Tata Kawasan Eks Pasar Lama, Pemkab Berau Relokasi Pedagang ke Food Court

BERAU – Langkah tegas namun solutif diambil oleh Pemerintah Kabupaten Berau di bawah kepemimpinan Bupati Sri Juniarsih Mas dalam menata kawasan perkotaan.

Di tengah sorotan terhadap bangunan yang berdiri di luar aturan, Pemkab Berau memilih untuk tidak langsung menggusur, melainkan merangkul para pedagang agar roda ekonomi kerakyatan tetap berputar.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menjelaskan pihaknya saat ini tengah merapikan kawasan eks Pasar Lama. Langkah penataan ini dilakukan dengan merelokasi para pedagang yang membutuhkan tempat berjualan ke area food court yang telah disiapkan di lantai atas.

Baca Juga :  Optimis Berau Bisa Kembali Raih Penghargaan Adipura

“Jadi pedagang-pedagang yang saat ini membutuhkan tempat berjualan kita alihkan ke atas food court. Nah, jadi semua kita rapikan ke sana,” ujar Sri Juniarsih, Selasa (10/11/2026).

Tidak hanya sekadar memindahkan, Pemkab Berau juga menyiapkan strategi khusus untuk menghidupkan suasana di kawasan tersebut agar menarik minat pengunjung. Salah satunya adalah dengan mengintegrasikannya dengan kegiatan pasar malam serta menghadirkan hiburan langsung setiap akhir pekan.

Baca Juga :  Keterbatasan Fiskal Daerah, Pemkab Berau Dorong Maratua Jazz Kolaborasi dengan Sponsor

“Kita upayakan mungkin setiap malam minggu kita bikin live. Karena kan ada pasar malam tuh ya. Nah, pasar malam kadang-kadang kalau kita belanja malam, kita kehausan, mau apa, nah kita tinggal naik ke food court, lihat live, gitu. Kita upayakanlah kita hidupkan ekonomi dengan menata kembali,” tambahnya.

Meski demikian, Sri Juniarsih mengakui bahwa secara regulasi, sebagian bangunan yang ada sebelumnya tidak memenuhi ketentuan atau ilegal.

Baca Juga :  Pemkab Berau Minta Pengelola Wisata Matangkan Persiapan Fasilitas dan Keamanan Jelang Momen Nataru

Namun, Pemintah Daerah tetap berkomitmen untuk memberikan ruang bagi para pelaku usaha kecil, khususnya pedagang makanan, agar tetap bisa mencari nafkah sembari kawasan tersebut ditata menjadi ruang publik yang lebih representatif.

“Menurut regulasi itu sebenarnya bangunan yang ilegal. Tetapi kita tetap memberi ruang kepada para pedagang-pedagang makanan untuk tetap berjualan, dan rencananya itu akan dijadikan ruang,” pungkasnya. (*)

Reporter: Georgie Sihaloho

Editor: Endah Agustina