benuanta.co.id, TARAKAN – Perubahan status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat yang sebelumnya ditanggung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mulai 1 Oktober 2026 membuat sejumlah skenario pelayanan perlu diantisipasi. BPJS Kesehatan Cabang Tarakan menyiapkan alur berbeda sesuai kondisi peserta, mulai dari pelayanan terjadwal, rujukan, pengobatan di luar daerah, pasien hemodialisis, hingga kondisi gawat darurat.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Yusef Eka Darmawan, mengungkapkan peserta yang masih aktif hingga 30 September 2026 perlu memastikan status kepesertaannya sebelum mendapatkan pelayanan pada Oktober. Hal itu penting karena perubahan status dapat terjadi ketika peserta sedang berada dalam proses pengobatan.
“Risiko kekosongan pun harus kita mitigasi supaya pelayanan publik masyarakat tidak terganggu,” ungkapnya, Senin (28/9/2026).
Untuk pelayanan yang sudah terjadwal, peserta terlebih dahulu melakukan pengecekan status kepesertaan saat datang ke fasilitas kesehatan. Apabila status masih aktif, pelayanan dapat berjalan sesuai ketentuan, sedangkan jika status sudah nonaktif, peserta akan diarahkan untuk mengetahui penyebab dan pilihan reaktivasi kepesertaannya.
“Peserta diminta mengecek status keaktifan kartu JKN serta potensi tunggakan yang kembali muncul sebelum berobat,” jelasnya.
Apabila peserta diketahui nonaktif, petugas pelayanan di fasilitas kesehatan dapat membantu melakukan pengecekan dan mengarahkan peserta ke kanal pelayanan BPJS Kesehatan. Pengecekan dan pengaduan dapat dilakukan melalui BPJS SATU atau petugas informasi dan pengaduan di rumah sakit maupun FKTP.
“Kalau statusnya nonaktif, nanti bisa dicek melalui BPJS SATU dan akan diarahkan bagaimana proses untuk mengaktifkannya kembali,” bebernya.
Sudah Punya Rujukan Sebelum 1 Oktober
Salah satu skenario yang disiapkan BPJS adalah peserta yang memperoleh rujukan pada September saat status kepesertaannya masih aktif, tetapi jadwal pelayanan di rumah sakit baru berlangsung setelah 1 Oktober. Dalam kondisi tersebut, peserta tidak serta-merta harus membuat rujukan baru apabila kepesertaannya sudah kembali aktif dan rujukan masih berlaku.
“Kalau rujukannya sudah keluar di bulan September, ketika aktif kembali tidak perlu rujukan baru karena nomor kartunya tetap sama,” ujarnya.
Namun, apabila masa berlaku rujukan sudah berakhir ketika peserta belum berhasil mengaktifkan kembali kepesertaannya, peserta perlu kembali ke FKTP untuk mendapatkan rujukan sesuai ketentuan. Karena itu, peserta yang sudah memiliki rujukan dianjurkan segera memastikan status JKN sebelum mendatangi rumah sakit.
“Kita ingin masyarakat mengetahui status kepesertaannya sebelum mereka berobat,” katanya.
Peserta yang Dirujuk ke Luar Kaltara
Skenario lainnya adalah peserta yang sudah mendapatkan rujukan dan harus menjalani pelayanan di luar Kalimantan Utara, seperti Samarinda atau Balikpapan, tetapi status kepesertaannya berubah menjadi nonaktif ketika berada di daerah tersebut. Dalam kondisi ini, peserta perlu melakukan pengecekan status dan mengurus reaktivasi agar pelayanan berikutnya dapat dijamin sesuai ketentuan.
“Kalau dia dirujuk ke luar daerah, di rumah sakit itu ada PIPP dan petugas informasi pengaduan, ada juga petugas BPJS yang bisa membantu mengecek,” tuturnya.
Karena itu, peserta yang akan melakukan perjalanan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di luar Kaltara diingatkan memastikan status kepesertaannya terlebih dahulu. BPJS juga akan berkoordinasi dengan rumah sakit agar pasien yang dirujuk mendapatkan informasi mengenai kondisi kepesertaannya.
“Kami akan minta rumah sakit mengingatkan pasien yang dirujuk untuk mengecek status JKN-nya sebelum berangkat,” imbunya.
Pasien Hemodialisis dan Terapi Rutin
BPJS juga memberi perhatian khusus terhadap peserta yang sedang menjalani pelayanan kesehatan rutin, termasuk pasien hemodialisis. Perubahan status pada 1 Oktober dikhawatirkan terjadi di tengah rangkaian jadwal pelayanan yang sudah berjalan sehingga peserta perlu memastikan kepesertaannya tetap aktif atau segera mengetahui jalur reaktivasi.
“Jangan sampai orang sedang dirujuk, orang sedang hemodialisa, yang memang 3 ribu-ribunya itu jangan-jangan orang-orang yang sakit jantung atau orang-orang yang cuci darah,” terangnya.
Untuk kondisi tersebut, peserta dapat melakukan pengecekan melalui petugas BPJS di fasilitas kesehatan maupun kanal pelayanan yang tersedia. BPJS berupaya memastikan peserta mengetahui lebih awal apabila terdapat perubahan status sehingga tidak baru mengetahui persoalan administrasi ketika sudah berada di fasilitas kesehatan.
“Minimal dari BPJS Kesehatan sudah menyiapkan mitigasi risiko masyarakat harus tahu risiko-risikonya, kasus-kasusnya, sehingga harus minimal tahu apa yang mereka harus lakukan,” tambahnya.
Jika Masuk UGD dalam Kondisi Darurat
Berbeda dengan pelayanan terjadwal, peserta yang datang dalam kondisi gawat darurat akan terlebih dahulu dinilai kondisi medisnya oleh dokter. BPJS menegaskan pihaknya bukan yang menentukan apakah suatu kondisi masuk kategori kegawatdaruratan, karena keputusan tersebut merupakan kewenangan tenaga medis.
“Yang menentukan emergency atau tidak itu di tenaga medis,” terangnya.
Dalam kondisi gawat darurat, pasien mendapatkan penanganan medis terlebih dahulu, sementara proses administrasi kepesertaan dilakukan melalui mekanisme yang tersedia. Setelah kondisi pasien ditangani, petugas melakukan pengecekan status dan membantu mengarahkan proses yang diperlukan apabila kepesertaan peserta berstatus nonaktif.
“BPJS memverifikasi dan menjamin berdasarkan keterangan dokter,” jelasnya.
Salah satu skenario yang diantisipasi adalah pasien datang ke UGD pada malam 30 September, misalnya sekitar pukul 23.00 WITA, ketika kepesertaannya masih aktif, tetapi status berubah menjadi nonaktif setelah memasuki 1 Oktober. Dalam kondisi tersebut, proses pelayanan dan administrasi dapat dikoordinasikan sambil peserta atau keluarga mengurus reaktivasi kepesertaan.
“Kalau diaktifkan kembali sebelum pasien pulang, pelayanan rawat inapnya tetap bisa dijamin,” paparnya.
Dalam penanganan administrasinya, BPJS menjelaskan terdapat mekanisme waktu hingga 3 x 24 jam atau sebelum pasien pulang, sesuai skenario pelayanan yang disampaikan. Peserta atau keluarga dapat berkoordinasi dengan petugas rumah sakit dan BPJS untuk memastikan proses reaktivasi dilakukan.
“BPJS SATU, PIPP, itu yang membantu proses administrasinya,” ujarnya.
Bagaimana Jika Pasien UGD Memiliki Tunggakan?
Skenario berikutnya adalah peserta yang sudah tidak aktif, memiliki tunggakan, kemudian membutuhkan pelayanan karena kondisi darurat. Dalam kondisi tersebut, penanganan medis tetap menjadi prioritas, sementara persoalan kepesertaan ditindaklanjuti melalui proses administrasi.
“Kalau kondisi emergency, pelayanan tidak boleh terhambat karena persoalan administrasi,” katanya.
Setelah penanganan awal dilakukan, status kepesertaan akan dicek dan peserta atau keluarga diarahkan untuk memilih jalur reaktivasi. Jika peserta sebelumnya merupakan peserta mandiri atau PBPU, tunggakan yang dimiliki dapat kembali muncul ketika kepesertaannya tidak lagi berada dalam skema tanggungan pemerintah.
“Ketika nanti kembali menjadi peserta mandiri, tunggakannya akan muncul kembali,” sebutnya.
Peserta yang memilih kembali menjadi peserta mandiri dapat melakukan pelunasan tunggakan atau mengikuti program REHAB sesuai mekanisme yang tersedia.
“Jika peserta memiliki tunggakan, agar melunasi sebelum berobat atau mengambil program REHAB,” bebernya.
Rawat Inap Setelah Status Aktif Kembali
Untuk peserta dengan tunggakan yang kemudian kembali menjadi peserta mandiri dan membutuhkan rawat inap, BPJS juga mengingatkan adanya kemungkinan denda pelayanan sesuai ketentuan. Karena itu, peserta perlu memperhitungkan kewajiban tersebut sebelum menggunakan pelayanan rawat inap setelah kepesertaan aktif kembali.
“Ada potensi denda pelayanan bagi peserta PBPU Pemda yang sebelumnya merupakan peserta segmen PBPU atau Mandiri,” jelasnya.
Dalam materi pelayanan yang disiapkan BPJS, denda pelayanan untuk kondisi tertentu dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku terhadap biaya pelayanan dan masa tunggakan. BPJS mengingatkan peserta agar persoalan tunggakan tidak baru diselesaikan ketika sudah membutuhkan pelayanan.
“Ini yang perlu kita mitigasi, karena jangan sampai masyarakat sudah tidak ditanggung pemerintah, kemudian memiliki tunggakan dan tidak mampu membayarnya,” tuturnya.
Jalur Reaktivasi Peserta
Bagi peserta yang statusnya berubah menjadi nonaktif, BPJS menyiapkan beberapa pilihan sesuai kondisi masing-masing. Peserta dapat diarahkan masuk kembali melalui skema PBI JKN, PBPU Pemda, peserta mandiri melalui PANDAWA, atau melalui kepesertaan anggota keluarga apabila memenuhi ketentuan pada segmen PPU.
“Peserta terdampak juga dapat mendaftar sebagai peserta mandiri agar langsung aktif dengan melunasi tunggakan atau mengikuti program REHAB,” katanya.
Sementara peserta yang memenuhi persyaratan untuk masuk dalam tanggungan pemerintah daerah dapat mengurusnya sesuai domisili masing-masing. BPJS mendorong masyarakat terdampak untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar tidak menunggu sampai membutuhkan pelayanan kesehatan.
“Upayanya adalah bagaimana supaya masyarakat terdampak itu bisa mendapatkan solusi untuk menjadi tanggungan Pemerintah Daerah sesuai tempat domisili masing-masing,” tuturnya.
Untuk peserta yang tidak mampu dan membutuhkan bantuan pemerintah daerah, masyarakat dapat melapor kepada pemerintah desa atau kelurahan, Dinas Sosial maupun Dinas Kesehatan sesuai wilayah domisili.
“Kalau memang tidak punya kemampuan, silakan melapor ke kelurahan atau desa, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, sesuai domisilinya,” imbaunya.
BPJS Siapkan Petugas dan Kanal Pengaduan
Dalam masa transisi tersebut, BPJS Kesehatan juga menyiapkan petugas informasi dan pengaduan di fasilitas kesehatan. Peserta yang mengalami persoalan status kepesertaan dapat meminta bantuan untuk mengetahui status, penyebab nonaktif, maupun proses yang harus ditempuh.
“Kalau statusnya nonaktif, nanti bisa dicek melalui BPJS SATU dan akan diarahkan bagaimana proses untuk mengaktifkannya kembali,” jelasnya.
BPJS SATU juga bersifat mobile sehingga pelayanan tidak hanya dilakukan pada satu titik. Selain itu, peserta dapat menggunakan PANDAWA maupun kanal pelayanan BPJS Kesehatan lainnya.
“BPJS SATU itu mobile, jadi tidak hanya diam di satu tempat,” ujarnya.
Dengan berbagai skenario tersebut, BPJS Kesehatan meminta peserta tidak menunggu sampai datang berobat untuk mengetahui status kepesertaannya. Terutama bagi peserta yang memiliki rujukan, menjalani hemodialisis atau terapi rutin, akan berobat ke luar daerah, maupun memiliki tunggakan, pengecekan status sebelum pelayanan menjadi langkah penting dalam masa transisi.
“Minimal dari BPJS Kesehatan sudah menyiapkan mitigasi risiko masyarakat harus tahu risiko-risikonya, kasus-kasusnya, sehingga harus minimal tahu apa yang mereka harus lakukan,” pungkasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Ramli
