TARAKAN – Ketua tim koalisi bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara, Drs. Zainal Arifin Paliwang SH M.Hum, dan Dr. Yansen TP M.Si (ZIYAP), Norhayati Andris menyebut, bentuk sosialisasi dan program pelayanan masyarakat yang nyata dan menyentuh langsung ke masyarakat, akan dilakukan untuk memenangkan ZIYAP.
“Yang pertama adalah banyak dari masyarakat ini yang belum mendapat perubahan-perubahan yang ada di Kalimantan Utara. Nah, utamanya kita melihat kerinduan-kerinduan masyarakat ini dengan program-program yang sudah disampaikan oleh petahana yang lalu itu belum signifikan kita lihat, dan kami juga tidak mengatakan bahwa beliau itu (Irianto Lambire) gagal,” ujar Norhayati Andris kepada benuanta.co.id.
Untuk itu, dia berharap kerinduan masyarakat ini bisa terobati dengan kepemimpinan ZIYAP menjadi gubernur dan wakil gubernur Kaltara yang akan datang. Sebab menurutnya, petahana yang memimpin Kaltara selama 5 tahun terakhir belum menyentuh apa yang dibutuhkan rakyat Kaltara secara nyata dan merata. Dari itu, ia menegaskan tak ingin dipimpin oleh petanaha untuk yang kedua kalinya.
“Tetapi kita melihat terlalu banyak teori dan terlalu banyak rencana-rencana. Sehingga, pada saat untuk kembali Pilkada Kaltara yang kedua kali lagi, kami harap beliau gagal,” tegasnya.
Rencana dan program yang dibawa itu salah satunya di bidang pendidikan dan kesehatan. Sebab, kata dia, di masa pandemi Covid-19 ini banyak sekali mahasiswa yang belum mendapatkan bantuan-bantuan dari pemerintah. Padahal, lanjutnya, seharusnya anak-anak ini adalah harapan bangsa dan perlu mendapatkan perhatian.
“Tetapi sampai mereka beberapa kali membuat surat kepada pemerintah baru bisa terealisasi, tetapi realisasi itu pun tidak semuanya. Masih banyak yang merasa belum mendapatkan hak-hak seperti itu,” ujarnya.
“Nah, anggaran-anggaran yang disiapkan pemerintah melalui Bansos dan dana-dana sosial lainnya seharusnya masyarakat yang berdampak itu tidak berlama-lama (menunggu) dan tidak perlu perangkatnya pemerintah provinsi itu langsung membawa,” tambahnya.
“Kan ada pemerintah kabupaten atau kota, serahkan saja karena mereka yang punya masyarakat, karena mereka yang punya daerah. Jadi serahkan saja bantuan itu kepada kabupaten atau kota. Tidak perlu ASN itu diperintahkan langsung ke masyarakat seperti itu. Memang tidak ada kerjaan? Iyakan,” tandasnya.(*)
Reporter : Yogi Wibawa
Editor :M. Yanudin
Satu atau dua pilih kamu atau dia aku tak tahu