BERAU – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyelesaikan rangkaian exit meeting bersama jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau.
Wakil Bupati Berau, Gamalis, mengungkapkan BPK RI memberi batas waktu deadline selama 5 hari bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menyelesaikan penyesuaian dan perbaikan berkas pemeriksaan.
“Ini terkait exit meeting. BPK RI memberikan waktu 5 hari kepada kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan penyesuaian. Setelah itu selesai, mereka akan memberikan laporan resmi. Tinggal kita menunggu,” ujar Gamalis saat ditemui usai pertemuan, Selasa (10/11/2026).
Gamalis menegaskanPemkab Berau optimis terkait hasil akhir pemeriksaan BPK RI tersebut. Menurutnya, sejauh ini tidak ditemukan indikasi temuan yang mendesak atau krusial.
“Insya Allah mudah-mudahan sampai sejauh ini tidak ada hal-hal yang urgen yang ditemukan oleh mereka,” lanjutnya.
Pemeriksaan ini menjadi perhatian serius Pemkab Berau. Gamalis memastikan seluruh pimpinan instansi dan jajaran strategis dihadirkan langsung dalam pertemuan bersama tim auditor BPK RI.
“Semua kita undang. Seluruh asisten, staf ahli, seluruh OPD, kepala dinas (kasat), kepala bagian (kabag), hingga kepala badan (kaban) hadir,” kata Gamalis.
Ia membeberkan salah satu fokus perhatian pemeriksaan BPK RI menyasar tata kelola dan penyesuaian anggaran Pemkab Berau tahun 2026. Hal ini berkaitan erat dengan penataan kondisi fiskal daerah agar lebih fleksibel dan tepat sasaran di masa mendatang.
“Salah satunya itu (menindaklanjuti anggaran). Karena ini kan tahun 2026. Artinya ke depan dengan kondisi fiskal kita yang tidak memungkinkan untuk berbuat banyak, tentu mereka juga melakukan pelaporan-pelaporan klasik terkait hal ini,” jelasnya.
Gamalis menegaskan tidak ada poin temuan khusus yang memberatkan dari auditor BPK RI. Kendati demikian, BPK RI memberikan penekanan tegas pada komitmen transparansi dan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemkab Berau.
Seluruh OPD diinstruksikan untuk tidak menutup-nutupi dokumen atau menghalangi proses pendataan yang dibutuhkan auditor.
“Poin khusus tidak ada, lebih pada imbauan kerja sama agar semua OPD dapat berkolaborasi dengan baik dan transparan. Menjawab semua keperluan dan memenuhi permintaan data mereka. Jangan sampai ada yang dihalang-halangi,” pungkasnya. (*)
Reporter: Georgie Sihaloho
Editor: Endah Agustina
