BULUNGAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menargetkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2027 mendatang sebesar 5,6 persen. Target tersebut menjadi salah satu arah kebijakan pembangunan yang disiapkan dalam penyusunan APBD tahun mendatang.
Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala mengatakan, target tersebut mencerminkan optimisme pemerintah daerah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Paripurna ke-25 DPRD Kaltara Masa Persidangan I Tahun 2026–2027, dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2027.
Menurut Ingkong, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Kebijakan anggaran akan diarahkan pada peningkatan investasi, penguatan sektor unggulan daerah, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta hilirisasi sumber daya lokal.
“Untuk mencapai target tersebut, arah kebijakan anggaran tahun 2027 difokuskan pada peningkatan investasi, penguatan sektor unggulan daerah, pemberdayaan UMKM, hilirisasi sumber daya lokal, serta penciptaan lapangan kerja yang lebih luas,” ujarnya. Selasa (10/11/2026)
Ia menilai, penguatan sektor ekonomi daerah perlu dilakukan secara terintegrasi agar potensi sumber daya yang dimiliki Kaltara dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Selain mendorong investasi dan hilirisasi, pemerintah juga berupaya memastikan pertumbuhan ekonomi berdampak pada terbukanya kesempatan kerja.
Ingkong berharap kesepakatan KUA dan PPAS dapat menjadi landasan kuat dalam penyusunan RAPBD 2027, sehingga program pembangunan yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia menegaskan, setiap kebijakan anggaran harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Kaltara. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Endah Agustina
