benuanta.co.id, TARAKAN – Ombudsman Republik Indonesia menilai Kalimantan Utara perlu memusatkan perhatian pada tiga agenda besar pembangunan, yakni penguatan infrastruktur ekonomi, pembangunan sumber daya manusia, serta reformasi tata kelola pemerintahan.
Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Robert Na Endi Jaweng menuturkan, karakteristik Kaltara sebagai wilayah perbatasan dengan kondisi geografis yang didominasi kawasan pesisir dan pedalaman membuat pembangunan infrastruktur ekonomi menjadi kebutuhan utama.
“Fokus pertama adalah pembangunan infrastruktur ekonomi, terutama untuk membuka akses ke sentra-sentra produksi dan memperkuat konektivitas antarwilayah,” tuturnya.
Ia menilai transportasi laut masih menjadi moda utama penghubung antardaerah di Kaltara. Namun, akses
jalan darat menuju kawasan pedalaman juga tetap harus diperkuat untuk mendukung aktivitas petani, nelayan, dan peternak.
“Hanya dengan infrastruktur ekonomi yang baik distribusi barang bisa lebih lancar dan keterisolasian wilayah dapat dikurangi,” ujarnya.
Fokus kedua, adalah pembangunan modal manusia (human capital) melalui peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial.
Di sektor pendidikan, pemerintah daerah diminta memastikan akses dan mutu pendidikan dasar hingga menengah terus meningkat. Sementara di bidang kesehatan, perhatian khusus perlu diberikan terhadap kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Robert mengungkapkan, secara nasional terdapat sekitar 54 juta peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang status kepesertaannya tidak aktif.
“Rata-rata setiap kabupaten memiliki sekitar 20 ribu peserta nonaktif. Ini perlu didalami di Kalimantan Utara. Kepala daerah harus memastikan data tersebut dan mengaktifkannya kembali melalui skema Penerima
Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN),” tegasnya.
Selain itu, perlindungan sosial bagi kelompok rentan juga dinilai masih perlu diperkuat melalui berbagai program bantuan sosial.
Adapun fokus ketiga adalah reformasi tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan anggaran dan birokrasi.
“Kalau tiga hal ini bisa dibenahi, daerah akan lebih siap menyambut program-program nasional yang langsung menyentuh masyarakat, seperti Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, dan Sekolah Rakyat,” jelas Robert.
Menurutnya, pemerintah daerah harus mampu menyelaraskan kebijakan daerah dengan berbagai program pemerintah pusat agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal. (*)
Reporter: Sunny Celine T
Editor: Ramli
