JAKARTA – Kebijakan peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu mulai 1 Januari 2027 mendapat apresiasi dari Anggota Komisi VII DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Utara (Kaltara), Hj. Rahmawati, S.H.
Kebijakan yang disepakati pemerintah bersama DPR RI tersebut dinilai menjadi angin segar bagi ribuan tenaga pelayanan publik yang selama ini menantikan kepastian status kepegawaian. Terlebih, peningkatan status itu tidak hanya menyasar tenaga pendidik, tetapi juga mencakup berbagai profesi di sektor pelayanan publik.
Rahmawati menilai, kesepakatan tersebut merupakan langkah penting dalam menyelesaikan penataan tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurutnya, negara perlu memberikan perhatian terhadap para tenaga yang selama ini telah berkontribusi dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat.
“Keputusan ini merupakan langkah penting menyelesaikan penataan tenaga aparatur sipil negara (ASN), sekaligus bentuk perhatian terhadap pengabdian para pekerja di berbagai sektor pelayanan publik,” ujarnya, Minggu (8/11/2026).
Ia menegaskan, peningkatan status dari PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu bukan sekadar perubahan administrasi kepegawaian. Lebih dari itu, kebijakan tersebut menjadi bentuk penghargaan atas pengabdian tenaga pelayanan publik yang selama ini menjalankan tugas di berbagai instansi pemerintahan.
“Kepastian status dan kesejahteraan merupakan hal yang sangat penting bagi tenaga pelayanan publik. Mereka telah memberikan pengabdian dan kontribusi nyata, sehingga sudah selayaknya mendapatkan perhatian,” tegasnya.
Meski demikian, Rahmawati berharap kesepakatan tersebut tidak berhenti pada pengumuman kebijakan. Pemerintah perlu menyiapkan mekanisme teknis yang jelas agar pelaksanaannya berjalan konsisten dan memberikan kepastian bagi seluruh PPPK yang memenuhi ketentuan.
Menurutnya, kejelasan mengenai proses peningkatan status menjadi hal penting, termasuk bagi tenaga PPPK yang bertugas di berbagai kabupaten dan kota di Kaltara. Dengan demikian, kebijakan tersebut dapat dirasakan secara merata dan tidak menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya.
“Kebijakan ini diharapkan membawa dampak positif bagi tenaga PPPK yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota termasuk di Kaltara,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar kebijakan peningkatan status tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan ASN. Selain kepastian status, tenaga pelayanan publik juga perlu mendapatkan kesempatan pengembangan karier serta perlindungan dalam menjalankan pekerjaannya.
“Sebab, pelayanan pemerintahan yang berkualitas juga harus ditopang oleh sumber daya manusia yang mendapatkan kepastian, perlindungan dan penghargaan atas pengabdiannya,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengumumkan kesepakatan peningkatan status PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu setelah mengikuti rapat koordinasi bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Prasetyo menjelaskan, kesepakatan tersebut merupakan hasil finalisasi pembahasan antara pemerintah dan DPR RI. Pada pembahasan awal, kebijakan peningkatan status lebih difokuskan pada tenaga guru PPPK Paruh Waktu. Namun, dalam kesepakatan terbaru, cakupannya diperluas untuk berbagai profesi yang bekerja di sektor pelayanan publik.
Perluasan kebijakan tersebut menjadi perhatian karena tenaga pelayanan publik tidak hanya berasal dari sektor pendidikan, tetapi juga berbagai bidang pekerjaan yang memiliki peran dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan kesepakatan yang dijadwalkan mulai berlaku 1 Januari 2027 itu, Rahmawati berharap peningkatan status PPPK dapat menjadi momentum untuk memperbaiki kesejahteraan sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik, termasuk bagi tenaga yang selama ini mengabdi di wilayah Kaltara. (*)
Reporter: Sunny Celine
Editor: Endah Agustina
