TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, transparan, dan berbasis sistem merit. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui kunjungan kerja Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Banjarbaru, Bajoe Loedi Hargono, M.M., M.T., M.Sc., pada Kamis, 12 November 2026.
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Utara, Dr. Andi Amriampa, S.Sos., M.Si., bersama Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara, Hasanuddin, S.Pd., M.Si., beserta jajaran serta para kepala sekolah dari wilayah Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Benuanta, Kantor Gabungan Dinas 2 Provinsi Kalimantan Utara, Tanjung Selor, menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan persepsi terkait arah kebijakan nasional dalam pengelolaan kepegawaian, khususnya pengembangan karier ASN.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru memaparkan 15 Kebijakan Pro-Karier ASN, yang dihadirkan BKN sebagai langkah transformasi manajemen kepegawaian agar pelayanan semakin cepat, transparan, adil, dan berbasis kompetensi.
Kelima belas kebijakan tersebut meliputi:
1. Kemudahan Pencantuman Gelar Akademik dan Profesi. Penyederhanaan proses pencantuman gelar akademik dan profesi, termasuk dokter, perawat, apoteker, bidan, dan insinyur, dengan persyaratan ijazah dari perguruan tinggi terakreditasi sesuai ketentuan.
2. Percepatan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional. Pelaksanaan uji kompetensi Jabatan Fungsional (JF) Kepegawaian yang lebih fleksibel dan lebih sering, bahkan hingga 12 kali dalam setahun.
3. Fleksibilitas Kenaikan Pangkat. Memberikan kesempatan kepada staf untuk memiliki pangkat lebih tinggi daripada atasannya melalui fleksibilitas regulasi kenaikan pangkat.
4. Percepatan Layanan Kepegawaian. Penerapan Standar Layanan atau Service Level Agreement (SLA) dengan target penyelesaian penetapan maksimal lima hari kerja.
5. Independensi Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi. Penguatan independensi proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), termasuk kebijakan pejabat BKN tidak lagi menjadi anggota panitia seleksi melalui Surat Kepala BKN Nomor 7902 Tahun 2025.
6. Kenaikan Pangkat Setiap Bulan. Memberikan kesempatan pengajuan kenaikan pangkat setiap bulan, tidak lagi terbatas pada periode April dan Oktober.
7. Otomasi Kenaikan Pangkat dan Pensiun. Mendorong proses kenaikan pangkat dan pensiun secara otomatis melalui sistem digital untuk meningkatkan efisiensi dan kepastian pelayanan.
8. Modernisasi Manajemen Talenta. Penguatan tata kelola manajemen talenta melalui pendekatan Talent DNA serta pemetaan potensi dan kompetensi ASN untuk mendukung pengembangan karier yang lebih objektif.
9. Integrasi E-Kinerja Harian. Mengintegrasikan data kinerja harian ASN ke dalam sistem layanan kepegawaian sebagai bagian dari penguatan penilaian kinerja dan pengembangan karier.
10. Pembinaan Manajemen ASN Terintegrasi. Mengembangkan pembinaan manajemen ASN melalui satu platform digital yang terintegrasi.
11. Lemari Arsip Digital ASN. Penyimpanan dokumen kepegawaian secara otomatis dalam akun digital ASN, seperti ijazah dan SK CPNS, sehingga memudahkan akses dokumen tanpa harus bergantung pada arsip fisik.
12. Profiling Kompetensi ASN (ProASN) Tanpa Biaya. Pelaksanaan pemetaan kompetensi dan potensi ASN melalui program ProASN tanpa membebankan biaya kepada ASN.
13. Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB). Pemberian apresiasi kepada PNS yang menunjukkan prestasi luar biasa melalui mekanisme jemput bola untuk memfasilitasi proses KPLB.
14. Perlindungan Kesejahteraan ASN. Penguatan perhatian terhadap kesejahteraan ASN, termasuk program yang mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili.
15. Integrasi ASN Digital. Pengembangan satu platform digital berbagi pakai antarinstansi untuk mempercepat dan mempermudah berbagai urusan administrasi kepegawaian.
Pemaparan 15 kebijakan tersebut mendapat perhatian dari jajaran BKD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta para kepala sekolah yang hadir. Kebijakan ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai perubahan paradigma pengelolaan ASN, dari pendekatan administratif menuju manajemen talenta dan pengembangan karier yang lebih terukur.
Kepala BKD Provinsi Kalimantan Utara, Dr. Andi Amriampa, S.Sos., M.Si., menyampaikan kebijakan Pro-Karier ASN merupakan bagian penting dari transformasi birokrasi yang harus direspons secara positif oleh seluruh perangkat daerah.
Menurutnya, pengembangan karier ASN harus dilaksanakan secara objektif, transparan, dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, potensi, kinerja, serta kebutuhan organisasi.
“Pengelolaan ASN ke depan tidak boleh hanya berorientasi pada administrasi kepegawaian, tetapi harus mampu memastikan setiap ASN mendapatkan kesempatan yang adil untuk mengembangkan kompetensi dan kariernya. Penempatan dan pengembangan karier harus didasarkan pada prinsip merit, sehingga ASN dapat memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi,” menjadi pesan penting dalam penguatan manajemen ASN di Kalimantan Utara.
Lebih lanjut, penguatan manajemen talenta, pemetaan kompetensi melalui ProASN, serta integrasi sistem digital diharapkan dapat menjadi instrumen penting bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam menyiapkan ASN yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan organisasi dan tantangan pembangunan daerah.
Kegiatan ini juga menjadi ruang koordinasi bagi jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta para kepala sekolah untuk memahami kebijakan kepegawaian secara lebih komprehensif, khususnya dalam mendukung pembinaan dan pengembangan karier ASN di sektor pendidikan.
Melalui kunjungan dan sosialisasi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bersama Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan manajemen ASN yang modern, adaptif, profesional, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. (*)
