TANJUNG SELOR – Desakan perubahan tata kelola organisasi futsal nasional terus mendapat dukungan dari daerah. Kali ini, Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) Kalimantan Utara (Kaltara) menyatakan dukungannya terhadap rencana pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) Federasi Futsal Indonesia (FFI).
Dukungan tersebut menjadi bagian dari aspirasi daerah yang menginginkan adanya evaluasi dan pembenahan dalam pengelolaan organisasi futsal nasional, termasuk memperkuat komunikasi serta hubungan antara federasi dan asosiasi futsal di tingkat provinsi.
Komite Eksekutif AFP Kalimantan Utara, Muhammad Yusuf S.H., S.Pd., M.Pd., mengatakan pihaknya telah mendapat mandat dari Ketua AFP Kaltara untuk menyampaikan surat resmi kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.
Surat tersebut berisi aspirasi terkait dinamika organisasi futsal sekaligus dorongan agar dilakukan perubahan tata kelola melalui mekanisme organisasi yang berlaku.
“Hari ini saya diutus Ketua AFP Kaltara untuk menyampaikan surat tertulis kepada Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI,” ungkap Muhammad Yusuf.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk keterlibatan AFP Kaltara dalam menyuarakan aspirasi daerah terhadap masa depan organisasi futsal Indonesia.
Tidak hanya melalui penyampaian surat, sejumlah pengurus AFP dari berbagai daerah bersama perwakilan beberapa klub juga dijadwalkan bertemu dengan Ketua Umum PSSI pada Kamis (13/11/2026) pukul 14.00 WIB.
Pertemuan tersebut diagendakan untuk membahas perkembangan situasi dan dinamika yang tengah terjadi di lingkungan Federasi Futsal Indonesia. Yusuf berharap pertemuan itu dapat menjadi ruang dialog bagi seluruh pihak untuk menyampaikan pandangan sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan organisasi.
Dorongan KLB sendiri mencuat setelah sejumlah klub Pro Futsal League (PFL) menyatakan dukungan terhadap perubahan tata kelola FFI. Sebelumnya, sebanyak 10 klub PFL telah menyuarakan perlunya KLB sebagai mekanisme evaluasi organisasi.
AFP Kaltara berharap aspirasi yang disampaikan daerah dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah pembenahan organisasi futsal nasional.
Pembenahan tersebut diharapkan mampu menciptakan tata kelola yang lebih terbuka, memperkuat koordinasi dengan asosiasi daerah, serta mendorong perkembangan futsal secara merata di seluruh Indonesia, termasuk Kalimantan Utara. (*)
