BERAU — Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, meminta seluruh jajaran pemerintahan daerah hingga tingkat Ketua RT untuk membenahi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Mengingat wilayah Kabupaten Berau yang sangat luas dengan 75 persen area berupa kawasan hutan, aparat pemerintah diminta tidak hanya menunggu di kantor, melainkan aktif menjemput bola hingga ke lingkungan permukiman warga.
“Kita tidak boleh menunggu masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan, tetapi juga harus bisa menjemput melalui RT-RT yang ada,” kata Sri Juniarsih saat memberikan arahan dalam acara peluncuran program pelayanan publik di Berau, Rabu (11/11/2026).
Sri Juniarsih menekankan pentingnya peran Ketua RT sebagai unsur pemerintahan yang paling dekat dengan warga. Menurutnya, RT merupakan garda terdepan dan tempat bersandar bagi masyarakat, terutama saat warga sedang menghadapi situasi kedukaan.
Secara berkelakar namun tegas, Bupati mengingatkan agar Ketua RT selalu tanggap dan responsif terhadap segala peristiwa di lingkungannya.
“Pak RT dan Bu RT itu adalah orang tua dari masyarakat yang tinggal di daerah tersebut, yang harus tanggap, cepat dalam memaksimalkan pelayanan. Jangankan orang meninggal, ibarat kata, kucing mati pun Bapak harus tau,” tegas Sri Juniarsih di hadapan para pengurus RT dan jajaran pejabat Pemkab Berau.
Selain percepatan administrasi seperti penerbitan akta kematian dan pengurusan santunan bagi warga kurang mampu, pelaporan data kependudukan yang akurat di tingkat RT juga dinilai krusial menjelang penyelenggaraan Pemilu 2024.
Sri Juniarsih mengingatkan KPU, Bawaslu, serta jajaran camat dan lurah agar memperketat validasi data untuk mencegah adanya celah kecurangan.
“Jangan ada kecurangan suara di sana. Jangan ada surat orang yang sudah meninggal tetapi masih ada datanya. Mulai sekarang kita siapkan untuk mengurangi kecurangan-kecurangan penghitungan suara,” ujarnya.
Bupati menegaskan keberhasilan suatu inovasi tidak hanya diukur dari bagusnya nama program, melainkan dari manfaat nyata dan keberlanjutan dampak yang dirasakan oleh masyarakat luas.
Ia pun mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terus terbuka terhadap masukan dan responsif dalam memanfaatkan media digital demi kemudahan akses informasi publik. (*)
Reporter: Georgie Sihaloho
Editor: Endah Agustina
