BULUNGAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai salah satu prioritas dalam kebijakan anggaran tahun 2027.
Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala mengatakan, hal tersebut tercermin dari alokasi belanja pendidikan dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2027 yang telah melampaui batas minimal atau mandatory spending sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menurutnya, pendidikan menjadi sektor penting yang harus terus diperkuat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kaltara.
“Pemprov Kaltara menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas utama. Hal ini dibuktikan dengan alokasi belanja pendidikan dalam KUA dan PPAS TA 2027 yang telah melampaui batas minimal sesuai amanat peraturan perundang-undangan,” kata Ingkong dalam Rapat Paripurna ke-25 DPRD Kaltara.
Selain pendidikan, sektor kesehatan juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Kebijakan anggaran kesehatan diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mempercepat penanganan stunting.
Ingkong menilai, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan harus berjalan beriringan. Kedua sektor tersebut menjadi fondasi dalam membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan memiliki daya saing. Ia berharap kebijakan anggaran yang telah disepakati bersama DPRD dapat diterjemahkan menjadi program yang memberikan manfaat nyata.
Karena itu, pemerintah daerah berkomitmen memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara efektif dan tepat sasaran, terutama untuk mendukung pelayanan dasar masyarakat.
“Kita meyakini setiap rupiah anggaran yang disepakati akan menghadirkan manfaat nyata dan berdampak langsung bagi peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat Kaltara” pungkasnya. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Endah Agustina
