baik di antara TNI-Polri, kemudian BNN, dan juga jajaran kementerian serta lembaga yang lain, sehingga hari ini di hadapan Bapak dan Ibu telah terlihat hasilnya,” tuturnya.
Ia menegaskan, TNI Angkatan Udara, secara khusus Lanud Anang Busra, akan terus mendukung upaya kolaborasi bersama Polda Kaltara, BNN, dan instansi lainnya. Dukungan tersebut dinilai penting untuk memperkuat upaya penegakan hukum sekaligus menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kalimantan Utara.
“Dari pihak TNI AU secara khusus, dan kami pikir juga seluruh TNI, akan terus mendukung, berkolaborasi dengan Polri, Polda Kaltara, BNN, dan juga kementerian serta lembaga lainnya untuk mengungkap hal-hal khusus seperti saat ini,” tegasnya
Lebih lanjut, ia menyebut kerja sama antarlembaga tidak hanya ditujukan untuk mengungkap tindak kejahatan, tetapi juga memiliki tujuan lebih luas, yakni menjaga keamanan dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Karena itu, koordinasi dan dukungan timbal balik antarinstansi akan terus diperkuat ke depannya.
“Kita akan terus berkomitmen, berkolaborasi dengan baik, demi tercapainya keamanan dan juga kesejahteraan bagi masyarakat Kaltara,” imbuhnya.
Andreas menambahkan, rencana pengoperasian skadron drone militer tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), khususnya di wilayah udara. Dengan dukungan teknologi pengintaian udara dan sinergi lintas instansi, pengawasan terhadap berbagai potensi ancaman di Kaltara diharapkan semakin optimal.
“Ke depan kita terus akan berkolaborasi dan akan saling mendukung satu sama lain, demi tetap terjaganya kedaulatan NKRI, khususnya di udara, keamanan, dan juga ketertiban masyarakat,” pungkasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Ramli
